Akhir pekan ini, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said akan melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat (AS). Dalam rangka mempersiapkan keberangkatannya itu, Sudirman pun mengumpulkan para petinggi perusahaan AS yang beroperasi di Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung di Jakarta pada Minggu (28/6) malam.
Sejumlah Chief Executive Officer (CEO) perusahaan sektor energi Amerika di Indonesia yang hadir memenuhi undangan Sudirman antara lain Presiden Direktur Freeport Indonesia Maroef Syamsoeddin serta Managing Director Chevron Pacific Indonesia Chuck Taylor. Tampak pula Presiden Exxon Mobil Indonesia Inc dan Mobil Cepu Ltd. Jon Gibbs, serta Martiono Hadianto Presiden Direktur PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), dan CEO General Electrics Indonesia Handry Satriago.
Sementara itu, beberapa orang penting dari unsur pemerintah juga turut hadir mendampingi Sudirman Said. Selain Dirjen Migas IGN Wiratmaja, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi juga turut hadir.
"Kami meminta masukan dan sumbang saran sebagai bahan untuk dibahas dalam kunjungan tersebut," kata Sudirman memberikan penjelasannya, Senin (29/6).
Sudirman mengatakan, dalam pertemuan tersebut dirinya meminta para peserta yang hadir untuk dapat menyampaikan pendapat secara terbuka terkait kondisi terkini sektor ESDM. Ia juga menegaskan, pemerintah akan tetap berkomitmen untuk melakukan reformasi struktural. Hal ini menurutnya akan diwujudkan dengan terus meningkatkan iklim investasi yang kondusif melalui kepastian hukum.
"Saya jelaskan bahwa kami telah dan terus melakukan terobosan-terobosan," katanya.
Menurut Sudirman, para petinggi perusahaan asal AS yang hadir tampak antusias melakukan diskusi. Ia menyebut, bahwa pimpinan perusahaan itu menyambut permintaan Sudirman, dengan menyampaikan isu-isu yang menjadi perhatian. Dirinya menilai, para pelaku usaha itu menyampaikan bebrabagi masalah dengan cukup komprehensif.
Lebih lanjut Sudirman mengatakan, beberapa isu yang dikeluhkan para pebisnis perusahaan asal AS itu terutama terkait dengaan dua hal. Pertama, terhadap aspek kepastian hukum. Kedua, menyangkut kemudahan serta penyederhanaan proses perizinan di Indonesia.
“Intinya pemerintah akan terus melakukan perbaikan. Mereka juga mengakui terobosan yang sudah kami lakukan, mereka mengatakan bahwa ESDM merespon dengan cepat, seperti penyederhanaan proses melalui penyerapan perizinan melalui BKPM,” pungkasnya.
Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, mengatakan bahwa pertemuan yang digelar Sudirman Said denga para pelaku usaha itu berlangsung cukup lama. Berdasarkan pengamatannya, Dadan menuturkan bahwa permuan itu dimulai sejak pukul 19.00 hingga 23.00 WIB. Ia mengatakan, diskusi yang terjadi memang hangat dan substantif.
“Memang ada pertemuan, membahas secara umum tentang permintaan mengenai peningkatan kepastian hukum dan iklim usaha di Indonesia,” katanya.
Kendati demikian, Dadan menambahkan bahwa pertemuan yang berlangsug itu tidak membahas secara detail masalah per perusahaan. Ia mengatakan, tak ada pembicaraan mengenai persoalan-persoalan yang secara spesifik sedang dihadapi oleh masing-masing perusahaan. Dalam pertemuan itu, memang tak dibahas perpanjangan kontrak dengan penggantian rezim dari kontrak karya (KK) Freeport menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Tidak pula ada pembicaraan mengenai kontrak Blok Rokan di Riau milik Chevron yang akan habis pada 2021.
Menurutnya, hal ini terjadi karena pertemuan dilakukan dengan banyak perusahaan. Dengan demikian, pembahasan dalam diskusi lebih bersifat general mengenai permasalahan ESDM di Indonesia.
