Menteri Keuangan Muhamad Chatib Basri mengatakan, dalam proses transisi pemerintahan, penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2015 masih bersifat baseline. Dengan kata lain, substansi prioritasnya mempertahankan pemenuhan kebutuhan pokok penyelenggaraan pemerintah dan kesinambungan program pembangunan nasional.
“Hal ini disebabkan oleh nota keuangan dan RAPBN tahun 2015 disusun oleh pemerintahan yang mengemban amanah sampao dengan Oktober 2014, agar roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan stabil berjalan di awal pemerintahan baru,” ujarnya saat membacakan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPR terhadap RUU tentang APBN 2015 dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Kamis (21/8).
Selain itu, baseline budget pun didasarkan pada penyusunan besaran pendapatan dan belanja negara. Serta, pembiayaan anggaran yang tidak banyak mengalami perubahan kebijakan dalam rangka memberikan ruang gerak pada pemerintahan baru. Dengan tujuan untuk menambah inisiatif maupun kebijakan baru yang sejalan dengan rencana kerja yang akan dilakukan lima tahun ke depan.
Dikatakan Chatib, tantangan ke depan yang dihadapi yakni pengelolaan gerak fiskal (fiscal space) yang belum memadai. Oleh sebab itu, mesti diutamakan belanja yang wajib disediakan oleh pemerintah sesuai dengan amanat konstitusi dan kebijakan. Misalnya, kebijakan subsidi, bunga utang, belabja pegawai, dan transfer ke daerah. “Di samping itu, dalam RAPBN tahun 2015 ini juga, pemerintah harus mulai memenuhi alokasi dana desa secara bertahap sesuai ketentuan peraturan perundangan,” katanya.
Ia berpandangan dengan posisi baseline budeget, pemerintahan baru hasil pemilu 2014 setidaknya memiliki ruang gerak dan inisitif yang lebih banyak dalam melakukan perubahan terhadap hasil penetapan RAPBN 2015. Kendati demikian, insitiatif dan kebijakan sepenuhnya dilakukan oleh pemerintahan baru pada awal 2015. Mulai penyesuaian besaran APBN 2015, maupun penambahan program baru yang menjadi visi dan misi presiden dan wakil presiden terpilih.
Menurutnya, strategi tersebut akan berjalan efektif. Malahan, pemerintahan di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono setidaknya dapat mengantarkan proses transisi kepemerintahan menjadi lebih seimbang dan nyata kepada pemerintahan baru. “Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, RAPBN 2015 disusun dengan mengacu pada RKP 2015 yang disusun berdasarkan tema melanjutkan reformasi pembangunan bagi percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan,” ujarnya.
Dikatakannya, indikator ekonomi makro 2015 yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBN 2015 diperhitungkan dengan outlook ekonomi tahun 2014. Selain itu menggunakan proyeksi kondisi perekonomian di tahun 2015. Menurutnya, langkah kebijakan dan inisiatif baru yang dilakukan di penghujung 2014 dan awal 2015 dapat mengubah proyeksi indikator ekonomi makro yang akan ditetapkan dalam APBN 2015.
Dalam bidang belanja negara di RAPBN 2015 dipertahankan program pembangunan yang telah berjalan dengan baik, kelancaran kegiatan pemerintahan, serta kesinambungan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Namun begitu, Chatib berpandangan masih terbuka ruang gerak yang dapat diambil pemerintah baru di awalm 2015 dalam melakukan perubahan dan tambahan kebijakan serta alokasi anggaran baru. “Baik melalui belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah,” ujarnya.
Di ujung rapat paripurna, Wakil Ketua DPR Sohibul Iman mengatakan RAPBN 2015 memiliki berbagai keistimewaan. Mulai RAPBN disusun dalam rangka mempermudah jalannya pemerintahan baru ke depan. Selain itu juga RAPBN disusun berbasis pada pelayanan masyarakat yang optimal. Tak kalah penting, pemerintah diberikan kelonggaran dalam menjalankan tata kelola RAPBN 2015.
