Suasana cair terlihat antar pemimpin lembaga penegak hukum dalam sebuah acara bertajuk "Sarasehan Budaya" di auditorium Gedung Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK), Jumat (30/11) malam. Acara digelar dalam rangka menyambut Hari Antikorupsi Internasional.
Hadir dalam acara itu pimpinan lembaga penegak hukum di antaranya Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad, Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, Wakapolri Komjen Nanan Sukarna, Wakil Jaksa Agung Darmono, Hakim Agung Artidjo Alkostar, Wakil Menkumham Denny Indrayana, Wakil Ketua Komisi III DPR Tjatur Sapto Edy dan budayawan Mohamad Sobari.
Budayawan Emha Ainun Najib mengatakan antar penegak hukum mesti saling bersinergi dalam pemberantasan korupsi. Apalagi korupsi telah merambah ke berbagai lini sendi kehidupan. Aparat penegak hukum mesti berkomitmen meyakinkan publik dalam pemberantasan korupsi. "Apapun masalahnya, gontok-gontokan tapi harus meyakinkan publik dalam penegakan hukum wilayah pemberantasan korupsi".
Abaraham Samad setuju suasana keakraban antar penegak hukum perlu dijalin. Terlebih, antara Polri dan KPK. Karena itulah kondisi harmonis sesama lembaga mesti dijaga agar gesekan tidak semakin melebar. Dikatakan Abraham, sarasehan budaya menjadi cara tersendiri dalam meredam kondisi 'memanas' antara Polri dan KPK. Namun terpenting, tugas dalam pemberantasan korupsi mesti dilakukan secara bersama. KPK, tidak dapat bekerja sendiri. Ia harus bergandengan tangan dengan Polri, Kejaksaan dan Mahkamah Agung.
Abraham menggambarkan sarasehan budaya itu ‘untuk menikmati, dinginkan suasana, meredam ketegangan, refleksi, introspeksi. Membangun pemahaman bersama, bahwa pemberantasan korupsi dilakukan secara bersama-sama’.
Nanan Sukarna menambahkan dengan acara sarasehan budaya dapat menghilangkan suasana formal antar pimpinan lembaga penegak hukum. Dalam pemberantasan korupsi, Nanan meminta KPK juga mengawasi Polri. Jenderal polisi bintang tiga ini tak menampik jajarannya ada yang berlaku korup. Nanan pun meminta agar KPK menegur dan menindak jikalau terdapat anggota Polri yang melakukan tindakan korup. "Saya mohon kalau ada polisi brengsek itu ditindak. Tidak boleh lagi institusi melindungi oknum," katanya.
Senada, Darmono menuturkan kekompakan antar lembaga hukum menjadi salah satu kunci dalam pemberantasan korupsi. Sebaliknya, tanpa adanya sinergi dan kekompakan antar lembaga penegak hukum pemberantasan korupsi bekerja tak maksimal. "Kalau ada kekompakan dari penegak hukum dan dukungan serta peranan masyarakat akan dapat menumpas korupsi," katanya.
Denny Indrayana menuturkan tugas KPK dalam pemberantasan korupsi ke depan kian berat. Apalagi modus pelaku korupsi kian 'berkembang'. Dikatakan Denny, KPK harus masuk ke ranah aparat penegak hukum. Korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan ranah politik sulit ditangani. Misalnya dalam penanganan kasus simulator SIM membuat panas hubungan Polri dan KPK.
Menurut Denny, KPK tak akan berjalan maksimal tanpa adanya dukungan dari lembaga penegak hukum lainnya. Apalagi kasus korupsi yang ditangani tidak hanya kelas kepala daerah, bahkan besan presiden pun tetap diproses.
"Sebagai institusi kementerian kami membayangkan Kejaksaan, Kepolisian dan KPK dapat berjalan bersama. Upaya pemberantasan korupsi ini adalah yang paling massive, mulai kepala daerah, mantan Kapolri, hingga besan presiden diproses dalam kasus korupsi, dan ini akan bergulir terus," pungkasnya.