Rencana pemerintah menyederhanakan jumlah nol dalam Rupiah (redenominasi) sudah lama berdengung. Meski RUU Redenominasi masih belum bisa dipastikan kapan akan rampung, namun beberapa pihak menilai pelaksanaan redenominasi tidak mungkin dilakukan dalam waktu dekat.
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Telisa Aulia Falianty, memandang redenominasi baik dilakukan untuk meningkatkan efesiensi nilai rupiah. Akan tetapi, katanya, hal itu sensitif bisa menimbulkan berbagai penyimpangan. Untuk itu, payung hukum pelaksanaan redenominasi harus jelas dan kuat.
“Harus jelas payung hukumnya kalau tidak bisa kacau balau nanti,” katanya kepada hukumonline, Selasa (18/12).
Salah satu alasan ketidaktepatan pelaksanaan redenominasi dalam waktu dekat ini, dikatakan Telisa karena kondisi politik Indonesia yang akan menghadapi pemilu presiden pada 2014. Menurutnya, kondisi politik bisa dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk menyebarkan isu bahwa pelaksanaan redenominasi sama halnya dengan sanering atau yang lebih dikenal dengan pemotongan nilai rupiah.
Selain itu, sambungnya, pemerintah perlu menyiapkan mekanisme proses redenominasi dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan mengatur peredaran dua jenis uang menjelang diberlakukannya redenominasi.
Namun, yang lebih terpenting dari beberapa hal di atas adalah pemerintah harus mengawasi kondisi pasar selama masa peralihan rupiah lama ke rupiah baru. Menurut Telisa, kecurangan dalam perdagangan jual beli bisa mengakibatkan melonjaknya inflasi.
“Misalnya harga suatu barang Rp60.000. Setelah redenominasi dikurangi diperkecil jadi harga jadi Rp60. Yang ditakutkan, nanti pedagang malah menjual dengan harga Rp65. Itu berbahaya,” ujarnya.