hukumonline
Jumat, 01 Maret 2002
Mogok Bukan Lagi Monopoli Karyawan Perusahaan Swasta
Seruan mogok yang berakhir dengan aksi mogok telah menjadi senjata "pamungkas" buruh untuk menekan majikan (pengusaha) dalam memenuhi tuntutan mereka. Bahkan, fenomena seruan dan aksi mogok sudah bukan lagi menjadi milik buruh-buruh perusahaan swasta. Namun, sudah menjalar ke berbagai perusahaan negara (BUMN).
Tri/APr
Dibaca: 4038 Tanggapan: 0

Selama tahun 2001 sampai dengan 2002, tercatat serikat karyawannya (Sekar) BUMN seperti PT Telkom, PT Dirgantara Indonesia (IPTN-sebelum berubah), PT Kereta Api Indonesia (KAI) telah menyerukan dan malakukan aksi mogok untuk menekan direksi maupun pemerintah agar memperhatikan tuntutan karyawan.

Sekar di BUMN biasanya menjadi "komando" aksi mogok massal. Seperti terjadi di PT Telkom Divisi Regional (Divre) IV Jawa Tengah-Yogyakarta, Sekar telah mengkomandani pemogokan massal 3.069 karyawan Telkom Divre IV pada 28-31 Januari 2002 untuk menggagalkan tukar guling (ruilslag) dengan PT Indosat.

Begitu juga yang terjadi di KAI, Sekar KAI telah mengancam untuk menggelar aksi mogok massal sebagai bentuk protes atas terpilihnya Omar Berto menjadi Dirut KAI menggantikan Badar Zaini. Seruan mogok karyawan ini berupa penghentian secara bertahap seluruh pelayanan jasa kereta api sampai Omar Berto mengundurkan diri.

Akibat seruan serta mogok karyawan di BUMN, tentunya sangat berdampak terhadap pelayanan kepada masyarakat. Apalagi kebanyakan BUMN merupakan perusahaan vital yang masih diberikan hak monopoli. Karena itu, dampak mogok karyawan BUMN akan menimbulkan kerugian besar bagi rakyat banyak.

Kerugian besar masyarakat akibat mogok karyawan BUMN sangat terlihat ketika PT Telkom Divre IV melakukan aksi mogok. Kerugian masyarakat meliputi terhentinya seluruh pelayanan Telkom kepada masyarakat Jawa Tengah-Yogyakarta seperti pengaduan gangguan, pemasangan baru, serta penghentian pembayaran tagihan.

Industri vital

Sebenarnya berdasarkan Penetapan Presiden (Penpres) No. 7 Tahun 1963 yang sekarang masih berlaku, pemerintah masih melarang mogok karyawan serta penutupan (lock out) terhadap perusahaan, jawatan, dan badan vital. Namun sayangnya, peraturan pelaksana Penpres No. 7 Tahun 1963 sudah tidak ada lagi.

Berdasarkan Penpres No. 7 Tahun 1963, seruan dan aksi mogok yang dilakukan di perusahaan, jawatan, dan badan vital milik negara merupakan tindak kriminal (pidana). Namun, Keppres No. 123 Tahun 1963 yang menjadi peraturan pelaksana Penpres No. 7 Tahun 1963 sudah dicabut dengan Keppres No. 27 Tahun 1990.

Dalam Keppres No. 123 Tahun 1963, KAI, Telkom yang dahulu masih tergabung dalam PN Pos dan Telegrap, PN Listrik, serta perusahaan negara lainnya dan sejumlah proyek-proyek penting negara, termasuk perusahaan, jawatan dan badan vital dilarang pemerintah melakukan aksi mogok serta penutupan (lock out).

Pakar hukum perburuhan Aloysius Uwiyono juga menegaskan bahwa Penpres No. 7 Tahun 1963 mencantumkan sanksi pidana (termasuk pelanggaran) bagi karyawan yang melakukan pemogokan. Namun karena Keppresnya sudah dicabut, status hukum keberadaan Penpres No. 7 Tahun 1963 menggantung.

Walaupun pemerintah telah mencabut Keppres No. 123 Tahun 1963, tetap meninggalkan  pertanyaan. Apakah sebenarnya karyawan yang bekerja di BUMN atau yang bekerja di perusahaan, jawatan serta badan yang dianggap vital oleh pemerintah,  tidak mempunyai hak mogok kerja?

Hal ini penting, karena mogok kerja merupakan hak fundamental karyawan untuk menyamakan kedudukannya dalam berunding dan mempertahankan hak-haknya. Apalagi Indonesia sudah meratifikasi konvensi ILO yang menjamin hak mogok, yaitu Konvensi ILO No. 87 Tahun 1948 dalam keppres no. 83 Tahun 1998.

