hukumonline
Kamis, 11 Agustus 2011
Petugas Pengadilan Bertindak “Kurang Ajar”
Pada hari Jum’at 5 Agustus saya hadir di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengikuti sidang tilang SIM (Surat Izin Mengemudi).
Dibaca: 13222 Tanggapan: 7

Saya datang  ke pengadilan dengan maksud untuk mendapatkan keadilan, karena saya merasa tidak bersalah secara muthlak pada kesalahan yang dituduhkan kepada saya. Setiap orang mempunyai hak untuk membela diri dan ada asas praduga tak bersalah yang dimiliki oleh setiap orang termasuk saya.

 

Pada saat proses penilangan yang dilakukan oleh polisi, saya tidak bisa membela diri, meskipun saya merasa tidak mutlak bersalah. Pasalnya saya dianggap melanggar Undang-Undang Lalu Lintas dan Jalan pasal 293 ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengendarai sepeda motor tidak menyalakan lampu utama pada siang hari akan dipidana kurungan paling lama lima belas (15) hari atau denda paling banyak Rp. 100.000,-00 dan polisi pada saat itu mengatakan “anda bisa menjelaskannya nanti di pengadilan”, saat saya mengelak dari tuduhan itu. Saya pun datang ke pengadilan satu minggu kemudian.

 

Namun petugas pengadilan berkata lain. Saya dan puluhan atau bahkan ratusan orang mungkin yang bernasib sama tidak diberikan kesempatan untuk membela diri, hak saya telah dirampas dengan alasan saya dianggap terlambat datang ke pengadilan. Petugas pengadilan yang tidak santun itu justru telah memvonis saya sebagai orang yang mutlak bersalah (melakukan pelanggaran lalulintas) tanpa memberikan kesempatan bagi saya untuk menjelaskan, “Anda melanggar kan” katanya. petugas itu bertindak laiknya seorang Hakim dalam persidangan.

 

Menurut petugas itu sidang hanya diadakan pukul 09.00 WIB, di luar itu maka tidak bisa mengikuti sidang. Saya memang datang ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pukul 13.10 WIB yang dianggapnya terlambat. Namun keterlambatan saya bukan tanpa alasan. Pasalnya jadwal yang tertera dalam surat tilang yang diberikan oleh polisi selaku petugas yang menilang saya itu tidak jelas dalam menuliskan angka 9, sehingga menimbulkan penafsiran yang saya anggap itu adalah angka 1, namun menurut petugas pengadilan itu adalah angka sembilan sampai akhirnya terjadi perdebatan, dan petugas itu mengeluarkan kata-kata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh seorang petugas pelayan masyarakat.

 

“Ini angka sembilan” cetusnya. “Masa angka sembilan seperti ini (saya sambil menunjuk pada angka yang tertera dalam surat tilang), ini angka satu pak” saya menjelaskan. Petugas itu sepontan mengeluarkan kata-kata yang tidak sopan, entah apa motivnya. “jam satu pale lu peang” sontak saya mengatkan “pak yang sopan dong kalo ngomong, apa maksudnya itu (Anda ngomong kasar) orang itu terdiam sejenak dan mengatakan “ya ini jam sembilan”.

 

Akhirnya kami pun berdebat sedikit sengit lantaran petugas yang lain ikut membela temannya yang tidak sopan itu. “Anda juga yang sopan dong” katanya dengan nada tinggi sedikit membentak. Petugas itu mempermasalahkan hal-hal yang tidak penting, misalnya saja ketika saya berbicara sambil meletakkan kedua tangan saya di perut (seperti orang shalat) atau ketika saya sedang memegang meja, hal semacam itulah yang dipermasalahkan, orang itu sengaja mencari-cari celah untuk membalas ucapan saya dan menganggap saya tidak sopan. “Kalo saya duduknya begini baru...” lanjutnya masih dengan nada tinggi sambil mencontohkan dengan mengangkat salah satu kakinya ke atas bangku.

