hukumonline
Minggu, 03 Juni 2012
Rancangan Manfaat Jaminan Kesehatan Dikritik
Salah satunya soal pelibatan pemerintah daerah sebagai salah satu penanggung iuran.
Ady
Dibaca: 1455 Tanggapan: 0
Rancangan Manfaat Jaminan Kesehatan Dikritik
Rancangan manfaat jaminan kesehatan dikritik. Foto: ilustrasi (Sgp)

 

 

Menjelang diselenggarakannya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada 1 Januari 2014, pemerintah menyiapkan sejumlah rancangan peraturan pelaksana. Salah satunya rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Jaminan Kesehatan (Jamkes). Dalam menyusun manfaat Jamkes, Sekjen Kementerian Kesehatan, Ratna Rosita, mengatakan Kemenkes telah melakukan pembahasan dengan lembaga terkait sebanyak lima kali pada Februari – April 2012.

Sejumlah lembaga yang digandeng Kemenkes untuk membahas manfaat Jamkes antara lain Kementerian Keuangan, Bappenas, Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN), Komisi IX DPR, LSM dan lainnya. Hasilnya, disepakati terdapat tiga jenis pelayanan kesehatan yang akan diselengggarakan dalam Jamkes. Yaitu pelayanan kesehatan yang dijamin, tidak dijamin, dan pelayanan kesehatan yang dikenakan urun biaya.

Menurut Ratna, mengacu pasal 22 UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), pelayanan Jamkes adalah pelayanan kesehatan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan. Berlaku secara nasional dengan prinsip portabilitas. Paket manfaat yang disebut Ratna itu merupakan pelayanan kesehatan perorangan (UKP) yang bersifat komprehensif sesuai kebutuhan medis termasuk obat dan bahan medis habis pakai yang dibutuhkan.

Mengenai urun biaya, Ratna menyebut hal itu untuk mengendalikan moral hazard, namun tidak dikenakan kepada orang miskin. Sedangkan manfaat Jamkes TNI/Polri menurut Ratna diperlukan pembiayaan khusus untuk pelayanan yang berkaitan dengan operasi militer (Riksus) di luar program Jamkes SJSN.

Ratna berpandangan peserta Jamkes golongan Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan non PBI mendapat pelayanan kesehatan tingkat pertama di fasilitas kesehatan yang sama dan tidak ada pembedaan.

Sedangkan manfaat jaminan yang berkaitan dengan kebijakan rujukan, pelayanan dasar, dan fungsi gate keeper menurut Ratna akan ditentukan. Manfaat jaminan itu nantinya menentukan besaran iuran dan tekanan pada fiskal. Walau ruang rawat inap dalam Jamkes nanti masih diberlakukan perbedaan berdasarkan kelas, namun Ratna menekankan bahwa besaran tarif pelayanan dan tindakan medis akan tetap sama.

“Yang berbeda hanya fasilitas non medis yaitu akomodasinya,” kata Ratna dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Komisi IX DPR RI Jakarta, Kamis (31/5).

Dalam kesempatan yang sama anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP, Surya Chandra Surapaty, mengkritik mekanisme iuran bagi PBI yang tertuang dalam rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang PBI yang dibentuk pemerintah. Dalam rancangan itu Surya melihat pemerintah dan pemerintah daerah (Pemda) menanggung iuran tersebut. Padahal, dalam peraturan perundang-undangan disebutkan pemerintah yang menanggung bantuan iuran itu.

Surya khawatir jika Pemda dilibatkan untuk menanggung iuran tersebut maka penyelenggaraan Jamkes akan kacau seperti program Jamkesmas dan Jamkesda yang selama ini dijalankan. Oleh karenanya Surya mengusulkan agar Pemda tidak diikutsertakan menanggung bantuan iuran. Menurutnya APBN mampu untuk menanggung biaya tersebut.

Surya mengkritik Kemenkes yang menyebut terdapat pelayanan kesehatan yang tidak dijamin dalam pelaksanaan Jamkes nanti. Sebaliknya, Surya melihat UU SJSN menjamin seluruh pelayanan kesehatan, baik yang bersifat preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Walau begitu Surya mengakui bahwa urun biaya terdapat dalam ketentuan tersebut.

