hukumonline
Senin, 05 Maret 2007
RUU BHP
SK Rektor PTS Tetap Merupakan Objek PTUN?
Rencana perubahan status penyelenggara pendidikan menjadi badan hukum pendidikan belum tentu berpengaruh pada status Surat Keputusan Rektor Perguruan Tinggi Swasta sebagai objek Peradilan Tata Usaha Negara.
M-3/Mys
Dibaca: 3758 Tanggapan: 5

Pemerintah memberikan empat alternatif materi muatan badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud pasal 53 ayat (1) UU Sistem Pendidikan Nasional. Alternatif pertama adalah perubahan penyelenggara pendidikan menjadi badan hukum pendidikan (BHP), sedangkan satuan pendidikannya tetap sebagai unit pelaksana dari BHP. Kedua, satuan pendidikan berubah menjadi BHP, sementara penyelenggara (misalnya yayasan) tetap pada statusnya semula. Ketiga, penyelenggara dan satuan pendidikan bersama-sama berubah menjadi BHP. Keempat, baik penyelenggara maupun satuan pendidikan masing-masing berubah menjadi BHP.

 

Perubahan status penyelenggara dan satuan pendidikan tampaknya tak akan terlalu berpengaruh pada status Surat Keputusan (SK) Rektor Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Setidaknya demikian pendapat Luhut MP Pangaribuan. Menurut pengacara Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI) itu, SK Rektor PTS tetap merupakan objek PTUN. Luhut menyebut sudah ada beberapa putusan Mahkamah Agung (MA) yang memperkuat argumen tersebut.

 

Penelusuran hukumonline memang menemukan meskipun berstatus satuan pendidikan tinggi swasta, Rektor PTS merupakan pejabat tata usaha negara yang keputusannya bisa digugat ke pengadilan.

 

Contohnya putusan MA No. 61K/TUN/1999 dalam perkara Hj. Hartanti Rahayuningsih melawan Rektor Universitas Trisakti. Pengajar di Fakultas Seni Rupa dan Desain itu menggugat SK Rektor No. 254/USAKTI/SKR/BAUM/DB/V/1997 tertanggal 13 Mei 1997. Berdasarkan SK ini Hartanti diberhentiukan dengan hormat sebagai calon dosen biasa di Fakultas tersebut.

 

Majelis hakim agung beranggotakan German Hoediarto, Mangatas Nasution, dan Ny. Emin Aminah Achadiat memang membenarkan pemberhentian Hj Hartanti. Tetapi majelis menegaskan bahwa Universitas Trisaksi merupakan ‘kepanjangan tangan dari Pemerintah' untuk menyelenggarakan pendidikan tinggi'.

 

Pengacara rektor sempat mendalilkan bahwa Rektor Universitas Trisakti bukanlah pejabat tata usaha negara sebagaimana dimaksud pasal 1 butir 2 UU No. 5 Tahun 1986. Tetapi majelis berpandangan lain. Meskipun seorang Rektor diangkat yayasan dan Senat, tetap ada campur tangan berupa ‘persetujuan' dari Menteri Pendidikan. Dengan demikian Rektor tersebut dalam menerbitkan keputusan dikualifisir sebagai Pejabat TUN, oleh karenanya dapat digugat di PTUN.

 

Rektor PTS sebagai objek PTUN juga terdapat pada putusan MA No. 210K/TUN/2001, dalam sengketa antara Henki Idris Issakh melawan Rektor Universitas Tarumanegara. Perkara ini berkaitan dengan pemilihan Dekan Fakultas Ekonomi. Walaupun penggugat mendapatkan suara terbanyak dalam pemilihan, yang diangkat Rektor justeru calon lain. Akhirnya Henki menggugat SK Rektor No. 021-SKR/UNTAR/III/2000 tertanggal 7 Maret 2000.

 

Di tingkat PN, gugatan Henki dikabulkan, SK Rektor yang menjadi objek sengketa dinyatakan tidak sah. Tetapi di tingkat banding, putusan itu dibatalkan. Barulah di tingkat kasasi, gugatan Henki kembali dikabulkan. Majelis hakim agung (Ny. Hj Asma Samik Ibrahim, M. Laica Marzuki, dan H. Benjamin Mengkoedilaga) berpendapat bahwa Rektor PTS ‘melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan'. Majelis merujuk antara lain pada UU No. 2 Tahun 1980 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan PP No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi. Lagi pula, urai majelis, sudah ada yurisprudensi MA No. 269K/TUN/1996 tertanggal 5 Juli 1998.

