hukumonline
Senin, 09 Juli 2012
IKAHI Bersiap Uji UU Sistem Peradilan Pidana Anak
Kriminalisasi terhadap hakim adalah satu bentuk teror.
agus sahbani
Dibaca: 7086 Tanggapan: 7
IKAHI Bersiap Uji UU Sistem Peradilan Pidana Anak
Hakim dapat dipidana berdasarkan UU Sistim Peradilan Pidana Anak. Foto: ilustrasi (Sgp)

Baru saja disetujui rapat paripurna DPR, UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) langsung mendapat ‘ancaman’ judicial review. Langkah hukum ini akan ditempuh Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). Organisasi hakim terbesar di Indonesia ini mempersoalkan ketentuan sanksi pidana bagi aparat penegak hukum, khususnya hakim.

“Pengurus IKAHI sebenarnya sudah beberapa kali menyatakan keberatan disahkannya UU Sistem Peradilan Anak, khusus pasal ancaman pidana atau kriminalisasi bagi hakim. Hakim-hakim di daerah tengah mendiskusikan untuk menempuh upaya hukum uji materi ke MK karena tidak ada upaya hukum lain,” kata Juru Bicara MA, Djoko Sarwoko saat dihubungi hukumonline, Senin (9/7). 

Djoko mengaku dirinya sebenarnya sepakat jika memang UU SPPA mengedepankan aspek perlindungan anak secara maksimal. Tetapi, adanya ancaman pidana (kriminalisasi) bagi aparat penegak hukum adalah sesuatu yang berlebihan. Menurut dia, hakim saat menjalankan tugas sudah terikat dengan kode etik profesi. Selain itu, hakim juga diawasi oleh MA dan KY serta LSM.

“Jadi sebenarnya sanksi administratif bagi aparat penegak hukum yang diatur Bab XI UU Sistem Peradilan Anak saja sudah cukup. Ini malah ditambah satu bab lagi yang mengkriminalisasikan hakim yang berisi lima pasal, kewibawaan hakim bisa ‘rontok’,” kata Djoko.

Menurutnya, kriminalisasi terhadap hakim sebagai ‘teror’ yang seolah membatasi dan mengancam independensi para hakim dalam memutus perkara. Padahal, independensi hakim dijamin Pasal 24 UUD 1945 yang biasanya diikuti dengan kekebalan profesi (judicial immunity).

“Dia (hakim, red) menuntut gaji belum dipenuhi, malah sekarang diancam pidana, menurut saya itu tindakan ‘teror’ terhadap para hakim agar tidak independen lagi. Aturan sanksi pidana bagi hakim itu jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 24 UUD 1945 karena hak konstitusional hakim sudah dirampas,” tegasnya.

Ditegaskan Djoko, hakim tidak kebal hukum jika dalam menjalankan profesinya melakukan tindak pidana korupsi/suap atau tindak pidana lain. Tetapi, kalau hakim hanya melakukan kesalahan yudisial (judicial error) tidak serta merta harus dipidana/dihukum. 

“Saya juga heran kenapa pembentuk undang-undang berpikiran seperti itu? Hakim tidak mempunyai kekuatan apa-apa, anggaran juga tergantung pembentuk undang-undang. Kalau pendekatan kekuasaan seperti ini akan terjadi tirani legislatif yang juga bentuk kejahatan,” kritiknya.      

Saat ini, kata Djoko, IKAHI tengah menunggu RUU SPPA ditandatangani presiden untuk pengesahan dan diundangkan dalam lembaran negara. “Kan waktunya satu bulan baru bisa menjadi undang-undang, setelah itu baru IKAHI akan gugat ke MK, saya kira tidak hanya IKAHI, nanti aparat penegak hukum lain (polisi dan jaksa) akan menggugat.”

Sebagaimana diketahui, RUU SPPA memuat aturan sanksi pidana dan administratif bagi penegak hukum yang tak menjelaskan tugas dan kewenangannya dengan baik. Termasuk, kewajiban untuk tidak mempublikasikan identitas anak yang bermasalah secara hukum. Bila ini dilanggar maka sanksi pidana siap menunggu si ‘pembocor’.

Ada beberapa sanksi pidana untuk penegak hukum dan pejabat pengadilan dalam RUU ini. Pertama, sanksi pidana maksimal dua tahun atau denda maksimal Rp200 juta bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim yang tak melaksanakan kategori tindak pidana yang bisa didiversi (bagi ancaman pidana di bawah 7 tahun) dan tidak bisa didiversi (Pasal 95).

Kedua, sanksi pidana kepada penyidik, penuntut umum dan hakim paling lama dua tahun bagi yang sengaja melakukan penahanan kepada anak yang lewat dari batas waktu sebagaimana diatur dalam RUU ini. Hal ini bertujuan agar penegak hukum profesional dalam menjalankan tugasnya.         
 

