hukumonline
Senin, 19 Maret 2012
MA Batalkan Vonis Bebas Bupati Lampung Timur
Selain akan menimbulkan efek jera, putusan MA ini bisa menjadikan Pengadilan Tipikor di daerah tidak dengan mudahnya memutus bebas.
ASh
Dibaca: 1288 Tanggapan: 0
MA Batalkan Vonis Bebas Bupati Lampung Timur
MA Batalkan Vonis bebas Bupati Lampung Timur. Foto: SGP

Majelis kasasi Mahkamah Agung (MA) kembali membatalkan putusan bebas yang dijatuhkan pengadilan. Kali ini MA membatalkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Karang yang telah membebaskan mantan Bupati Lampung Timur, Satono. MA mengganjar Satono selama 15 tahun penjara.

 

”Majelis mengabulkan kasasi jaksa dan membatalkan putusan PN Tanjung Karang yang membebaskan Satono,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Ridwan Mansyur di Gedung MA Jakarta, Senin (19/3).

 

Selain dihukum 15 tahun penjara, MA juga menjatuhkan pidana denda Rp500 juta subsider 6 bulan kurungan dan diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 10,586 miliar.

 

“Apabila terdakwa tidak membayar uang pengganti tersebut paling lama satu bulan, harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Apabila harta benda tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara 3 tahun,” jelas Ridwan.

 

Putusan ini dijatuhkan secara bulat pada hari ini Senin (19/3) oleh majelis kasasi yang diketuai Djoko Sarwoko beranggotakan Prof Komariah E Sapardjaja, Krisna Harahap, Leopold Hutagalung, dan MS Lumme. Majelis berkesimpulan Satono terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut.

 

Perbuatan terdakwa, tutur  Ridwan, yang menjaminkan uang kas daerah kepada bank yang tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mengakibatkan pembangunan tidak berjalan lancar. Sebab, uang pembangunan itu mengendap di bank yang sudah dibekukan. Selain itu, terdakwa menerima bunga bank sebesar Rp10,586 miliar.

 

“Alasan pemberatan hukuman karena tingginya nilai kerugian negara, terdakwa telah menikmati hasilnya berupa bunga yang disimpan di bank, dan terhambatnya pembangunan di daerah karena dana tersebut disimpan di bank yang telah dibekukan dan tidak dijamin oleh LPS,” bebernya.  

 

Seperti diberitakan sebelumnya, majelis hakim PN Tanjungkarang yang diketuai Andreas membebaskan Satono dari dakwaan korupsi APBD Lampung Timur sebesar Rp107 miliar di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Tripanca Setiadana.

 

Modusnya, dana kas daerah sebesar itu dipindahkan ke BPR Tripanca Setiadana milik Sugiharto Wiharjo. Dana itu raib lantaran BPR dinyatakan bangkrut dan ditutup oleh Bank Indonesia karena menyalahi aturan pengelolaan keuangan daerah.Kebijakan ini mengakibatkan dana pembangunan tak bisa dicairkan.

 

Sebelumnya, Satono dituntut 12 tahun penjara karena dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur pasal 2 (1) Undang-Undang (UU) No. 31 Tahun Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 

Putusan penghukuman di tingkat kasasi ini semakin menambah daftar putusan kasasi MA yang menghukum terdakwanya yang sebelumya dinyatakan bebas. Sebelumnya, Majelis kasasi MA menghukum Walikota Bekasi Nonaktif Mochtar Mohammad selama enam tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan. Mochtar juga dihukum membayar uang pengganti sebesar Rp639 juta.

 

Belum lama ini juga MA juga mengabulkan kasasi jaksa dengan menjatuhkan vonis lima tahun penjara dan denda sebesar Rp200 juta subsider tiga bulan kurungan terhadap Bupati Subang nonaktif Eep Hidayat terkait korupsi Biaya Pungutan Pajak Bumi dan Bangunan (BP PBB) Pemkab Subang.

 

Eep dinilai terbukti melakukan korupsi BP PBB Pemkab Subang Tahun 2005-2008 seperti dalam dakwaan primer. Eep juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp2,548 miliar. Vonis ini menganulir putusan Pengadilan Tipikor Bandung yang membebaskan Eep dari seluruh dakwaan.

 

Wakil Ketua Komisi Yudisial (KY) Imam Anshori Saleh mengapresiasi sejumlah putusan MA yang menghukum terdakwa korupsi yang sebelumnya dinyatakan bebas. “KY apresiasi putusan MA itu, itu tandanya MA memahami rasa keadilan masyarakat,” kata Iman kepada hukumonline.

 

Menurut dia,  MA telah bertindak cermat dengan mengoreksi penerapan hukum pengadilan tingkat pertama. Karena itu, KY berharap vonis ini akan membuat takut orang berbuat korupsi karena hukumannya berat. “Vonis ini diharapkan menjadikan Pengadilan Tipikor di daerah tidak dengan mudahnya memutus bebas. Toh, semuanya bisa dianulir oleh majelis kasasi MA,” harapnya.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.