Kamis, 21 November 2013
Ada Kemungkinan Dibentuk Satgas Outsourcing.
Buruh mendesak pemerintah mengeluarkan instruksi kepada para Direksi BUMN.
ADY
Dibaca: 2990 Tanggapan: 0
Ada Kemungkinan Dibentuk Satgas Outsourcing.
Gerakan Bersama Buruh/Pekerja Geber BUMN saat jumpa pers di kantor LBH Jakarta. Foto: SGP

Komisi IX DPR membuka kemungkinan pembentukan Satgas Outsourcing untuk menangani kasus-kasus pekerja alih daya, khususnya di jajaran Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Ketua Komisi IX, Ribka Tjiptaning Proletariati mengatakan pembentukan Satgas adalah amanat rekomendasi Panja Outsourcing.

Menurut politisi PDI Perjuangan ini, pembahasan tindak lanjut Satgas akan dibahas bersama Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar pada pekan depan. “Pembentukan Satgas itu akan dibahas dalam rapat,” tuturnya.

Anggota Komisi IX Fraksi Golkar, Poempida Hidayatulloh, mengatakan anggota Dewan akan terus memantau tindak lanjut Panja Outsourcing. Salah satu yang perlu dipantau adalah terbitnya instruksi atau edaran dari Menteri BUMN kepada jajaran direksi BUMN agar menindaklanjuti rekomendasi Panja. “Saya ingin tetap melihat rekomendasi Panja Outsourcing dan Tenaga Kerja BUMN ini terimplimentasikan dengan baik,” tegasnya.

Sekretaris Kementerian BUMN, Imam Apriyanto Putro, belum merespon kontak telepon dan pesan singkat yang dikirimkan hukumonline.

Kalangan buruh terus menagih komitmen Kementerian BUMN untuk menjalankan rekomendasi DPR. Serikat pekerja yang tergabung dalam Gerakan Bersama Buruh/Pekerja (Geber) BUMN mendesak pemerintah lewat Kementerian BUMN segera menerbitkan instruksi kepada direksi BUMN.

Koordinator Geber BUMN, Achmad Ismail, mengingatkan instruksi itu adalah janji Menteri BUMN Dahlan Iskan saat pertemuan denan buruh pada 14 November lalu. Instruksi itu, kata pria yang biasa disapa Ais ini, berisi perintah agar jajaran direksi BUMN memenuhi amanat rekomendasi Panja Outsourcing BUMN. “Kami menanti janji Dahlan Iskan,” kata Ais dalam jumpa pers di kantor LBH Jakarta, Rabu (20/11).

Pada kesempatan yang sama Presiden PPMI, Ahmad Fuad Anwar, menjelaskan jika janji itu tidak ditepati maka Geber BUMN akan melakukan langkah strategis lain. Misalnya, mendorong Presiden untuk mengambil alih dan memimpin langsung penyelesaian masalah ketenagakerjaan di BUMN. Tapi ketika upaya itu masih menemui jalan buntu maka Geber BUMN merencanakan untuk menggulirkan mogok kerja di semua BUMN. “Kalau Dahlan Iskan tidak mampu menyelesaikan, Presiden RI harus mengambil alih,” ujarnya.

Sekretaris Umum FSPMI, Yudi Winarno, menilai saat ini adalah masa kritis pelaksanaan rekomendasi Panja Outsourcing BUMN. Untuk itu Satgas Outsourcing BUMN harus segera dibentuk guna mencegah pemerintah dan BUMN berdalih sehingga tidak menjalankan rekomendasi Panja. Ia khawatir jika hal tersebut tidak segera dilakukan maka Komisi IX tidak fokus lagi mengawal implementasi Panja. Sebab, Desember 2013 DPR masuk masa reses dan tahun depan anggota DPR sudah sibuk mempersiapkan pemenangan Pemilu.

“Setiap hari kami berupaya berkomunikasi dengan DPR untuk membentuk Satgas karena Satgas sangat berperan mengawasi pelaksanaan rekomendasi Panja Outsourcing BUMN,” tandas Yudi.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.