Janji Presiden Joko Widodo menjadikan maritim sebagai bidang yang akan difokuskan pemerintah mulai ditagih masyarakat. Anggota DPD Djasarmen Purba mengatakan bahwa bidang kelautan harus mendapat perhatian besar. Apalagi, kemaritiman memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar.
“Pemerintahan Jokowi mesti mengimplementasikan seluruh janjinya, khususnya kemaritiman,” katanya, Kamis (5/2).
Ia berpendapat pemerintah wajib menyertakan laut sebagai basis dalam penyusunan anggaran dalam rangka mendukung kedaulan negara maritim. Jika tidak begitu, pemerintah memunggungi maritim, dalam arti tidak ada perhatian untuk mengembangkan Indonesia sebagai negara maritim.
“Apalagi mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” ujarnya.
Dikatakan Djasarmen, Indonesia merupakan negara kepulauan. Ironisnya, kerap mengalami ketertingalan dan diperlakukan tidak adil dari aspek penerimaan dana alokasi umum. Ia berharap di pemerintahan Jokowi kedaulatan maritim mesti didiimplementasikan dalam bentuk anggaran.
“DPD harus memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan daerah,” pungkasnya.
“Pemerintahan Jokowi mesti mengimplementasikan seluruh janjinya, khususnya kemaritiman,” katanya, Kamis (5/2).
Ia berpendapat pemerintah wajib menyertakan laut sebagai basis dalam penyusunan anggaran dalam rangka mendukung kedaulan negara maritim. Jika tidak begitu, pemerintah memunggungi maritim, dalam arti tidak ada perhatian untuk mengembangkan Indonesia sebagai negara maritim.
“Apalagi mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia,” ujarnya.
Dikatakan Djasarmen, Indonesia merupakan negara kepulauan. Ironisnya, kerap mengalami ketertingalan dan diperlakukan tidak adil dari aspek penerimaan dana alokasi umum. Ia berharap di pemerintahan Jokowi kedaulatan maritim mesti didiimplementasikan dalam bentuk anggaran.
“DPD harus memperjuangkan kepentingan dan kesejahteraan daerah,” pungkasnya.