Senin, 12 Juni 2017
Mengurai Status Hakim
Sejak isu kesejahteraan hakim muncul beberapa tahun lalu, tuntutan kesejahteraan hakim kembali diperjuangkan kalangan hakim-hakim muda lewat legislative review, yakni pengesahan RUU Jabatan Hakim. Sebab, hampir 18 tahun segala konsekuensi kedudukan hakim sebagai pejabat negara masih menginduk sistem atau aturan PNS termasuk sistem penggajian. Faktanya, hak dan fasilitas hakim sebagai pejabat negara belum seluruhnya dipenuhi oleh pemerintah sesuai PP No. 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim. Buktinya, ada sebagian hakim belum mendapat fasilitas perumahan dan kendaraan dinas atau minimal kompensasi serta jaminan perlindungan yang memadai. Nah, Hukumonline mencoba mengurai segala konsekuensi status hakim pejabat negara dihubungkan dengan hak dan fasilitas yang diperolehya saat ini. Selamat membaca!!!
RED
Dibaca: 9609 Tanggapan: 0
Mengurai Status Hakim
Ilustrasi: BAS
Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.