Tingkat Pemeriksaan

Jangka Waktu Penahanan

Perpanjangan

Penyidikan

7 hari (oleh penyidik)

8 hari (oleh JPU)

Penuntutan

5 hari (oleh JPU)

5 hari (oleh Hakim PN)

Persidangan

10 hari (oleh hakim)

15 hari (oleh Ketua PN)

Tingkat Banding

10 hari (oleh hakim banding)

15 hari (oleh Ketua PT)

Tingkat Kasasi

15 hari (oleh hakim kasasi)

20 hari (oleh Ketua MA)

                  Sumber: Naskah RUU SPPA

Terpisah, Wakil Ketua KY Imam Anshori Saleh mengatakan langkah IKAHI yang akan memohon pengujian UU SPPA ke MK sudah tepat dan bijak karena semua hakim adalah anggota IKAHI. “Saya kira langkah IKAHI sangat tepat, saya yakin nantinya MK akan memutus secara adil yang tentunya MK akan melihat Pasal 24 UUD 1945 sebagai batu uji dalam pengujian UU Sistem Peradilan Anak,” kata Imam. 

Menurutnya, di negara manapun tidak ada hakim bisa dipidana karena mengadili perkara, kecuali menyimpang dari aturan (pidana) yang berlaku. “Kalau menyimpang dari soal waktu penahanan pidana anak sejauh ada alasan yang jelas, saya pikir masih bisa ditolerir karena itu menyangkut prosedur,” katanya.

Share:
tanggapan
IKAHI Bersiap Uji UU Sistem Peradilan Pidana Anakmul yono 15.09.12 12:04
ssssssssssssssssss
IKAHI Bersiap Uji UU Sistem Peradilan Pidana Anakmul yono 15.09.12 12:02
berwacana....................................capek deh..........................
IKAHI Bersiap Uji UU Sistem Peradilan Pidana Anakmul yono 15.09.12 11:59
selalu dan selalu berwacana...........capek deh......................
perlukah hukum pidana untuk anak anak yang seharusnya di lindungi oleh negaranur aja wiz 15.09.12 10:14
tolong komentar anda
negara hukum yang tidak taat azazsutarjo 11.07.12 18:41
indonesia adalah negara hukum maka harus taat azaz, demikian Prof. PadmoWahyono berpendapat, dan para ahli hukum termasuk Prof. Philipus Hadjon juga demikian dan masih banyak lagi para pakar hukum yang memang berpendapat demikian. Namun sangat disayangan para legislatif tidak memberi cntoh yangbaik justru sering membuat keributan atau mungkin sensasi. Azaz hukum Administrasi negara jelas bahwa pejabat negara tidak dapat dipidana karena jabatan atau wewenang yang diberikan berdasarkan Undang-undang. Itu jelas, jika ingat perkuliahan hukum. Jika hakim dapat dipidana karena pekerjaannya seharusnya semua pejabat negara termasuk legislatif yang lambat membentuk Undang-undang atau mengesahkan Undang-undang. Contohnya hingga saat ini KUHP tidak pernah menjadi Udnang-undang. Namun juga mustahil Legislatif membentuk Undang-undang yang menjerat dirinya sendiri. Termasuk membuat Undang-undang hukuman mati bagi koruptor. Pasti mustahil karena yang korupsi adaah legislatif sendiri. Jadi bagi para pencinta ilmu hukum dan para mahasiswa hukum tidak ada salahnya mengadakan gerakan melek hukum untuk mengimbangi kesewang-wenangan (tirani) legislatif dalam membentuk hukum. Memang masih ada harapan pada MK. Maka kita lihat para Bapak Ahli hukum tata negara di MK masih idealis atau tidak. Apalgi sebagai palang pintu terakhir untuk tegaknya negara hukum yang taat pada azaz hukum....kita lihat saja....kisah selanjutnya...
DPR & Pemerintah ?????Pembela kebenaran! 11.07.12 10:28
Kalau begitu gimana kalo ada Anggota2 DPR & Pemerintah yang menyusun dan membuat Undang-Undang, yang kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konsitusi di PIDANA saja, kalau perlu dihukum MATI saja sekalian supaya peraturan yang mereka buat tidak di Judicial Review dan tidak merugikan seluruh RAKYAT INDONESIA lagi.......... Hati-Hati..... karena TIRANI sudah mulai merajalela!!!
Indonesia oh Indonesia, Negara yang lucu....agung 10.07.12 09:30
Negara Indonesia adalah negara hukum/ rechstaat, itu ternyata hanya slogan belaka, kenyataannya jauh panggang dari api, kenapa? karena sebagian besar Legislator pembuat Undang-undang ternyata buta dan tuli...banyak membuat UU yg bertentangan dengan Konstitusi negara....dan akhirnya dibatalkan MK.

Kirim Tanggapan
Nama
Email
Judul
Tanggapan
Jika anda member Hukumonline, silahkan login, atau Daftar ID anda.