Kursi Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta dipastikan bakal lowong setelah Gubernur DKI Joko Widodo yang mengikuti ajang Pilpres keluar sebagai pemenang dengan perolehan suara melebihi dari Capres Prabowo Subianto. Dengan demikian, setelah Jokowi resmi menjadi presiden nanti, kursi Gubernur DKI akan ditempati wakilnya, Basuki Tjahya atau biasa dikenal Ahok.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah, mengatakan sesuai dengan mekanisme perundangan, PDIP menyiapkan pengganti Ahok yang akan mengisi kursi yang ditinggalkan Jokowi. Menurutnya, kala mencalonkan menjadi Gubernur dan Wagub, Jokowi dan Ahok diusung oleh PDIP dan Gerindra.
“Maka partai pengusung Jokowi Ahok pada Pilkada 2012, dapat mengusung dua calon pengganti Ahok. Karena Ahok merupakan kader Gerindra, maka Wagub dari PDIP. Kira-kira begitu aturan mainnya,” ujarnya di Gedung DPR, Rabu (23/7).
Perundangan yang dimaksud Basarah adalah UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 26 ayat (3) menyatakan, “Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa masa jabatannya apabila kepalada daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 bulan secara tertus menerus dalam masa jabatannya”.
Ayat (4) menyatakan, “Untuk mengisi kekosongan jabatan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik dan masa jabatannya masih tersisa 18 bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 orang calon wakil kepala daerah berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dipilih oleh rapat paripurna DPRD”.
Basarah yang juga duduk di kursi anggota Komisi III DPR itu mengatakan, partainya sedang menyiapkan kader yang akan diusulkan menduduki kursi Wagub DKI. Menurutnya, perlunya mempertimbangkan figur yang memiliki karakter yang dapat mengimbangi karakter kepemimpinan Ahok.
“Kita lihat asas kemanfaatan agar duet bisa melengkapi. Kalau kita lihat Jokowi Ahok ibarat tensi tinggi dan rendah. Satu panas, satu dingin. Karena sekarang Ahok Gubernur, kita cari yang bisa nahan meledak-ledak. Kita ambil positifnya sehingga asas kemanfaatan mereka berdua betul-betul bermanfaat,” ujarnya.
Menurutnya siapapun calon yang nanti diusulkan PDIP, Gerindra sebagai partai Ahok bernaung harus ikut memberikan persetujuan. Kendati demikian, sebelum mengusulkan nama calon, partai berlambang kepala banteng itu akan membahas dengan pihak Gerindra.
Ia berpandangan etika berpolitik yang santun dan gotong royong perlu dikedepankan. Basarah mengatakan sejumlah nama sudah masuk radar partainya. Misalnya dari dalam internal PDIP, Boy Sadikin. “Tapi kita belum bicarakan secara resmi. Karena baru selesai Pilpres, kita baru tarik nafas,” ujarnya.
Basarah pun telah menyiapkan sejumlah kriteria bakal calon pengisi kursi Wagub DKI. Misalnya memiliki kompetensi memimpin DKI yang penduduknya majemuk. Kemudian, memiliki intergritas. Pasalnya APBD DKI merupakan yang paling besar dibanding provinsi lainnya. “Kalau tidak berintegritas jadi lahan korupsi. Pemimpin berintegritas mampu menyelamatkan anggaran,” imbuhnya.
Tidak hanya itu, harus memiliki jiwa nasionalis yang tinggi. Dikatakan Basarah, Jakarta dianalogikan miniatur Indonesia. Makanya, Gubernur dan Wagub memiliki jiwa nasionalis yang tinggi, kompak, selaras dan seimbang dalam membenahi kota Jakarta. “Sinergilah diantara mereka nanti,” ujarnya.
Anggota dewan pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat mengatakan bakal calon Wagub harus memiliki kriteria seluk beluk Jakarta. Mulai pengelolaan anggaran hingga pembenahan kota Jakarta. Tak kalah penting, harus dapat bersinergi dengan Ahok dalam rangka membangun dan membenahi di berbagai lini kota Jakarta.
“Harus orang yang betul-betul meningkatkan pembangunan di Jakarta. Macet, banjir dan keamanan,” ujarnya.
Ia mengamini pandangan Basarah yang harus dilakukan pembicaraan antara PDIP dengan Gerindra. Menurutnya, meski bakal calon Wagub menjadi jatah PDIP, sejatinya harus dibicarakan dalam rangka mencari figur yang tepat mendampingi Ahok memimpin kota Jakarta. Pasalnya berbagai tantangan dan permasalahan kota Jakarta kian rumit.
“Setelah Pilpres selesai tentu akan ada pembicaraan soal itu. Karena harus dicari orang yang tepat. Kalau tidak, yang rugi kita semua. Orang harus melengkapi Ahok yang meledak-ledak. Saya kira harus secepatnya. Maka kita akan mendorong PDIP dan Gerindra ambil prakarsa membicarakan hal ini,” pungkas anggota Komisi III itu.
Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Basarah, mengatakan sesuai dengan mekanisme perundangan, PDIP menyiapkan pengganti Ahok yang akan mengisi kursi yang ditinggalkan Jokowi. Menurutnya, kala mencalonkan menjadi Gubernur dan Wagub, Jokowi dan Ahok diusung oleh PDIP dan Gerindra.
“Maka partai pengusung Jokowi Ahok pada Pilkada 2012, dapat mengusung dua calon pengganti Ahok. Karena Ahok merupakan kader Gerindra, maka Wagub dari PDIP. Kira-kira begitu aturan mainnya,” ujarnya di Gedung DPR, Rabu (23/7).
Perundangan yang dimaksud Basarah adalah UU No.12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 26 ayat (3) menyatakan, “Wakil kepala daerah menggantikan kepala daerah sampai habis masa masa jabatannya apabila kepalada daerah meninggal dunia, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya selama 6 bulan secara tertus menerus dalam masa jabatannya”.
Ayat (4) menyatakan, “Untuk mengisi kekosongan jabatan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang berasal dari partai politik atau gabungan partai politik dan masa jabatannya masih tersisa 18 bulan atau lebih, kepala daerah mengajukan 2 orang calon wakil kepala daerah berdasarkan usul partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calonnya terpilih dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah untuk dipilih oleh rapat paripurna DPRD”.
Basarah yang juga duduk di kursi anggota Komisi III DPR itu mengatakan, partainya sedang menyiapkan kader yang akan diusulkan menduduki kursi Wagub DKI. Menurutnya, perlunya mempertimbangkan figur yang memiliki karakter yang dapat mengimbangi karakter kepemimpinan Ahok.
“Kita lihat asas kemanfaatan agar duet bisa melengkapi. Kalau kita lihat Jokowi Ahok ibarat tensi tinggi dan rendah. Satu panas, satu dingin. Karena sekarang Ahok Gubernur, kita cari yang bisa nahan meledak-ledak. Kita ambil positifnya sehingga asas kemanfaatan mereka berdua betul-betul bermanfaat,” ujarnya.
Menurutnya siapapun calon yang nanti diusulkan PDIP, Gerindra sebagai partai Ahok bernaung harus ikut memberikan persetujuan. Kendati demikian, sebelum mengusulkan nama calon, partai berlambang kepala banteng itu akan membahas dengan pihak Gerindra.
Ia berpandangan etika berpolitik yang santun dan gotong royong perlu dikedepankan. Basarah mengatakan sejumlah nama sudah masuk radar partainya. Misalnya dari dalam internal PDIP, Boy Sadikin. “Tapi kita belum bicarakan secara resmi. Karena baru selesai Pilpres, kita baru tarik nafas,” ujarnya.
Basarah pun telah menyiapkan sejumlah kriteria bakal calon pengisi kursi Wagub DKI. Misalnya memiliki kompetensi memimpin DKI yang penduduknya majemuk. Kemudian, memiliki intergritas. Pasalnya APBD DKI merupakan yang paling besar dibanding provinsi lainnya. “Kalau tidak berintegritas jadi lahan korupsi. Pemimpin berintegritas mampu menyelamatkan anggaran,” imbuhnya.
Tidak hanya itu, harus memiliki jiwa nasionalis yang tinggi. Dikatakan Basarah, Jakarta dianalogikan miniatur Indonesia. Makanya, Gubernur dan Wagub memiliki jiwa nasionalis yang tinggi, kompak, selaras dan seimbang dalam membenahi kota Jakarta. “Sinergilah diantara mereka nanti,” ujarnya.
Anggota dewan pembina Partai Gerindra Martin Hutabarat mengatakan bakal calon Wagub harus memiliki kriteria seluk beluk Jakarta. Mulai pengelolaan anggaran hingga pembenahan kota Jakarta. Tak kalah penting, harus dapat bersinergi dengan Ahok dalam rangka membangun dan membenahi di berbagai lini kota Jakarta.
“Harus orang yang betul-betul meningkatkan pembangunan di Jakarta. Macet, banjir dan keamanan,” ujarnya.
Ia mengamini pandangan Basarah yang harus dilakukan pembicaraan antara PDIP dengan Gerindra. Menurutnya, meski bakal calon Wagub menjadi jatah PDIP, sejatinya harus dibicarakan dalam rangka mencari figur yang tepat mendampingi Ahok memimpin kota Jakarta. Pasalnya berbagai tantangan dan permasalahan kota Jakarta kian rumit.
“Setelah Pilpres selesai tentu akan ada pembicaraan soal itu. Karena harus dicari orang yang tepat. Kalau tidak, yang rugi kita semua. Orang harus melengkapi Ahok yang meledak-ledak. Saya kira harus secepatnya. Maka kita akan mendorong PDIP dan Gerindra ambil prakarsa membicarakan hal ini,” pungkas anggota Komisi III itu.