Di hari kedua, Selasa (27/11), KY kembali mewawancarai lima calon hakim agung. Salah satu diantaranya adalah dosen hukum pidana Universitas Syiah Kuala Aceh, Mohd Din. Dalam sesi wawancara, Mohd Din terlihat kebingungan ketika ditanya tentang prinsip-prinsip dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.
“Saya tidak tahu Bangalore Principles,” ujar Mohd Din menjawab pertanyaan Komisioner Suparman Marzuki selaku panelis. Uniknya, Mohd Din mengaku mengetahui Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang sebenarnya berakar pada Bangalore Principles.
Untuk diketahui, Bangalore Principles berisi enam prinsip penting yaitu independensi, ketidakberpihakan, integritas, kepantasan dan sopan santun, kesetaraan, kecakapan dan keseksamaan. Enam prinsip inilah yang kemudian diadopsi oleh sejumlah negara untuk menyusun kode etik.
"Kode etik dan pedoman perilaku hakim adalah berisi prinsip-prinsip yang harus ditaati oleh seorang hakim yaitu independensi, bertindak profesional, bertanggung jawab, mandiri,” kata Mohd Din.
Mendengar jawaban Mohd Din, Suparman kembali mengajukan pertanyaan, kali ini mengenai pengertian prinsip imparsialitas. Mohd Din menjawab, imparsial adalah ketika suatu kekuasaan pengadilan tidak boleh dipengaruhi pihak luar.
Jawaban Mohd Din sepertinya tidak cukup memuaskan Suparman. Dia menilai Mohd Din ‘mencampuradukkan’ pengertian prinsip imparsial dan independensi. Lalu, Suparman bertanya lagi “jika terpilih sebagai hakim agung, kira-kira hakim melanggar prinsip imparsial seperti apa?” Namun, Mohd Din hanya terdiam.
Terima Buku
Pada sesi wawancara berikutnya, calon hakim agung Nommy HT Siahaan mengaku pernah menerima sebuah buku dari advokat senior OC Kaligis. Buku itu, kata dia, diperoleh tidak secara langsung dari OC Kaligis, tetapi melalui temannya.