Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi turut memeriksa mantan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan yang sekarang menjabat Ketua MPR RI berkaitan dengan kasus suap alih fungsi lahan Gubernur Annas Maamun.
"Kuncinya ada pada Gubernur Annas Maamun. Jika yang bersangkutan bersedia memberikan informasi yang luas kepada penyidik, tentu BUKAN tidak mungkin akan mengarah pada Menhut," kata Direktur Eksekutif Walhi Riau Riko Kurniawan kepada Antara di Pekanbaru, Senin siang (13/10).
Menurut dia, kasus yang sedang dihadapi Annas Maamun erat kaitannya dengan disahkannya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau oleh Zulkifli Hasan saat masih menjabat sebagai Menhut.
Karena menurut informasi, lanjut kata dia, RTRW Riau masih sempat direvisi sehingga banyak perusahaan kehutanan dan perkebunan mengajukan pemutihan atas kelebihan lahan yang dikelolanya. "Hal ini juga menguatkan bahwa sebenarnya kasus yang sedang dihadapi gubernur tidak dilakukan secara tunggal, melainkan ada kelompok. Maka menjadi tugas KPK untuk mengembangkannya," kata dia.
Menurut dia, penyidik KPK juga harus memeriksa korporasi pengelola hutan dan lahan di Riau.
Hal itu, menurut dia, bisa diselidiki lewat aliran dana yang diterima Annas Maamun. "Kasus ini sepatutnya tidak dialami oleh gubernur sendiri, namun juga ada pihak lain yang bertanggung jawab. Baik itu perusahaan, maupun kementerian. Ini ada indikasi langsung," katanya.
Gubernur Riau Annas Maamun sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan seorang pengusaha perkebunan Gulat Medali Emas Manurung berkaitan dengan izin alih fungsi lahan suap proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Riau 2014.
Berkaitan dengan alih fungsi lahan, menurut Riko, kawasan yang menjadi target pelepasan itu berada di Hutan Tanaman Industri (HTI) yang dikelola PT Hutani Sola Lestari di Kecamatan Logas Tanah Darat, Kabupaten Kuantan Singingi.
Info Hukum