 

Share:
tanggapan
Putusan TUNAchmad Pro 04.06.14 15:19
Mohon Tim Redaksi Hukum Online atau temen2, barangkali bisa bantu/kirimi saya : 1. Putusan MA RI no. 48PK/TUN/2002 tgl 11 Juni 2004 2. Putusan MA No. 210K/TUN/2001 3. Yurisprudensi MA No. 269K/TUN/1996 tertanggal 5 Juli 1998 Atas bantuan & kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Untar Masih Dirundung Masalah Rektornya Syarial Kisron, SH 25.07.08 14:13
Untar Masih Dirundung Masalah Rektornya Rabu, 23 Juli 2008 - 21:34 wib Hariyanto Kurniawan - Okezone JAKARTA - Kisruh pemilihan Rektor Universitas Tarumanegara (Untar) belum menemui titik penyelesaiannya. Salah satu kandidat rektor yang disebut-sebut dijegal untuk menduduki kursi rektor, Prof Sofia W Alisjahbana, ditawari untuk menduduki posisi wakil rektor. Namun hingga kini penawaran tersebut belum ditanggapi Prof Sofia. "Saya hanya ingin bekerja dengan baik saja dan berkontribusi bagi pencerdasan kehidupan bangsa," kata Sofia saat dikonfirmasi soal penawaran jalan tengah tersebut, Rabu (23/7/2008). Sofia pun tak mau berkomentar banyak soal kisruh dalam pemilihan rektor Untar yang dikabarkan berbau SARA tersebut. "No comment," tukasnya langsung. Kekisruhan pemilihan rektor untuk periode 2008-20012 ini bermula, saat para kandidat rektor mengerucut menjadi dua orang. Yakni Prof Sofia dan DR Monthy P Setiadharma. Pihak yayasan pengelola Untar lebih memilih Monthy sebagai rektor. Padahal sejumlah guru besar dan Senat Untar lebih memilih Sofia sebagai rektor. Alasannya, Sofia memiliki visi, misi dan program kerja yang baik. Selain itu, Sofia telah memiliki gelar profesor, sedangkan Monthy masih bergelar doktor. Namun, pihak yayasan keukeuh dengan pilihannya, untuk memilih Monthy sebagai rektor Untar. Bahkan sempat terlontar ucapan, bahwa rektor Untar harus beretnis tertentu, karena yayasan juga dimiliki oleh etnis tertentu pula. Menanggapi hal ini, Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Rektor Untar Serian Wiyatno membantahnya. Menurutnya, semua proses pemilihan telah berlangsung secara prosedural. Sementara posisi wakil rektor yang ditawarkan pada Sofia, kata Serian, surat keputusannya sudah ada dan tinggal melakukan pelantikan saja.(hri
Eksekusinya?theofransus 05.03.07 20:08
Persoalan kemudian ada pada kekuatan eksekutorialnya. Bagaimana jika perguruan tinggi swasta menolak untuk melaksanakan keputusan pengadilan? Apakah Depdiknas dapat bertindak sebagai "Atasan" pejabat TUN untuk memaksakan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan? Dalam kasus-kasus yang terjadi, ternyata hal itu sulit untuk dilaksanakan.
TOLAK BHPKOALISI MAHASISWA UNHAS ANTI BHP 29.06.07 07:48
SAAT DI UNHAS TELAH DIBENTUK SEBUAH KOALISI YANG BERNAMA KOALISI MAHASISWA UNHAS ANTI BHP (KAMU ANTI BHP) UNTUK MENJEGAL AKAN DISAHKANNYA RUU BHP YANG MERUPAKAN BENTUK PELEPASAN TANGGUNGJAWAB PEMERINTAH PADA PENDIDIKAN. KAMI DARI KAMU ANTI BHP MENGAJAK KEPADA SELURUH ELEMEN MASYARAKAT YANG PEDULI TERHADAP PENDIDIKAN UNTUK MENOLAK RUU BHP DAN MELAWAN SEGALA BENTUK KOMERSIALISASI PENDIDIKAN.....TOLAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAK BADAN HUKUM PENDIDIKAN KARENA MERUPAKAN HASIL PERSELINGKUHAN PEMERINTAH DENGAN KORPORASI GLOBAL.. LAWAAAAAAAAAAAAAAAAAN PIHAK YANG INGIN MENGKOMERSILKAN PENDIDIKAN KARENA PENDIDIKAN MERUPAKAN HAK SETIAP RAKYAT INDONESIA. REALITISLAH MARI MENUNTUT PENDIDIKAN GRATIS......MALU KAMI JADI BANGSA INDONESIA KALAU PENDIDIKAN TETAP MENJADI KOMODITI..
Posisi Negara Dalam BHPzul akrial 27.06.07 14:20
Saya kurang sependapat dengan eksistensi Perguruan Tinggi distatuskan menjadi BHP. kesan saya sebagai orang awam seolah-olah nanti negara/pemerintah lepas tangan, sehingga konsekuensinya PT itu sendiri yang harus mandiri seperti halnya dengan PT Swasta yang selama ini terjadi. Kesan saya ini ternyata sekarang ini terjadi, dimana PTN berlomba-lomba menaikan SPP..... akhirnya yang menanggung semua ini kembali lagi ke masyarakat

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.