Meski begitu, Hatta Ali sadar, bahwa lembaga hukum tidak perlu mengekang masyarakat yang ingin berdemokrasi melalui media sosial. Ia berharap, penggunaan media sosial dapat dilakukan dengan menjunjung tinggi etika sehingga aktivitasnya tidak tercederai dari hal-hal yang tak bertanggung jawab.
"Etika dalam media sosial bukan hanya untuk melindungi hak pribadi. Tapi untuk menjaga agar aktivitas di ruang publik tidak tercederai oleh aktivitas tidak bertanggung jawab," tambahnya.
Sejak pameran dibuka pagi hari hingga siang, banyak warga yang sekadar melihat ataupun ikut serta dalam permainan yang disediakan oleh pemilik stand. Bahkan terdapat stand yang menampilkan pameran karikatur karya narapidana, warga binaan lembaga pemasyarakatan di Jakarta serta kerajinan tangannya.
Kampung Hukum 2018 ini diikuti sejumlah instansi di luar lingkungan Mahkamah Agung. Mulai dari Mahkamah Konstitusi, Kejaksaan RI, Badan Narkotika Nasional (BNN), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kepolisian RI, Komisi Yudisial, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bank Tabungan Negara, Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah.
Sedangkan untuk lingkungan MA, terdapat stand dari Badan Urusan Administrasi MA, Layanan Kesehatan MA, Koperasi MA, Kepaniteraan MA, Ditjen Peradilan Agama, Badan Pengawasan MA, Ditjen Peradilan Umum, Ditjen Peradilan Militer dan TUN serta Balitbangdiklat MA.
