Selasa, 11 Agustus 2015
Hakim Nyatakan Praperadilan Bupati Morotai Gugur
Karena pokok perkara sudah disidangkan di Pengadilan Tipikor.
Dibaca: 1405 Tanggapan: 0
Hakim Nyatakan Praperadilan Bupati Morotai Gugur
Kuasa hukum Bupati Morotai Rusli Sibua, Achmad Rifai usai sidang pembacaan putusan praperadilan yang diajukan kliennya di PN Jaksel, Selasa (11/8). Foto: RES.

Hakim tunggal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel) Martin Ponto Bidara yang memeriksa perkara praperadilan yang diajukan oleh Bupati Morotai, Rusli Sibua menyatakan permohonan praperadilan tersebut telah gugur.  

Dalam putusannya, Martin menyatakan praperadilan tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka Rusli dalam kasus suap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar itu gugur karena Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat telah menyidangkan perkara pokok kasus tersebut. Oleh karena itu, paraperadilan sudah tidak bisa dilanjutkan lagi.

"Pokok perkara Rusli Sibua telah disidangkan pada 6 Agustus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Maka, permohonan praperadilan ini harus dinyatakan gugur.  Menyatakan, permohonan praperadilan pemohon gugur, dan biaya perkara nihil," putus Martin saat membacakan putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (11/8).

Dalam pertimbangan hukumnya, Hakim Martin menyebutkan, pengguguran permohonan praperadilan tentang penetapan status tersangka suap penanganan Pilkada Pulau Morotai di Mahkamah Konstitusi (MK) tahun 2011 oleh KPK ini, sesuai dengan Pasal 82 Ayat (1) KUHAP. Pasal ini menyatakan, perkara praperadilan yang sudah dilimpahkan ke tahap penuntutan, maka apabila ada gugatan praperadilan, otomatis permohonannya gugur.

Menanggapi putusan tersebut, Rusli Sibua, melalui kuasa hukumnya, Achmad Rifai, memprotes putusan Hakim tunggal tersebut, karena tidak mempertimbangkan sah atau tidaknya penetapan status tersangka yang menjadi inti perkara praperadilan. "Kita mengajukan praperadilan adalah berdasarkan penetapan tersangka yang tidak sah. Justru, penetapan tersangka sama sekali tidak disinggung dan hanya mempertimbangkan setelah dilimpahkan ke pengadilan, (otomatis) gugur," kata Rifai.

"Seharunya," tambah Rifai, "hakim menggali berbagai hal untuk memutuskan sah tidaknya penetapan tersangka Rusli. Kita tidak boleh melakukan pembusukan hukum. Itu yang sangat kita sesalkan," tegasnya.

Selain itu, tambah Rifai, Hakim Martin juga tidak mempertimbangkan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang mangkir di awal persidangan dan meminta menunda persidangan hingga dua pekan. "Yang tidak konsisten kan KPK selaku termohon. Mereka meminta waktu penundaan dua minggu, dengan alasan mengumpulkan materi dan saksi juga ahli," katanya.

Rifai menjelaskan pada kenyataannya hal itu merupakan strategi KPK untuk mengulur waktu agar bisa melimpahkan perkara pokok kliennya ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta untuk menggugurkan praperadilan. "Ternyata, mereka melimpahkan semua. Dan hal itu dianggap benar. Hukum sudah kacau, tidak bisa begini. Yang menjadi pokok praperadilan, adalah penetapan tersangka. Penetapan tersangka sama sekali tidak dipertimbangkan," tandasnya.

Menurut Rifai, penetapan status tersangka kliennya oleh KPK tidak melalui penyelidikan dan penyidikan. Padahal, Undang-undang KPK dan KUHAP sudah jelas menyatakan, penetapan tersangka merupakan hasil penyelidikan dan penyidikan. "Akhir proses penyelidikan dan penyidikan adalah penetapan tersangka. Ini kan KPK tidak. KPK menetapkan tersangka pada 6 Juni, baru membuat laporan tindak pidana korupsi pada 23 Juni, mengeluarkan Sprindik pada 25 Juni. Hal yang sangat krusial, yang sangat penting, justru dikesampingkan begitu saja. Ini kan bentuk pembusukan hukum sebenarnya," ujar Rifai.

KPK menetapkan Rusli Sibua sebagai tersangka karena diduga telah memberikan uang suap untuk perkara sengekta pilkada Kepulaun Morotai di MK pada tahun 2011. Penetapan ini hasil pengembangan kasus suap yang telah menyeret Akil Mohctar hingga divonis hukuman penjara seumur hidup.

Orang nomor satu di Kabupatan Morotai itu, menyerahkan uang suap sejumlah Rp2,9 milyar kepada Akil yang saat itu menjabat sebagai Hakim Konstitusi (MK). Uang itu merupakan imbalan agar MK memutus perkara sengketa pilkada Kepulauan Morotai sesuai keinginan Rusli.

Atas dugaan itu, KPK menjerat Rusli dengan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.