RUU Perindustrian kembali dibahas Komisi VI DPR. Ketua Komisi VI Airlangga Hartato mengatakan, fokus RUU Perindustrian akan mengacu kepada pendalaman struktur industri. Hal ini dinilai penting mengingat besarnya kontribusi sektor perindustrian terhadap pertumbuhan ekonomi bangsa.
“Komisi VI akan mendorong pendalaman struktur industri dengan merevisi UU Perindustrian,” kata Airlangga kepada hukumonline, Kamis (31/1).
Menurut Airlangga, kedalaman struktur industri diperlukan agar industri dalam negeri tidak lagi dikotak-kotakan oleh pemerintah. Sejauh ini, lanjutnya, pemerintah masih mengkotak-kotakan industri per sektor melalui regulasi-regulasi yang dikeluarkan.
Ia mencontohkan sektor industri minyak. Mahalnya harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dipicu oleh kebijakan antara hulu dan hilir yang tidak terkoordinasi. Menurutnya, industri hulu dan hilir minyak bumi melaksanakan kebijakan masing-masing, sehingga fungsi hulu dan hilir tidak berjalan sebagaimana mestinya. Menyikapi kondisi ini, DPR akan memaksimalkan peran RUU Perindustrian guna meningkatan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
Airlangga menilai UU Perindustrian yang ada saat ini tidak memiliki tujuan mengoptimalkan peran industri, terutama hilirisasi industri. Oleh karena itu, banyak hal yang harus dikaji di dalam draf RUU Perindustrian yang diserahkan oleh pemerintah kepada Dewan.
“Kami mau mendorong UU Perindustrian agar bisa meningkatkan daya saing dan nilai tambah, bukan apa yang diharuskan oleh Kementerian Perindustrian, dan ini khusus Indonesia yang berbasis sumber daya alam dan sumber daya manusia,” ujarnya.
Airlangga menambahkan, peningkatan peran SDM bisa dilakukan dengan mendorong penciptaan industri berbasis inovasi dan teknologi. Khusus di Indonesia, yang utama hasus didorong adalah hilirisasi. Soalnya, hilirisasi mendorong penyerapan tenaga kerja yang besar. Industrialisasi diharapkan akan menyelesaikan dua hal, yakni sumbangan terhadap PDB dan tenaga kerja.