Komisi XI DPR memanggil empat pimpinan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), JK dan LPS. Pemanggilan ini terkait merosotnya angka nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan menurunnya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) yang terjadi belakangan ini. Sayangnya, pertemuan yang pada Senin (26/8) malam itu berlangsung tertutup.
Usai pertemuan, Wakil Ketua Komisi XI Harry Azhar Aziz mengatakan, keempat pimpinan kementerian dan lembaga tersebut memiliki waktu satu minggu untuk memperbaiki gejolak ekonomi, khususnya nilai tukar rupiah. "Kalau nilai tukar rupiahnya itu memburuk pasti kita akan panggil mereka lagi. Jadi seminggu ini uji coba pemerintah untuk semakin berkerja keras," katanya.
Salah satu hasil pertemuan yang disepakati dewan adalah kebijakan pemerintah untuk menggenjot pemasukan pajak barang mewah mulai 125 sampai 150 persen. Kenaikan pajak barang mewah ini diharapkan dapat mengurangi spekulasi di nilai tukar rupiah. "Tadi sudah kita setujui tentang salah satu paket yang kenaikan pajak barang mewah yang sampai 125-150 persen," katanya.
Meski begitu, lanjut Harry, gejolak ekonomi ini tak mengganggu kesehatan perbankan di Indonesia. Ia tak menampik jika ada 50 Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang ditutup. Tapi, penutupan terhadap 50 BPR itu bukan karena krisis, melainkan terdapatnya perilaku manajemen yang buruk. Menurutnya, hingga kini baik BPR maupun bank umum tak ada yang terganggu dengan krisis yang terjadi.
"Jadi artinya nilai tukar ini lebih disebabkan oleh current account yang cenderung defisit ini, ini yang kita katakan, responnya tujuh kuartal tadi kenapa tidak diperkirakan sebelumnya," tutur politisi dari Partai Golkar itu.
Gubernur BI Agus DW Martowardojo menyambut baik hasil dari pertemuan ini bahwa dewan menyetujui kenaikan pajak barang mewah. Dengan adanya persetujuan itu, ia berharap pemerintah dapat segera membuat peraturan pemerintahnya. Menurutnya, alasan pertemuan berlangsung secara tertutup karena membicarakan hal strategis khususnya terkait dengan perkembangan ekonomi dan nilai tukar.
"Saya hargai karena bisa dilakukan pertemuan yang tertutup," ujarnya.
BI sendiri, lanjut Agus, telah melaporkan rencana kebijakan yang akan dikeluarkan untuk merespon gejolak perekonomian. Setidaknya terdapat lima kebijakan yang akan dikeluarkan BI. "Jadi itu adalah dari BI, tentu di hari ini, besok, kita akan melihat bagaimana tindak lanjut bagaimana paket dari pemerintah. Kemudian BI akan kembali mengkaji untuk melihat keefektifan dari respons pemerintah. Kemudian nanti BI akan melakukan pembahasan, untuk nanti kita akan bisa merespons lagi," katanya.