 

Perdebatan masih berlangsung, “OK biar adil nih kita tanyain ke orang lain” katanya sambil menatap saya  “Mas.. Mas.. ini angka sembilan atau angka satu” tanyanya kepada orang yang berada di belakang saya, “mmmmm wah ga jelas ya, ini sih kayanya Polisinya yang nulisnya ga jelas” jawabnya sambil melihat angka yang dimaksud dalam surat tilang. saya pun tidak menyerah begitu saja, sampai pada akhirnya seseorang datang menghampiri dan menenagkan saya. “sudahlah mas gak usah diladenin, percuma gak ada gunanya, karena dia itu cuma petugas lapangan aja mas, gak bakalan menyelesaikan masalah” sarannya sambil merangkul saya dan mengajak saya ngobrol, dan saya pun meninggalkan petugas itu. Belakangan diketahui bahwa orang itu adalah seorang wartawan salah satu surat kabar di Jakarta.

 

Atas peristiwa tersebut di atas kepada Pimpinan Pengadilan khususnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusata (PN Jak-Pus) saya mohon:

1.    Kepada segenap Pimpinan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk memberikan penataran tentang sopan santun dan etika dalam melayani masyarakat bagi para pegawai yang bertugas melayani masyarakat.

2.    Bagi petugas Pengadilan Negerei Jakarta Pusat yang telah bertindak kurang sopan agar diberikan peringatan sekaligus penataran tentang etika dan sopan santun dalam melayani masyarakat.

3.    Tolong berikanlah hak jawab atas segala tuduhan atau hak untuk membela diri dan terapkan asas praduga tak bersalah bagi terdakwa dalam pelanggaran lalu lintas, dan itu hanya dapat diperoleh melalui jalur persidangan di pengadilan, bukan oleh petugas lapangan pengadilan yang, entah bagian apa, bertindak laiaknya seorang Hakim.

 

Pengirim

 

Ahmad Fauzi, Depok

 

