Karena itu, KPU meminta kepada pemerintah untuk membuat payung hukum agar Pemilu tidak dinilai cacat hukum. "Kita perkirakan selesai 26 Maret, tapi KPU sudah lampaui itu. Ini perlu diberikan katakanlah suatu payung hukum sehingga orang tidak mengatakan bahwa Pemilu kita ini tidak cacat hukum," ujar Nazaruddin.
Permintaan Nazaruddin ini sekaligus menjawab desakan sebagian pihak agar KPU segera meminta payung hukum kepada pemerintah sekiranya KPU tidak bisa memenuhi UU Pemilu soal logistik. Panwas Pemilu juga termasuk diantara pihak yang mendesak agar KPU melakukan hal tersebut.
Keppres, SK KPU, atau Perpu?
Sayangnya, pada kesempatan tersebut Nazaruddin tidak menjelaskan lebih lanjut payung hukum seperti apa yang dikehendaki oleh KPU. Pasalnya, wacana berkembang menunjukkan adanya tiga alternatif bagi persoalan logistik dan pelaksanaan Pemilu lanjutan seandainya 'pesta demokrasi' itu tak bisa dilakukan secara serentak.
Alternatif pertama adalah melalui Keputusan Presiden. Untuk alternatif ini, pihak KPU menolaknya dengan alasan Keppres itu merupakan bentuk campur tangan pemerintah pada pelaksanaan Pemilu. Dengan alasan bahwa penyelenggaraan Pemilu adalah kewenangan dari KPU, sejak awal KPU lebih memilih alternatif ke dua dalam bentuk SK KPU sebagai payung hukumnya.
Namun demikian, pihak Panwas mengusulkan payung hukum tersebut adalah dalam bentuk Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu). "Level Perpu setingkat dengan undang-undang. Lagi pula yang harus direvisi hanya satu pasal, yaitu memasukan alasan logistik pada pasal mengenai alasan pelaksanaan Pemilu lanjutan dalam UU Pemilu," tegas anggota Panwas Topo Santoso.
Pakar ilmu perundang-undangan, Maria Farida, saat dimintai pendapatnya mengatakan bahwa ada kekurangan dan kelebihan, bila Perpu dijadikan payung hukum seputar kemungkinan penundaan pelaksanaan Pemilu. Misalnya, akan berbahaya jika DPR ternyata nanti tidak menyetujui Perpu tersebut. Namun demikian, ia berpendapat untuk merevisi ketentuan dalam undang-undang memang idealnya melalui Perpu, karena tidak cukup dengan diterbitkannya SK oleh KPU.
Berdasarkan pantauan hukumonline, pada proses ini sepertinya KPU akan memilih Perpu sebagai payung hukum. Indikasinya adalah adanya pertemuan antara KPU dan presiden (29/03). Presiden berwenang mengeluarkan Keppres dan Perpu, dan KPU sudah menyatakan tak akan menerima Kepres.
Pihak Depkeh dan HAM kabarnya juga telah menyiapkan draf Perpu yang diperlukan KPU. Hanya saja dengan beberapa alasan, dokumen tersebut belum boleh disebarluaskan.
Tetap 5 April
Meski ada keterlambatan pengiriman logistik di beberapa daerah, KPU tetap yakin bahwa pelaksanaan Pemilu tak akan ditunda. "Berdasarkan data yang ada, kami kemukakan kepada presiden bahwa KPU dengan didukung pemerintah siap melaksanakan pemilu pada tanggal 5 April 2004," ujar Nazaruddin
Data terakhir yang ada di KPU, menurutnya, surat suara untuk DPR RI sudah dicetak dan didistribusikan sebanyak 100 persen. Surat suara Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dicetak 96,88 persen, distribusi 100 persen. Surat suara DPRD Provinsi dicetak 100 persen, distribusi 99,97 persen. Sedang surat suara DPRD Kabupaten/kota telah dicetak 100 persen, distribusi 99,42 persen.
Sebagai konsekuensi, daerah-daerah yang mengalami keterlambatan pengiriman logistik akan diadakan Pemilu susulan. Di antaranya adalah daerah-daerah yang secara geografis sulit dijangkau seperti pedalaman Papua, Maluku Aceh, dan Kalimantan.
Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua KPU Nazaruddin Sjamsuddin, usai menemui Presiden Megawati Soekarnoputri, di Jakarta Senin (29/03). Secara umum, maksud kedatangan Nazaruddin adalah melaporkan perkembangan logistik Pemilu dan antisipasi keterlambatannya.
Nazaruddin mengatakan, pihaknya sudah mengemukakan kepada presiden menyangkut logistik Pemilu yang harus sudah sampai di tempat pemungutan suara (TPS) sepuluh hari sebelum waktu pemungutan suara pada 5 April 2004. Menurutnya, KPU akhirnya tidak bisa memenuhi ketentuan undang-undang tersebut.