hukumonline
Rabu, 30 September 2009
Seleksi Hakim Agung
Komisi Yudisial Minta Klarifikasi 'Dosa-Dosa' Lalu Mariyun
Isu Lalu Mariyun pernah menerima uang ketika menangani perkara Mantan Presiden Soeharto kembali dilontarkan oleh komisioner Komisi Yudisial. Itu tidak benar. Demi Allah saya tidak pernah melakukan itu, sanggah Lalu.
Ali
Dibaca: 1624 Tanggapan: 0

Sesi wawancara seleksi hakim agung oleh Komisi Yudisial terus berlanjut. Kali ini, yang mendapat giliran adalah Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Lalu Mariyun. Nama Lalu Mariyun memang tidak asing lagi. Kasus Mantan Presiden yang pernah ditanganinya membuat populer nama Mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini. Kala itu, Majelis Hakim PN Jaksel yang dipimpin Lalu Mariyun menyatakan karena alasan kesehatan perkara Soeharto tidak dapat diterima dan sidang dihentikan.

 

Komisioner KY yang mewawancarai Lalu pun tak luput menyinggung kasus yang menyita perhatian rakyat Indonesia itu. Wakil Ketua KY Tahir Saimima memaparkan laporan dari masyarakat bahwa Lalu menerima sejumlah uang ketika menangani perkara Soeharto. Saya mencoba untuk ber-tabayyun (konfirmasi,-red). Minta klarifikasi anda, ujarnya di Gedung KY, (30/9).

 

Lalu secara tegas menolak tuduhan itu. Ia pun merasa perlu bersumpah di hadapan enam komisioner KY. Itu tidak benar. Demi Allah saya tidak pernah melakukan itu, sanggahnya. Lalu menambahkan bila ia benar menerima uang, maka alangkah naif dan bodoh dirinya. Kasus ini menarik perhatian masyarakat, ujarnya lagi.

 

Berdasarkan catatan hukumonline, pertanyaan seputar kasus Soeharto seakan menjadi momok buat Lalu. Ia memang bukan kali ini saja ikut seleksi hakim agung. Sebelumnya, Lalu juga pernah mengikuti seleksi namun gagal. Kala itu, Ketua KY Busyro Muqoddas mempertanyakan kehadiran Pengacara Keluarga Cendana dalam pernikahan anak Lalu di Mataram.

 

Tahir terus mendesak. Ketika anda tinggal di Jakarta, dimana rumah anda? tanyanya. Lalu mengakui banyak orang menyebutnya memiliki banyak rumah di Jakarta. Lagi-lagi ia membantah kabar tersebut. Saya tak punya rumah di Jakarta. Dulu, hanya mengontrak di Pondok Indah, Gang Alam Segar, tuturnya.

 

Harga kontrakan rumah itu pun masih dibatas kewajaran. Sekitar Rp 15 juta setahun. Lalu mengaku terpaksa kontrak rumah karena tidak mendapat rumah dinas. Kontrakan rumah itu, tegasnya, ia bayar dengan uangnya sendiri.

 

Lepas dari isu kedekatan dengan Keluarga Cendana, Lalu masih dicecar pertanyaan seputar mutasinya ke Pengadilan Tinggi Surabaya. Ada laporan, anda sempat dimutasi ke Mataram, namun karena main mata dengan para petinggi MA, anda dipindahkan ke Surabaya. Bagaimana tanggapan anda? tanya Tahir lagi.

 

Lalu menjelaskan bahwa SK Mutasinya sempat dipersoalkan oleh Ketua MA yang kala itu, Bagir Manan. Lalu dipersoalkan mengapa dimutasi ke Surabaya, bukan ke luar jawa. Bagir memang sempat mengkritik adanya budaya tiga S dalam mutasi hakim, yakni sowan, sungkem dan sajen. Ia berniat untuk menghapus budaya itu.

 

Lalu segera menyambangi Bagir untuk meminta klarifikasi. Kala itu, ia menegaskan bukan hanya dirinya yang mantan Ketua PN tetapi tetap dimutasi tidak ke luar pulau jawa. Banyak seperti saya. Lagipula, mengapa SK saya baru dipertanyakan setelah sekian lama, tegasnya. Malah, ungkapnya, pada kesempatan itu Lalu sempat mengancam akan mundur sebagai hakim bila SK nya ditinjau ulang.

 

Tak hanya itu, Komisioner KY Soekotjo Soeparto pun juga sempat menanyakan sebuah laporan dari masyarakat. Namun, karena terlalu sensitif, laporan tersebut tidak diucapkan secara lisan oleh Soekotjo. Maklum saja, sesi wawancara ini memang terbuka untuk masyarakat. Ia pun menyerahkan sebuah laporan untuk ditanggapi Lalu. Terserah, anda mau tanggapi sekarang atau nanti (secara tertutup), ujar Soekotjo.   

 

Lalu memilih untuk menjawabnya saat itu juga. Ia menduga laporan itu dibuat oleh orang yang tak puas dengan putusan yang pernah dibuatnya. Lalu pun memahami hal tersebut merupakan resiko bagi seorang hakim. Putusan hakim memang diterima bagi pihak yang dimenangkan, tetapi seringkali juga diprotes oleh pihak yang kalah.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.