Sejumlah Chief Executive Officer (CEO) perusahaan sektor energi Amerika di Indonesia yang hadir memenuhi undangan Sudirman antara lain Presiden Direktur Freeport Indonesia Maroef Syamsoeddin serta Managing Director Chevron Pacific Indonesia Chuck Taylor. Tampak pula Presiden Exxon Mobil Indonesia Inc dan Mobil Cepu Ltd. Jon Gibbs, serta Martiono Hadianto Presiden Direktur PT Newmont Nusa Tenggara (NNT), dan CEO General Electrics Indonesia Handry Satriago.
Sementara itu, beberapa orang penting dari unsur pemerintah juga turut hadir mendampingi Sudirman Said. Selain Dirjen Migas IGN Wiratmaja, Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi juga turut hadir.
"Kami meminta masukan dan sumbang saran sebagai bahan untuk dibahas dalam kunjungan tersebut," kata Sudirman memberikan penjelasannya, Senin (29/6).
Sudirman mengatakan, dalam pertemuan tersebut dirinya meminta para peserta yang hadir untuk dapat menyampaikan pendapat secara terbuka terkait kondisi terkini sektor ESDM. Ia juga menegaskan, pemerintah akan tetap berkomitmen untuk melakukan reformasi struktural. Hal ini menurutnya akan diwujudkan dengan terus meningkatkan iklim investasi yang kondusif melalui kepastian hukum.
"Saya jelaskan bahwa kami telah dan terus melakukan terobosan-terobosan," katanya.
Menurut Sudirman, para petinggi perusahaan asal AS yang hadir tampak antusias melakukan diskusi. Ia menyebut, bahwa pimpinan perusahaan itu menyambut permintaan Sudirman, dengan menyampaikan isu-isu yang menjadi perhatian. Dirinya menilai, para pelaku usaha itu menyampaikan bebrabagi masalah dengan cukup komprehensif.
Lebih lanjut Sudirman mengatakan, beberapa isu yang dikeluhkan para pebisnis perusahaan asal AS itu terutama terkait dengaan dua hal. Pertama, terhadap aspek kepastian hukum. Kedua, menyangkut kemudahan serta penyederhanaan proses perizinan di Indonesia.
“Intinya pemerintah akan terus melakukan perbaikan. Mereka juga mengakui terobosan yang sudah kami lakukan, mereka mengatakan bahwa ESDM merespon dengan cepat, seperti penyederhanaan proses melalui penyerapan perizinan melalui BKPM,” pungkasnya.
Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, mengatakan bahwa pertemuan yang digelar Sudirman Said denga para pelaku usaha itu berlangsung cukup lama. Berdasarkan pengamatannya, Dadan menuturkan bahwa permuan itu dimulai sejak pukul 19.00 hingga 23.00 WIB. Ia mengatakan, diskusi yang terjadi memang hangat dan substantif.
“Memang ada pertemuan, membahas secara umum tentang permintaan mengenai peningkatan kepastian hukum dan iklim usaha di Indonesia,” katanya.
Kendati demikian, Dadan menambahkan bahwa pertemuan yang berlangsug itu tidak membahas secara detail masalah per perusahaan. Ia mengatakan, tak ada pembicaraan mengenai persoalan-persoalan yang secara spesifik sedang dihadapi oleh masing-masing perusahaan. Dalam pertemuan itu, memang tak dibahas perpanjangan kontrak dengan penggantian rezim dari kontrak karya (KK) Freeport menjadi izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Tidak pula ada pembicaraan mengenai kontrak Blok Rokan di Riau milik Chevron yang akan habis pada 2021.
Menurutnya, hal ini terjadi karena pertemuan dilakukan dengan banyak perusahaan. Dengan demikian, pembahasan dalam diskusi lebih bersifat general mengenai permasalahan ESDM di Indonesia.