Harapan Indonesia untuk menjadi negara yang berdaulat atas pangannya masih jauh. Pasalnya, upaya untuk mewujudkan hal itu masih rendah. Ini terbukti dari Rencana Kerja Pembangunan (RKP) dan Anggaran Pangan 2012-2013. Dari sebelas prioritas, ketahanan pangan berada pada nomor urut lima. Demikian yang dikatakan Koordinator Nasional Aliansi untuk Desa Sejahtera Tejo Wahyu Jatmiko, Rabu (6/9).
“Konsekuensinya, total budget yang dianggarkan hanyalah Rp1,65 triliun pada tahun 2013 ini,” kata Tejo.
Untuk anggaran kementerian pertanian pada 2013 ini adalah Rp19 triliun dan anggaran untuk ketahan pangan meningkat dari 2,9 persen pada 2012 menjadi 5 persen dari total budget, yaitu Rp83 triliun.
Adapun program yang dibuat untuk periode 2013 ini adalah membangun 6 waduk, 164 embung/situ, membuat irigasi seluas 107,302 hektar, dan perluasan kebun sebanyak 16.236 unit. Sementara itu, pada 2012, program yang dibuat adalah membangun 9 waduk, merehabilitasi 24 waduk, membangun 87 embung/situ, dan memperbaiki 62 embung/situ.
Melihat anggaran ini, Tejo mengakui terjadi kenaikan dalam dana anggaran dan program. Akan tetapi, program ini tidak menyentuh langsung inti permasalahan yang dihadapi rakyat. Soalnya, sebagian besar dana anggaran itu tidak langsung dinikmati para petani.
“Sesungguhnya tidak ada perubahan apapun dari upaya pemerintah untuk ketahanan pangan. Justru, pemerintah lebih banyak menyubsidi perusahaan-perusahaan pupuk atau bibit,” ujar Tejo.
Ia mencontohkan program yang dibuat pemerintah yang tidak menguntungkan rakyat, yaitu Padi Hibrida. Indonesia megimpor padi jenis ini dari Cina, India, sebagian kecil Amerika, dan Filipina. Atas program ini, petani belum tentu mendapatkan manfaat. Bantuan benih itu justru menjadi gagal panen.