hukumonline
Jumat, 07 Maret 2003
Banyak Mengandung Kelemahan, RUU Advokat Diminta untuk Direvisi
Pengesahan RUU advokat masih menuai banyak kritik. RUU Advokat yang telah disahkan pada Kamis (6/3) dinilai banyak mengandung kelemahan, baik dari substansi RUU itu maupun proses pembahasannya. Karena itu, pemerintah dan DPR diminta segera melakukan revisi terhadap RUU itu.
Nay
Dibaca: 2707 Tanggapan: 2

Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) dalam siaran persnya menolak pengesahan RUU Advokat. Mereka juga menuntut agar pemerintah dan DPR segera melakukan revisi  atas materi pengaturan RUU Advokat agar lebih berorientasi pada kepentingan publik serta melibatkan partisipasi aktif dari advokat dan stakeholders RUU Advokat lainnya.

PSHK, salah satu lembaga yang sejak awal mengikuti secara dekat proses pembuatan RUU advokat, menyatakan ada beberapa hal yang menjadi masalah, baik dalam proses pembahasan RUU tersebut maupun isi RUU itu.

Pertama, urgensi keberadaan RUU advokat hingga saat ini tidak didahului dan didasari atas suatu kesepakatan yang bulat dan tuntas diantara kalangan profesi advokat sendiri. Sebagian kalangan advokat yang setuju dengan adanya RUU bependapat RUU ini sangat diperlukan untuk menjaga kesetaraan profesi advokat dengan aparat penegak hukum.

Sementara mereka yang tidak setuju menyatakan keberadaan RUU hanya akan memberi peluang bagi negara (pemerintah) untuk melakukan intervensi terhadap profesi advokat.

Kedua, pembahasan RUU Advokat sarat dengan kepentingan politik. Hal ini terlihat dalam hasil akhir pasal-pasal pengaturan mengenai rangkap jabatan dan sarjana syariah. Hasil akhir pasal-pasal itu mencerminkan adanya kompromi-kompromi politik di antara anggota DPR.

Pasal 3 ayat (1) huruf e jo penjelasan Pasal 2 ayat (1) dari draft akhir RUU Advokat tanggal 5 Maret 2003 menyatakan bahwa lulusan Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) dan lulusan Perguruan Tinggi Hukum Militer dapat menjadi advokat tanpa harus melalui pendidikan di fakultas-fakultas hukum reguler.

Menurut PSHK, hal ini dapat menimbulkan konsekuensi rusaknya standarisasi pendidikan bagi setiap orang yang ingin menjadi advokat. Apalagi, dicurigai pengaturan ini tidaklah didasarkan alasan yang kuat melainkan sebagai kompensasi (bargain politik) dari diperbolehkannya sarjana lulusan syariah untuk menjadi advokat secara penuh.

Banyak kelemahan

Masalah lain, banyak kelemahan dalam pengaturan RUU Advokat.  RUU advokat memberikan banyak sekali kewenangan kepada Organisasi Advokat. Mulai dari pengangkatan yang berhubungan dengan pelaksanaan rekrutmen advokat, pembinaan dan pengawasan terhadap advokat, dan juga kewenangan untuk melakukan penindakan profesi terhadap advokat yang berperilaku menyimpang.

Di sisi lain, kewenangan yang dimiliki organisasi advokat itu tidak diimbangi dengan pengaturan yang jelas mengenai akuntabilitas dari pelaksanaan fungsi tersebut. Pengaturan mengenai organisasi advokat dalam UU itu terlalu singkat. 

Padahal, untuk melaksanakan kewenangan-kewenangan yang diamanatkan oleh UU Advokat, diperlukan  suatu organisasi yang sehat, yaitu akuntabel, dikelola secara demokratis, dan profesional. Namun, tidak ada satu pun ketentuan dalam UU Advokat yang memberikan kriteria yang jelas bagi organisasi advokat untuk dapat dikatakan sehat.

RUU ini juga tidak mengatur secara jelas mengenai kontinuitas pelaksanaan dari proses sertifikasi (rekrutmen) untuk mereka yang ingin menjadi advokat. Hal ini bisa disalahgunakan oleh organisasi advokat untuk membuat barrier to entry bagi para calon Advokat, misalnya secara sepihak meniadakan ujian sertifikasi dengan alasan kuota.

Kelemahan lainnya adalah pengaturan mengenai ketentuan pidana. Dalam RUU Advokat, sanksi pidana hanya diberikan kepada mereka yang bukan advokat namun bertindak seolah-olah sebagai advokat. Sementara sanksi pidana untuk pelanggaran atas pengaturan-pengaturan lain yang terdapat dalam RUU Advokat tidak diidentifikasi secara jelas dalam RUU Advokat.

Misalnya, sanksi pidana bagi advokat yang membocorkan rahasia, sanksi bagi orang atau badan yang membatasi kebebasan advokat untuk mengemukakan fakta, pendapat dan pernyataan di depan sidang pengadilan atau tribunal lainnya.

Minimnya keterlibatan advokat

Hal lain adalah minimnya keterlibatan advokat dalam pembahasan materi pengaturan RUU advokat. Advokat yang secara individu maupun secara kolektif dalam Organisasi Advokat merupakan role occupant dan juga implementing agency dari RUU Advokat, tidak banyak dilibatkan oleh DPR dan Pemerintah dalam pembahasannya.

Apalagi yang menyangkut pembahasan pasal-pasal krusial dalam RUU Advokat, seperti pengaturan mengenai sarjana syariah. Pendapat dari organisasi advokat tidak begitu diperhatikan oleh kalangan DPR. 

Selain itu, dalam pembahasan RUU, DPR maupun Pemerintah terkesan hanya berusaha untuk mengejar target waktu yang telah ditetapkan, tanpa mementingkan kualitas materi pengaturan yang tujuannya seharusnya untuk melindungi kepentingan publik dan perbaikan profesi advokat di masa mendatang.

Hal ini terlihat dari pola pembahasan yang semula menggunakan menggunakan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang dibuat oleh masing-masing fraksi di DPR namun kemudian dikesampingkan karena dinilai memperlambat pembahasan.

Menurut PSHK, tindakan DPR maupun pemerintah yang mempercepat pembahasan RUU Advokat tanpa memperhatikan substansi pengaturan yang baik--melainkan hanya karena untuk menjawab berbagai tuduhan yang dilancarkan oleh para advokat yang menganggap DPR dan Pemerintah tidak serius dalam membahas RUU Advokat--merupakan tindakan yang tidak bijaksana.

 

Share:
tanggapan
tak seimbangbiman 01.07.13 23:32
Undang-undang advokat perlu diadakan perubahari an serta penyempurnaan terutama tentang brita acara sumpah dmana terkesan bahwa advokat tidak merupakan bagian dari apratur penegak hukum,sehingga terkesan advokat brada dibawah kepemimpinan ketua PT
perlunya direvisi UU ADVOKAT dan mempertegas sanksinxnurusman 23.06.13 12:35
banyaknya profesi advokat yang melanggar hukum yang berlindung dalam UU Advokat,,sehingga masyarakat pencari keadilan justru diciderai perasaanx dalam mencari keadilan

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.