Share:
tanggapan
Pengadilannya aja salahases 02.02.12 17:55
pengadilannya aja salah, ngapain nunjuk orang penerima tamu yang gak berpendidikan, sekarang kan sudah ada sistem meja informasi dan orang yang nubbgu mejanya juga orang yang ngerti hukum n tatakrama. secara logika waktu sidang itu dimulainya jam 9 sampai dengan selesai jam kerja hari itu juga, tidak ada pembatasan sampai jam segini atau jam segitu tetapi sampai jam kerja hari itu juga, nah jam kerja di pengadilan itu dari jam 08.00 pagi ampe jam 16.30, nah kalo ada aparat hukum yang semena-mena adukan saja karena telah memberikan informasi yang salah hingga merugikan pihak lain dan telah melanggar UU No. 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik dan UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
Cara membela diri dalam sidang pelanggaran UULBrian 29.12.11 12:36
Saya pernah mengalami bahwa saya tidak merasa bersalah tapi tetap ditilang. Kejadian itu terjadi saat lampu merah mati (Hanya menyala Hijau & Kuning) sehingga saya abaikan. Hakim pada saat sidang ternyata mau mendengar pembelaan saya dan mengatakan bahwa kalo memang begitu kejadianya seharusnya saya tidak mendapat hukuman/denda apapun karena terbukti benar. Hanya pada saat itu Hakim menyayangkan bahwa saya telah menandatangani surat tilang yg berarti mengakui kesalahan. Kemudian hakim menyarankan, apabila memang tidak merasa bersalah dan siap membuktikan, maka "Jangan pernah menandatangani surat tilang" karena disitu secara legal diartikan bahwa kita mengakui kesalahan atas pasal yg dituduhkan. Apabila terjadi pembelaan sidang yg demikian, maka sidang kita akan ditunda dan Polisi yg melakukan Tilang akan dipanggil untuk hadir pada saat sidang berikutnya untuk dimintai keterangan. Itu artinya bahwa si Polisi tidak lagi akan bisa seenaknya menangkap dan menilang orang apabila dia sendiri juga akan repot harus mengikuti sidang apabila melakukan tilang dengan sembarangan.. Demikian informasi dari saya dan ingat.. "Jangan menandatangani Surat Tilang apabila kita tidak merasa bersalah" tapi tetap minta surat tilang itu.. Salam.
uji materi light onLukman 23.11.11 12:39
Sy ditilang jam 10.30 pagi melanggar pasal 293(2) kata bu polisi ttg Light-on, krn lampu depan tidak nyala padahal sudah di on , ternyata putus dan lampu belakang hidup . Sudah sy sampaikan bukti lampu blkg nyala tetap tdk diterima alasan bs sebabkan kecelakaan, Apa iya light on siang hari untuk cegah kecelakaan? ada data penelitian? kenapa hanya motor/diskriminasi? kalau di luar negri mungkin dingin berkabut jadi oke, di Indonesia tambah bikin panas iklim dan pemborosan. Gimana kalo digalang komunitas pengguna Motor rame-rame uji materi ke MK?
Aparat tidak sopan? ke Ombudsman saja.Suherly Harahap 27.10.11 19:25
Tuliskan kronologis kejadian nya lengkapi identitas anda juga aparat'kurang ajar' itu lalu sampaikan ke kantor Ombudsman di Jakarta Pusat wilayah diman kantor ' aparat' tsb bekan berlokasi. Ombudsman pasti akan memanggilnya dan memberikan sanksi. Salam.
dasariwan 07.10.11 09:44
itu memang sudah merupakan trendnya petugas, mereka selalu menganggap mereka orang yang paling tenar, kalau kita lihat di lpangan merekalah orang yang paling banyak berbuat salah
HAL YG MEMALUKAN & DIANGGAP BIASAYan Mangandar Putra 10.09.11 17:21
Peristiwa yg mmalukn yg dilkkan oleh oknum Pegawai di Pengadilan (Panitera, satpam, pgwai lainx) mgkin msih byk lg dan lebih para lg, ini brdsarkn pengalamn sya di PA dan PN Dompu - NTB dimana byk oknum Pegawai yg sering mminta biaya yg tdk jelas kpd Pihak2 yg berprkara di Pengadilan dgn alasn utk rokok dan biaya fotokopi. pdhal sbgian bsar pihak yg brperkara tsb adlh trgolong miskin.... (Yanlaw25@yahoo.com / Hp. 081917003694)
jawaban Petugas Pengadilan Bertindak “Kurang Ajar”hari 14.08.11 09:27
pertama, yang akan saya jawab adalah masalah hak jawab. pada hakekatnya, sidang pelanggaran lalu lintas adalah masuk dalam kategori jenis pemeriksaan cepat. artinya Penyidik/Polisi tidak perlu membuat berita acara pemeriksaan (BAP), pelanggaran hanya dicatat sebagaimana dimaksud dalam pasal 207 Ayat (1) huruf a KUHAP dalam lembar kertas bukti pelanggaran/TILANG dan harus segera dilimpahkan kepada pengadilan negeri setempat selambat-lambatnya pada kesempatan hari sidang pertama berikutnya. setiap pelanggar lalu lintas mempunyai hak jawab. cara menyampaikan Hak Jawab yaitu si pelanggar membuat nota hak jawab atau dengan kata lain nota verzet yang diajukan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan tersebut, dalam waktu 7 (tujuh) hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa (Pasal 214 Ayat (4) (5) KUHAP); Setelah verzet diajukan, panitera memberitahukan kepada penyidik adanya perlawanan/verzet. Lalu hakim menetapkan hari sidang untuk memeriksa kembali perkara itu, jika putusan setelah verzet tetap berupa pidana penjara/kurungan, terhadap putusan itu dapat diajukan banding (Pasal 214 Ayat (8) KUHAP); ingat, untuk mengajukan verzet juga memerlukan biaya.yang besarnya ditentukan oleh masing-masing pengadilan. Dalam hukum acara di indonesia, asas praduga tak bersalah berlaku untuk semua tindak pidana terkecuali pelanggaran lalu lintas karena pelanggaran lalu lintas berazazkan pemeriksaan cepat. masalah penulisan angka pada jam sidang, itu bukan wewenang pengadilan. sehingga apabila merasa dirugikan, silahkan membuat nota verzet seperti di atas tadi. verzet dapat diajukan pada waktu sidang pelanggaran lalu lintas maupun setelah sidang pelanggaran lalu lintas selesai. jadi bila saudara terlambat datang sidang dan saudara merasa keberatan terhadap pelanggaran yang di tuliskan oleh polisi, saudara tetap bisa mengajukan hak jawab / verzet. cemikian uraian singkat dari saya, semoga bermanfaat
Keadilan buat orang kecil.Hendarto 15.08.11 23:19
Kita sebagai orang kecil memang tak jarang mendapat perlakuan yang tidak adil.Keadilan seperti tak pernah berpihak pada orang kecil........
informasiaazkasep 14.10.11 08:00
kita sebagai org yang awam hukum, kadang tidak diberi informasi mengenai hak2 yang seharusnya kita miliki, seperti hak verzet, yang banyak kita terima justru informasi mengenai kewajiban kita.

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.