Uwiyono, yang juga dosen hukum perburuhan Fakultan Hukum UI, mengakui bahwa mogok kerja di perusahaan manapun memang dilematis. Karena di satu sisi, mogok kerja merugikan. Namun di sisi lain, mogok kerja merupakan alat penyeimbang (equilibrium) karyawan atau buruh yang berada pada posisi lemah.

"Namun persoalannya sekarang, bagaimana mogok yang dilakukan karyawan atau buruh tidak merusak. Selain itu, mogok merupakan upaya terakhir setelah upaya-upaya damai (negoisasi) sudah dilakukan," jelas Uwiyono kepada hukumonline. Ia menganggap, fenomena mogok di perusahaan BUMN terjadi karena suasana keterbukaan dan reformasi.

Selain itu, mogok di perusahaan-perusahaan BUMN terjadi karena tuntutan perkembangan hukum perburuhan. Karyawan menuntut direksi dan pemerintah agar lebih terbuka (transparan) dalam mengeluarkan kebijakan yang menyangkut masa depan perusahaan karena sekarang karyawan bukan lagi sekadar faktor produksi. 

Tanggungjawab perusahaan

Sementara mengenai tanggungjawab atas kemungkinan tuntutan ganti kerugian yang dialami masyarakat akibat adanya mogok kerja karyawan BUMN, Uwiyono mengemukakan bahwa hal itu tetap menjadi tanggungjawan perusahaan dan pemerintah. Karyawan tidak bisa dimintakan ganti rugi akibat mogok kerja yang dilakukannya.

Mengenai pertanggungjawaban perusahaan akibat mogok, Uwiyono menambahkan bahwa baik di BUMN maupun di perusahaan swasta manapun, yang bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat mogok adalah perusahaan. Alasannya, mogok terjadi masih dalam konteks hubungan kerja antara karyawan dengan pihak perusahaan.

Dalam hubungan kerja ada tiga ciri yang utama, yaitu upah, pekerjaan, serta adanya perintah dari pihak perusahaan kepada karyawannya. "Karena karyawan menjalankan perintah perusahaan, maka tanggung jawab tetap ada pada pihak yang memerintah, yaitu perusahaan. Jadi karyawan tidak dapat dituntut," cetus Uwiyono.

Sehingga kalaupun ada warga masyarakat atau pihak ketiga yang dirugikan akibat mogoknya kerja, maka pihak yang bertanggungjawab atas kerugian adalah perusahaan. Selain itu, karyawan atau buruh tidak bisa digugat perusahaan karena dianggap sebagai penyebab kerugian.

Meskipun mogok kerja hak karyawan, banyak pihak yang menyesalkan kenapa BUMN yang notabene menjalankan pelayanan kepada publik ikut-ikutan melakukan aksi mogok kerja. Misalnya, YLKI Yogyakarta yang sangat menyesalkan aksi mogok karyawan Telkom Divre IV yang sangat merugikan masyarakat banyak.

YLKI Yogyakarta menilai, aksi mogok karyawan Telkom telah melanggar Pasal 4 UU Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) yang tidak mengindahkan pelayanan yang menjadi hak konsumen. Mogok yang dilakukan karyawan Telkom Divre IV membuktikan buruknya pelayanan Telkom selama ini.

Jumlah pemogokan di Indonesia (Tahun 1990-April 2001)

Tahun

Pemogokan

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

April 2001

61

130

251

185

296

276

350

234

278

125

273

63

Jumlah

2522

Sumber : Laporan perkembangan mogok kerja Depnaker

Perlunya mekanisme mogok

Persoalan aksi mogok sebagai alat negoisasi tentu perlu diwaspadai oleh karyawan. Karena seringkali, aksi mogok ditunggangi "oknum tertentu" yang memanfaatkan aksi mogok. Sehingga, karyawan atau buruh hanya menjadi alat kepentingan kelompok atau golongan tertentu dalam mencapai tujuannya (politik).

Untuk menyiasati masalah tersebut, paling tidak perlu ada pengaturan yang jelas mengenai mekanisme mogok kerja. Di beberapa negara, seperti Malaysia, mogok kerja baru sah apabila 2/3 anggota serikat kerja mendukung aksi mogok kerja, yang sebelumnya telah dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara (strike ballot).

Sementara yang terjadi di Indonesia adalah tidak adanya ketentuan hukum yang tegas mengatur bagaimana mekanisme mogok kerja. Selain itu, juga tidak ada ketentuan bahwa mogok kerja harus dikoordinasikan dalam serikat kerja. Karena itu, seringkali terjadi ada karyawan yang tidak tahu kalau rekan kerjanya melakukan mogok kerja.

Paling tidak, menurut Uwiyono, pemerintah harus segera mengatur secara tegas mekanisme mogok dengan adanya tahapan-tahapan. Misalnya, pertama, harus ditempuh dahulu upaya-upaya damai, khususnya mogok yang berkaitan dengan hubungan kerja (upah). Sementara mogok karyawan karena alasan politik, dilarang.

