Wimpie mengatakan bahwa pada 24 Januari 2002, rapat antara Tim 11 dengan pihak Deprindag telah menyepakati untuk melakukan revisi terhadap Kepmen Indag No.146/1999 tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum di Bidang Ekspor.
Wimpie mengatakan bahwa draf revisi Kepmen Indag No.146/1999 telah rampung dan tinggal menunggu pengesahan Menperindag. Dengan direvisinya Kepmen Indag tersebut, diharapkan praktek-praktek penambangan dan ekspor biji timah ilegal di Kabupaten Bangka dapat secepatnya dihentikan.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi VIII DPR yang dipimpin Agusman Effgendi dengan Menteri Lingkungan Hidup Nabiel Makarim, Deputi Menteri Negara BUMN bidang Pertambangan Roes Aryawijaya, Direktur Jenderal Geologi dan Mineral Wimpie S. Tjecep, Bupati Kabupaten Bangka Eko Maulana Ali, serta Direktur Utama PT Timah Tbk Erry Riyana Hardjapamekas (24/1).
Bupati membantah
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bangka Eko Maulana Ali membantah tuduhan yang selama ini dialamatkan padanya bahwa ia menjadi pihak yang melindungi praktek penambangan dan ekspor timah ilegal di Kabupaten Bangka. Eko mengatakan bahwa penambangan liar terjadi bukan karena terbitnya berbagai perda Kabupaten Bangka melainkan karena Kepmen No.164/1999.
"Kalau ada diisukan, dipolemikan penambangan liar ini gara-gara Perda No.6 Tahun 2000 dan lain sebagainya, itu tidak benar. Tanpa Perda itu pun timah lolos karena adanya Kepmen Indag (No.164/1999) tersebut. Jadi kuncinya, Kepmen Indag," tegas Eko yang saat itu duduk bersebelahan dengan Ketua DPRD Tk. I Bangka-Belitung Emron Pangkapi.
Beberapa bulan terakhir, pihak PT Timah memang menuduh pemda Kabupaten Bangka mendukung kegiatan penambangan dan ekspor biji timah secara ilegal yang dilakukan oleh masyarakat sekitar wilayah kerja PT Timah. Menurut PT Timah, Perda No.6/2001, Perda No.20/2001, dan Perda No.21/2001 merupakan perda yang cenderung mendorong bertambah maraknya kegiatan PETI di Kabupaten Bangka.
Padahal menurut Eko, ketiga perda yang dipermasalahkan oleh PT Timah diterbitkan karena Kepmen Indag No.146/1999 mengatur bahwa komoditi timah adalah komoditi yang ekspornya tidak diawasi. Perda No.20/2001 merupakan perda yang menetapkan bahwa timah merupakan mineral strategis. Sementara Perda No.21/2001 mengatur pendapatan daerah dari kegiatan pengolahan timah di kabupaten tersebut.