Salah satu turunan dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Dikti yaitu Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Aturan ini mengharuskan perguruan tinggi di seluruh Indonesia wajib meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
Penjaminan mutu pada pendidikan tinggi ini dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi (SPT). Di banding aturan sebelumnya, terdapat beberapa perubahan ketetapan yang diatur dalam Permendukbudristek tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Perubahan itu antara lain ketetapan tentang penjaminan mutu dan akreditasi perguruan tinggi serta akreditasi program studi.
Terkait hal ini, Rektor Universitas Borobudur menggelar workshop bersama Anggota Dewan Eksekutif Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Prof. Jhoni Najwan, di kampus Universitas Borobudur di Jakarta, Senin (8/1). Hal ini untuk mempersiapkan civitas akademika Universitas Borobudur dalam menyusun berkas akreditasi unggul.
Baca Juga:
- Melihat Upaya Universitas Borobudur Meraih Akreditasi Unggul
- Menelaah Isi Permendikbudristek Soal Tak Wajib Skripsi
“Diberlakukannya Permendikbud No. 53 Tahun 2023 ini menjelaskan bahwa layak atau tidak layaknya sebuah perguruan tinggi dan program studi ditentukan oleh terakreditasi atau tidak terakreditasi. Oleh karena itu memang secara hukum persoalan akreditasi ini suatu hal yang tidak boleh ditawar, kalau kita mau meningkatkan pengelolaan sebuah perguruan tinggi, maka sebagai standar utamanya adalah harus terakreditasi dulu,’’ ujar Prof Jhoni dalam sesi workshop yang dihadiri oleh Dekan, Wakil Dekan, dan Ketua Prodi seluruh fakultas di Universitas Borobudur.
Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan standar nasional Dikti. Akreditasi ini dilakukan untuk menentukan kelayakan perguruan tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada standar nasional Dikti yang kegiatan pengakreditasian di perguruan tinggi dilakukan oleh BAN-PT.
Jhoni mengatakan, terdapat empat hal yang harus dipenuhi perguruan tinggi untuk mencapai peringkat unggul. Pertama, ketersediaan dokumen formal Sistem Penjaga Mutu Internal (SPMI) dan ketersediaan bukti yang sahih terkait praktik, baik pengembangan budaya mutu di perguruan tinggi.