Sering terdengar berbagai kisah tindak kekerasan terjadi di Papua. Mulai dari penyiksaan sampai penembakan. Kondisi itu tak hanya memakan korban dari masyarakat sipil, tapi juga aparat keamanan. Menurut anggota Komisi I DPR dari Fraksi Golkar, Yoris Raweyai, sejak reformasi 1998, sejumlah perwakilan masyarakat Papua mengevaluasi kondisi Papua selama ini berada di pangkuan Republik Indonesia. Pria yang mengikuti proses itu mengatakan, masyarakat Papua tersebut menemui Presiden RI yang ketika itu dijabat B.J. Habibie.
Dalam pertemuan yang berlangsung tahun 1999 itu, perwakilan masyarakat Papua menyerahkan surat dari hasil evaluasi tersebut, isinya bermacam persoalan yang dihadapi masyarakat Papua. Salah satu butir utama surat itu mengatakan bahwa masyarakat Papua menginginkan berpisah dari Indonesia. Menanggapi pernyataan itu, Yoris mengingat Habibie mendorong agar perwakilan masyarakat Papua memikirkan kembali tuntutan itu. Hasilnya, ditemukan sebuah konsep terbaik untuk menyelesaikan masalah di Papua yaitu menggunakan mekanisme dialog.
Konsep itupun, menurut Yoris, berjalan semakin baik di masa pemerintahan Abdurahman Wahid. Bahkan, ia menyebut Presiden RI yang akrab disapa Gus Dur itu mengembalikan dignity masyarakat Papua dengan cara mengibarkan bendera bintang kejora dan mengubah nama Irian Jaya menjadi nama aslinya yaitu Papua. Tak hanya itu, Yoris menilai pemerintah era Gus Dur cukup serius membangun dialog damai di Papua, salah satunya dapat dilihat dengan dibentuknya kongres masyarakat Papua.
Kongres itu melibatkan seluruh elemen masyarakat Papua mulai dari masyarakat Papua yang tinggal di pesisir sampai gunung, termasuk Organisasi Papua Merdeka (OPM). Kongres itu menghasilkan Presidium Dewan Papua yang berfungsi sebagai wadah dari seluruh elemen masyarakat Papua untuk membangun Papua. Sejak presidium masyarakat Papua itu terbentuk, Yoris menilai kondisi keamanan di Papua relatif lebih aman ketimbang hari ini. Sayangnya, kondisi itu berbalik ketika ketua Presidium Dewan Papua, Theys Hiyo Eluay, tewas dibunuh oknum Kopassus.
Sejak itu, Yoris melihat kebijakan pemerintah untuk menyelesaikan kasus Papua mulai berubah dan menggunakan kembali pendekatan lama. Atas dasar itu, Yoris menilai untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat Papua salah satu cara yang cukup baik digunakan yaitu lewat dialog damai. Meski begitu, Yoris menyebut DPR tak tinggal diam, karena sampai saat ini Komisi I sudah bentuk dua tim yang menangani Papua secara khusus yaitu tim yang memantau Otonomi Khusus dan Panja Papua. Untuk Panja Papua, Yoris mengatakan bertugas untuk membahas penyelesaian masalah Papua bersama pemerintah.
“Masalah yang ada di Papua harus diselesaikan secara damai lewat dialog,” kata Yoris dalam diskusi yang digelar The Indonesian Human Rights Monitor (Imparsial), Jumat (15/3).
Pada kesempatan yang sama, Direktur Program Imparsial, Al Araf, menyesalkan pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam menuntaskan masalah yang menyelimuti Papua. Pasalnya, pemerintah masih mengutamakan pendekatan paksaan dengan cara menerjunkan pasukan keamanan mulai dari Polri sampai TNI. Sejalan dengan itu pemerintah juga menggunakan pendekatan ekonomi lewat Unit Percepatan PembangunanProvinsi Papuadan Provinsi PapuaBarat (UP4B).