Apabila lampu hijau menteri dinyalakan, RPP mensyaratkan dalam iklan tersebut diharuskan memuat keterangan bahwa susu formula bayi dan formula lanjutan yang bersangkutan, bukan pengganti ASI.
Kemudian pada Pasal 20, diatur batasan bagi tenaga kesehatan, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, dan lembaga pendidikan kesehatan. Yaitu dilarang menerima hadiah dan/atau bantuan dari produsen atau distributor susu formula bayi dan/atau produk bayi lain yang dapat menghambat keberhasilan program pemberian ASI eksklusif.
Agar makin kuat, larangan tersebut juga berlaku bagi keluarga tenaga kesehatan, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan, dan penyelenggara pendidikan kesehatan.
Namun larangan itu dikecualikan jika bantuan ditujukan untuk biaya pelatihan, penelitian, dan pengembangan. Juga dikecualikan untuk pertemuan ilmiah, dan/atau kegiatan lain sejenis yang tidak berhubungan dengan gizi/nutrisi bayi dan anak balita.
Meski dikecualikan, pemberian bantuan dapat dilakukan jika dilaksanakan secara terbuka, dan tidak mengikat. Juga diberikan melalui lembaga pendidikan kesehatan, dan/atau dalam bentuk fasilitas pelayanan kesehatan. Diharamkan apabila bantuan tersebut menampilkan logo dan nama produk susu formula bayi dan/atau produk bayi lain yang dapat menghambat pemberian ASI eksklusif pada saat dan selama kegiatan berlangsung.
Perlu diketahui, RPP ini disusun sebagai amanat UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sedangkan yang dimaksud ASI eksklusif adalah air susu ibu yang diberikan pada bayi tanpa menambahkan, dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain yang dilakukan selama enam bulan sejak dilahirkan.
Mengenai susu formula bayi, RPP menjelaskan adalah susu yang secara khusus diformulasikan sebagai pengganti air susu ibu untuk bayi sampai umur enam bulan. Sedangkan produk bayi lain adalah produk bayi yang terkait langsung dengan kegiatan menyusui. Meliputi segala bentuk susu formula bayi lain maupun botol susu, dot, dan empeng.