Kedua,  mogok baru sah apabila serikat kerja sebelumnya melakukan pemungutan suara untuk mengetahui apakah karyawan atau buruh setuju melakukan aksi mogok. Pemungutan suara ini penting untuk menghindari oknum yang tidak bertangungjawab memanfaatkan karyawan atau buruh dengan aksi mogoknya.

Selain itu, yang sangat penting adalah bagaimana mogok dilakukan tanpa merusak serta menganggu kepentingan umum. Sehingga, pengaturan tahap-tahap mogok sangat diperlukan. Karena yang yang terpenting bukanlah bagaimana menghapus hak mogok, melainkan mengatur hak fundamental dari karyawan atau buruh itu.

Sementara yang terjadi sekarang adalah ketidakjelasan mekanisme mogok sebagaiamana diatur dalam Pasal 6 UU No. 22 Tahun 1957. Pasalnya, mogok baru bisa dilaksanakan setelah ijin dari P4D keluar, sedangkan P4D sendiri tidak pernah mengeluarkan ijin mogok. Sehingga yang ada, hanyalah perijinan terselubung P4D.

Hal ini bisa dipahami, karena P4D seringkali tidak menjawab pemberitahuan mogok yang dilakukan karyawan atau buruh. Karena itu, Uwiyono menilai, UU No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan tidak berjalan efektif, dan pemogokan tetap saja dilaksanakan tanpa adanya surat pemberitahuan dari P4D.

Begitu juga dengan UU No. 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan yang keberlakuannya ditunda sampai 1 Oktober 2002. Ternyata pengaturan mekanisme mogok sama dengan yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1957 bahwa karyawan atau buruh harus memberitahukan terlebih dahulu kepada instansi yang berwenang.

"Jadi sampai sekarang, belum ada adalah tahapan-tahapan yang bisa menjadi dasar pegangan karyawan atau buruh melakukan mogok kerja. Aturan yang ada belum jelas," papar Uwiyono yang disertasi doktornya mengenai "Pemogokan di Indonesia dan Penyelesaiannya : Suatu Tinjauan Perbandingan Hukum".

Kehilangan Jam Kerja Akibat Mogok di Beberapa Negara

Negara

Tahun

Kehilangan Jam Kerja

Eropa Barat

1970-an

54,6 juta

Jepang

1976

3,26 juta

Indonesia

1995-April 2001

7,32 juta

Sumber : Diolah dari berbagai sumber 

Penundukan diri

Sementara itu, mengenai pemogokan yang merupakan hasil akhir dari tidak terselesaikannya perselisihan di BUMN saat ini belum juga ada pengaturan khusus. Sehingga wajar saja kalau banyak karyawan perusahaan-perusahaan berplat merah mengikuti jejak rekan-rekannya di perusahaan swasta untuk melakukan mogok.

Motif pemogokan kerja di BUMN memang sedikit berbeda dengan mogok kerja yang terjadi di perusahaan swasta. Mogok kerja di perusahaan swasta sering kali terjadi karena masalah upah (UMP) serta tuntutan karyawan atau buruh agar perusahaannya mematuhi peraturan perburuhan.

Biasanya, motif pemogokan karyawan di BUMN karena menolak kebijakan (policy) pemeritah (departemen teknis) serta jajaran direksi BUMN dalam melaksanakan kebijakan serta arah perusahaan. Contohnya seperti mogok yang terjadi di Telkom Direv IV, Sekar Telkom  menolak kebijakan ruilslag aset Telkom Divre IV dengan Indosat.

Begitu juga dengan seruan mogok Sekar KAI untuk melakukan pemogokan bertahap terhadap  operasional angkutan kereta api karena menolak terpilihnya Omar Berto sebagai Dirut KAI. Sekar KAI menilai Omar sebagai direksi lama yang gagal dan dianggap tidak mempunyai visi membangun perkeretaapian nasional.

Menurut Uwiyono, karena BUMN sampai saat ini tidak mempunyai mekanisme atau prosedur pemogokan, maka bisa saja diberlakukan penundukan Pasal 6 UU No. 22 Tahun 1957 tentang Penyelesaian Perselisihan Perburuhan. Dalam  pasal ini mengatur mengenai kemungkinan diambilnya tindakan pemogokan oleh karyawan.

Tidak maunya pemerintah membuat peraturan pelaksana yang lebih tegas soal mekanisme pemogokan, karena memang pemerintah tidak mau melepas begitu saja persoalan pemogokan. Yang terjadi saat ini adalah pemerintah tetap mempertahankan "ketidakjelasan" soal mogok dalam UU No. 22 Tahun 1957.

Saat ini mogok sudah menjadi realita sosial dan bukan lagi menjadi "monopoli" karyawan atau buruh perusahaan swasta. Mogok sudah menjadi hak seluruh karyawan atau buruh, termasuk yang berada lingkungan BUMN. Tinggal bagaimana pemerintah membuat aturan yang jelas mengenai mekanisme mogok.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.