Namun yang dimaksud urun biaya itu berbeda dengan konsep cost sharing, dimana biaya kesehatan ditanggung secara bersama oleh peserta dan badan penyelenggara. Urun biaya yang dimaksud menurut Surya hanya berkisar di soal kosmetik dalam kesehatan seperti suplemen dan lainnya. “Tapi pelayanan kesehatan yang tidak dijamin itu tidak ada di UU,” kata Surya.

Terpisah, hal senada diucapkan koordinator BPJS Watch, Indra Munaswar. Menurutnya yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan yang dijamin dan tidak dijamin adalah pelayanan kesehatan yang bersifat kosmetik. Misalnya operasi plastik untuk mempercantik diri dan lainnya. Namun jika dibutuhkan operasi plastik untuk menggantikan organ tubuh yang hilang karena kecelakaan, seperti tangan palsu dan lainnya, maka menjadi jaminan kesehatan.

Hal lain yang perlu ditekankan kepada pemerintah terkait Jamkes menurut Indra adalah mendesak agar peraturan pelaksana yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan BPJS segera disiapkan. Peraturan itu jika mengacu UU BPJS, menurut Indra harus diterbitkan satu tahun setelah UU BPJS diundangkan.

Indra mengatakan sebelumnya Kemenkes bersama pihak terkait, termasuk BPJS Watch sempat membahas peraturan pelaksana tersebut secara rutin sepekan sekali. Namun sudah lebih dari satu bulan ini pembahasan itu terhenti.

Dalam pembahasan yang pernah dilakukan terkait persiapan rancangan peraturan pelaksana yang dikomandoi oleh Kemenkes itu, Indra menyebut terdapat beberapa perdebatan. Yaitu mengenai rancangan PP PBI dan Perpres Jamkes.

Mengenai iuran, Indra menyebut BPJS Watch berpendapat bahwa penerima PBI yaitu fakir miskin dan orang tidak mampu harus mengacu pada UU No 23 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.

Dalam ketentuan itu disebutkan definisi fakir miskin adalah orang yang tidak punya penghasilan atau punya penghasilan tapi tidak mencukupi untuk hidup layak. Jika hidup layak itu dikaitkan dengan hukum ketenagakerjaan, maka penghasilan harus mengacu upah minimum sebagaimana yang diterima kaum pekerja.

“Jadi ketika seseorang, siapapun dia, baik itu fakir miskin atau orang tidak mampu, sepanjang penghasilannya sebulan tidak mencapai upah minimum maka dia orang yang berhak menerima bantuan iuran dari negara,” kata Indra kepada hukumonline lewat telepon, Jumat (1/6).

Selain itu Indra juga mengkritik manfaat Jamkes yang dipilah oleh pemerintah ke dalam bentuk paket. Menurutnya, pelayanan medis yang harus diterima oleh seluruh rakyat Indonesia dalam program Jamkes harus sama, tanpa melihat status dan jabatan. Menurut Indra yang berbeda hanya dalam fasilitas pelayanan.

Indra mengingatkan bahwa pelayanan Jamkes itu harus memenuhi prinsip portabilitas yang berarti peserta Jamkes dapat meikmati pelayanan kesehatan dimanapun dia berada, selama di dalam wilayah Indonesia. Indra mencontohkan, ketika terdapat seorang peserta Jamkes yang melakukan pendaftaran Jamkes di Jakarta, kemudian dia sakit di daerah Purworejo, maka peserta tersebut bisa mendapat pelayanan kesehatan di Purworejo.

Bahkan jika peserta Jamkes harus dirujuk ke luar negeri karena teknologi di dalam negeri tidak memadai, maka Jamkes harus menjaminnya. “BPJS harus bertanggungjawab,” pungkas Indra.

Share:
tanggapan
Belum ada tanggapan untuk ditampilkan pada artikel ini.
Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.