“Semoga ini menjadi anggaran yang pro kepada masyarakat,” pungkas politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.
“Hal ini disebabkan oleh nota keuangan dan RAPBN tahun 2015 disusun oleh pemerintahan yang mengemban amanah sampao dengan Oktober 2014, agar roda pemerintahan dan pembangunan dapat berjalan stabil berjalan di awal pemerintahan baru,” ujarnya saat membacakan jawaban pemerintah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPR terhadap RUU tentang APBN 2015 dalam rapat paripurna di Gedung DPR, Kamis (21/8).
Selain itu, baseline budget pun didasarkan pada penyusunan besaran pendapatan dan belanja negara. Serta, pembiayaan anggaran yang tidak banyak mengalami perubahan kebijakan dalam rangka memberikan ruang gerak pada pemerintahan baru. Dengan tujuan untuk menambah inisiatif maupun kebijakan baru yang sejalan dengan rencana kerja yang akan dilakukan lima tahun ke depan.
Dikatakan Chatib, tantangan ke depan yang dihadapi yakni pengelolaan gerak fiskal (fiscal space) yang belum memadai. Oleh sebab itu, mesti diutamakan belanja yang wajib disediakan oleh pemerintah sesuai dengan amanat konstitusi dan kebijakan. Misalnya, kebijakan subsidi, bunga utang, belabja pegawai, dan transfer ke daerah. “Di samping itu, dalam RAPBN tahun 2015 ini juga, pemerintah harus mulai memenuhi alokasi dana desa secara bertahap sesuai ketentuan peraturan perundangan,” katanya.
Ia berpandangan dengan posisi baseline budeget, pemerintahan baru hasil pemilu 2014 setidaknya memiliki ruang gerak dan inisitif yang lebih banyak dalam melakukan perubahan terhadap hasil penetapan RAPBN 2015. Kendati demikian, insitiatif dan kebijakan sepenuhnya dilakukan oleh pemerintahan baru pada awal 2015. Mulai penyesuaian besaran APBN 2015, maupun penambahan program baru yang menjadi visi dan misi presiden dan wakil presiden terpilih.
Menurutnya, strategi tersebut akan berjalan efektif. Malahan, pemerintahan di bawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono setidaknya dapat mengantarkan proses transisi kepemerintahan menjadi lebih seimbang dan nyata kepada pemerintahan baru. “Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang, RAPBN 2015 disusun dengan mengacu pada RKP 2015 yang disusun berdasarkan tema melanjutkan reformasi pembangunan bagi percepatan pembangunan ekonomi yang berkeadilan,” ujarnya.
Dikatakannya, indikator ekonomi makro 2015 yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBN 2015 diperhitungkan dengan outlook ekonomi tahun 2014. Selain itu menggunakan proyeksi kondisi perekonomian di tahun 2015. Menurutnya, langkah kebijakan dan inisiatif baru yang dilakukan di penghujung 2014 dan awal 2015 dapat mengubah proyeksi indikator ekonomi makro yang akan ditetapkan dalam APBN 2015.
Dalam bidang belanja negara di RAPBN 2015 dipertahankan program pembangunan yang telah berjalan dengan baik, kelancaran kegiatan pemerintahan, serta kesinambungan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Namun begitu, Chatib berpandangan masih terbuka ruang gerak yang dapat diambil pemerintah baru di awalm 2015 dalam melakukan perubahan dan tambahan kebijakan serta alokasi anggaran baru. “Baik melalui belanja pemerintah pusat maupun transfer ke daerah,” ujarnya.
Di ujung rapat paripurna, Wakil Ketua DPR Sohibul Iman mengatakan RAPBN 2015 memiliki berbagai keistimewaan. Mulai RAPBN disusun dalam rangka mempermudah jalannya pemerintahan baru ke depan. Selain itu juga RAPBN disusun berbasis pada pelayanan masyarakat yang optimal. Tak kalah penting, pemerintah diberikan kelonggaran dalam menjalankan tata kelola RAPBN 2015.
“Semoga ini menjadi anggaran yang pro kepada masyarakat,” pungkas politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.