hukumonline
Jumat, 09 Pebruari 2001
Arbitrase, Pilihan Tanpa Kepastian
Arbitrase banyak digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul, khususnya di bidang perdagangan di antara para pihak yang terikat dalam suatu perjanjian. Idenya, sengketa diselesaikan di luar pengadilan (non litigasi). Namun kenyataan menunjukkan bahwa sengketa yang diselesaikan lewat jalur pengadilan (litigasi) memakan waktu yang lama dan biaya yang sangat besar.
Leo/APr
Dibaca: 25075 Tanggapan: 0

Ada beberapa batasan dan definisi tentang arbitrase. Menurut Black's Law Dictionary: "Arbitration. an arrangement for taking an abiding by the judgement of selected persons in some disputed matter, instead of carrying it to establish tribunals of justice, and is intended to avoid the formalities, the delay, the expense and vexation of ordinary litigation".

Menurut Undang-Undang No.30/1999 tentang Arbitrase (UU Arbitrase), pasal 1 ayat(1): "Arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa".

Sebelum  UU Arbitrase berlaku, ketentuan mengenai arbitrase diatur dalam pasal 615 s/d 651 Reglemen Acara Perdata (Rv). Selain itu, pada penjelasan pasal 3 ayat(1) Undang-Undang No.14 Tahun 1970 tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar Pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan.

Beberapa isu mengenai arbitrase yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah masalah klausul arbitrase, obyek sengketa yang bisa diselesaikan lewat arbitase, dan eksekusi putusan arbitrase.

Klausul arbitrase

Nyawa dari arbitrase adalah klausul arbitrase. Klausul arbitrase akan menentukan apakah suatu sengketa bisa diselesaikan melalui arbitrase, di mana diselesaikannya, hukum mana yang digunakan, dan lain-lain. Klausul arbitrase bisa berdiri sendiri atau terpisah dari perjanjian pokonya. Tidak ada keharusan dalam UU Arbitrase yang menentukan klausul arbitrase harus dibuat dalam akta notaris.

Klausul arbitrase harus disusun secara cermat, akurat, dan mengikat. Tujuannya untuk menghindari klausul arbitrase tersebut digunakan oleh salah satu pihak sebagai kelemahan yang bisa digunakan untuk memindahkan sengketa tersebut ke jalur pengadilan.

BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) memberi standar klausul arbitrase sebagai berikut: "Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak yang bersengketa, sebagai keputusan dalam tingkat pertama dan terakhir".

Standar klausul arbitrase UNCITRAL (United Nation Comission of International Trade Law) adalah sebagai berikut: "Setiap sengketa, pertentangan atau tuntutan yang terjadi atau sehubungan dengan perjanjian ini, atau wan prestasi, pengakhiran atau sah tidaknya perjanjian akan diselesaikan melalui arbitrase sesuai dengan aturan-aturan UNCITRAL.

Menurut Priyatna Abdurrasyid, Ketua BANI, yang diperiksa pertama kali adalah klausul arbitrase. Artinya ada atau tidaknya, sah atau tidaknya klausul arbitrase, akan menentukan apakah suatu sengketa akan diselesaikan lewat jalur arbitrase. Priyatna menjelaskan bahwa bisa saja klausul atau perjanjian arbitrase dibuat setelah sengketa timbul.

Salah satu kasus yang dijadikan acuan pada tulisan ini adalah sengketa antara Bankers Trust (BT) vs. PT Jakarta International Hotel Development (JIHD).  Sengketa antara BT vs. JIHD sebenarnya telah sampai pada putusan. Pengadilan Arbitrase Internasional London telah mengeluarkan putusan (award) yang pada intinya menyatakan JIHD telah wanprestasi dan cidera janji. JIHD juga dihukum untuk membayar ganti rugi kepada BT.

Menurut Hotman Paris Hutapea SH, pengacara yang menangani kasus JIHD, tidak ada klausul arbitrase pada sengketa yang menyangkut transaksi SWAP tersebut. Hotman secara terang-terangan menyatakan kepada hukumonline, apabila ada yang bisa menunjukkan klausul arbitrase pada sengketa tersebut yang ditandatangani oleh kedua belah pihak agar diperlihatkan kepadanya.

Kita bertanya-tanya, apakah reputasi Pengadilan Arbitrase International London harus dipertanyakan mengingat, berdasarkan keterangan Hotman Paris, mereka telah memutus sengketa di mana ternyata tidak ada klausul arbitrase. Atau sebaliknya?

Gugatan secara terpisah

Isu lain menyangkut klausul arbitrase adalah apakah terhadap suatu perjanjian yang terdapat klausul arbitrase dapat diajukan gugatan secara terpisah lewat Pengadilan Negeri. Hal ini tentunya bertentangan dengan esensi arbitrase di mana para pihak telah sepakat untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan.

UU Arbitrase sendiri secara tegas menentukan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase (pasal 3). Selain  BT vs. JIHD (di mana JIHD mengajukan gugatan secara perdata di PN. Jaksel) juga terdapat sengketa antara Roche International dan PT Tempo Indonesia yang diajukan gugatan secara perdata di Pengadilan Negeri, walaupun terdapat klausul arbitrase dalam perjanjiannya

Menurut Subardi SH, dirinya selaku Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak bisa untuk memerintahkan hakim di lingkungan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat untuk menolak memeriksa perkara yang materinya terdapat klausul arbitrase.

"Terserah hakim yang memeriksa apakah akan menolak atau meneruskan  kasus tersebut. Hakim kan mempunyai kemandirian masing-masing dan nggak boleh terikat satu sama lain. Saya nggak bisa memerintahkan kepada hakim di sini untuk menolak memeriksa kalau dalam suatu perjanjian ternyata ada klausul arbitrase," komentar Subardi kepada hukumonline.

Obyek sengketa

Isu selanjutnya adalah menyangkut obyek sengketa yang bisa diselesaikan lewat arbitrase. Apakah klausul arbitrase harus ditafsirkan secara sempit atau luas. Menurut pasal 5 UU Arbitrase, sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Dalam beberapa kasus yang terjadi di Pengadilan Niaga, timbul perdebatan apakah terhadap perjanjian yang terdapat klausul arbitrase, apabila timbul sengketa yang bermuara pada gugatan pailit terhadap salah satu pihak, maka klausul arbitrase harus dikesampingkan?

Ada dua pendapat untuk permasalahan ini. Pendapat pertama mengatakan bahwa klausul arbitrase adalah sesuatu yang absolut. Dengan demikian, Pengadilan Niaga harus menyatakan tidak berwenang untuk memeriksa sengketa yang terdapat klausul arbitrase di dalamnya. Asumsinya, hukum acara yang berlaku bagi Pengadilan Niaga yang merupakan bagian dari Peradilan Umum adalah HIR. Pendapat ini dianut oleh hakim-hakim Pengadilan Niaga (Lihat kasus PT Enindo vs. PT Putra Putri Fortuna Windu, red)

Namun, Mahkamah Agung berpendapat bahwa klausul arbitrase dalam suatu perjanjian  tidak dengan sendirinya menyebabkan Pengadilan Niaga dalam masalah kepailitan tidak berwenang mengadilinya.

Pasal 616 Rv menyatakan antara lain tentang hibah, perceraian, sengketa status seseorang dan sengketa-sengketa yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan tidak dapat diajukan penyelesaian ke arbitrase. Ini berarti perkara kepailitan tidak dapat diajukan penyelesaiannya kepada arbitrase karena kepailitan telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang No.4/1998 tentang Kepailitan (Lihat putusan kasasi 012/K/N/1999)

Logikanya, pendapat Pengadilan Niaga lebih bisa diterima karena tidak bertentangan dengan pasal 3 UU Arbitrase. Namun, yang harus dicermati terlebih dahulu oleh majelis adalah isi klausulnya. Apakah hal-hal yang dijadikan dasar gugatan memang termasuk dalam klausul arbitrase. Kalau memang termasuk atau yang masuk dalam lingkup klausul yang diperjanjikan ternyata telah diselesaikan oleh salah satu pihak, seharusnya pengadilan harus menyatakan tidak berwenang.

Putusan arbitrase

Pasal 60 UU Arbitrase menyebutkan kalau putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap yang mengikat para pihak. Teorinya, setelah ada putusan arbitrase tidak ada upaya hukum lain yang bisa diajukan oleh pihak yang kalah dan pihak yang menang tinggal menjalankan eksekusi.

Kenyataannya, eksekusi putusan arbitrase tidak semudah membalikkan telapak tangan. Pasal 61 UU Arbitrase mengatur kalau eksekusi dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri apabila ada pihak yang tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela. Selanjutnya, berdasarkan pasal 62 UU Arbitrase, Ketua Pengadilan Negeri memeriksa terlebih dahulu dokumen, ruang lingkup, dan kompentensi dari arbitrase yang dipilih.

Artinya, Pengadilan Negeri tidak diperkenankan untuk memeriksa pokok perkaranya lagi. Tugasnya hanya mengijinkan atau menolak eksekusi. Kalau menolak, alasannnya hanya yang secara limitatif ditentukan dalam pasal 62 ayat (2) di antaranya apabila putusan arbitrase melanggar kesusilaan dan ketertiban umum. Terhadap penolakan eksekusi karena alasan sebagaimana diatur pasal 62 ayat(2) tidak ada upaya hukum apapun.

Untuk putusan arbitrase internasional, eksekusi hanya dapat dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat setelah putusan tersebut dideponir (didaftarkan) di Panitera. Apabila pengadilan menolak untuk melakukan eksekusi, alasan-alasanya hanya yang secara limitatif ditentukan pasal 66 butir a,b,c UU Arbitrase di antaranya apabila putusan arbitrase internasional tidak termasuk ruang lingkup perdagangan dan bertentangan dengan ketertiban umum.

UU Arbitrase pada bagian penjelasannya tidak mendefinisikan atau membatasi ketertiban umum. Akibatnya, definisi ketertiban umum dijadikan legitimasi bagi salah satu pihak untuk meminta pembatalan eksekusi dari Pengadilan Negeri.

Pada kasus Bankers Trust melawan PT Mayora Indah Tbk dan Bankers Trust vs. PT Jakarta International Development Tbk, Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak memberikan eksekusi terhadap putusan Arbitrase London karena mengganggu ketertiban umum.

Yang ditafsirkan ketertiban umum di situ adalah untuk kasus yang sama saat ini telah ada putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang membatalkan klausul arbitrase. Jadi kalau putusan arbitrase London dieksekusi, sedangkan  Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan klausul arbitrase dibatalkan, ada ketertiban umum yang dilanggar. Pertanyaannya, ketertiban umum siapa dan yang mana telah dilanggar? Seharusnya ketertiban umum dirumuskan secara rinci dan limitatif untuk menghidari ketidakpastian hukum.

Lihat juga putusan Mahkamah Agung dalam perkara E.D & F. MAN (SUGAR) Ltd vs Yani Haryanto pada tahun 1991 yang menjadi kasus pertama bagi Indonesia untuk menolak pelaksanaan keputusan arbitrase luar negeri berdasarkan ketertiban umum.

Menurut Erman Radjagukguk dalam bukunya mengenai Arbitrase, kerap kali pertimbangan politis dipakai sebagai pegangan untuk menyatakan suatu kaidah asing bertentangan dengan ketertiban umum lokal, sehingga hakim menyatakan putusan arbitase tidak perlu diberlakukan.

Kemenangan di atas kertas

Berdasarkan informasi yang dikumpulkan hukumonline di Panitera Arbitrase Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk tahun 1999 ada 6 putusan arbitrase asing yang dideponir untuk selanjutnya dimintakan eksekuatur kepada Ketua Pengadilan.

Keenam kasus tersebut melibatkan Bankers Trust Co Ltd dan BT Prima Securites melawan PT Mayora Indah Tbk dan PT Jakarta International Hotel Development Tbk. Tidak satu pun dari keenam kasus tersebut yang dikeluarkan eksekusinya. Pertimbangannya, sebagaimana dijelaskan di atas, putusan arbitrase London apabila dijalankan akan mengganggu ketertiban umum.

Untuk tahun 2000 hanya ada 2 kasus yang terdaftar, tetapi hanya satu yang telah dikeluarkan eksekusinya. Pada perkara Noble Cocoa (salah satu Divisi dari Noble Americas Corp) melawan PT Wahana Adireksa, Ketua Pengadilan telah mengeluarkan penetapan eksekusi (eksekuatur) pada Agustus 2000 dengan nomor 143/2000. Satu kasus lainnya, menurut panitera arbitrase, tidak jelas bagaimana akhirnya. Kemungkinan pihak yang kalah telah mau melaksanakan secara sukarela.

Bukan cerita baru kalau eksekusi, jangankan putusan arbitrase, untuk putusan perdata vonis pengadilan hanya merupakan kemenangan di atas kertas saja. Begitu dimintakan eksekusi, berbagai prosedur dan kendala akan ditemui.

Ingat kasus Olimo, pemilik toko onderdil yang bersengketa mengenai setoran kepada perusahaan bus NV King Kong  yang selama 33 tahun tidak kunjung selesai. Tiga kali perintah eksekusi ditunda karena putusan-putusan Mahkamah Agung yang saling bertentangan. Jadi, putusan arbitrase tanpa eksekusi juga tidak ada artinya.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.