Rabu, 15 November 2017
Advokat Boleh Tangani Perkara Sengketa Pajak Asalkan….
Kewajiban sertifikasi bagi kuasa hukum wajib pajak semata untuk melindungi kepentingan konsumen pajak dari para profesional yang tidak kompeten dan beritikad kurang baik.
Aida Mardatillah
Dibaca: 6336 Tanggapan: 1
Advokat Boleh Tangani Perkara Sengketa Pajak Asalkan….
Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Foto: RES

Sidang uji ketentuan sertifikasi kuasa hukum (advokat) yang persyaratan diatur Menteri Keuangan sebagai syarat membela kliennya di Pengadilan Pajak melalui pengujian Pasal 32 ayat (3a) UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) kembali digelar. Permohonan ini diajukan seorang advokat bernama Petrus Bala Pattyona lantaran dirinya pernah ditolak tiga kali beracara di Pengadilan Pajak.

 

Pasal 32 ayat (3a) UU KUP memberi kewenangan kepada Menteri Keuangan untuk menentukan persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa wajib pajak. Secara teknis, kewajiban sertifikasi kuasa hukum wajib pajak oleh Menteri Keuangan ini diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Kuasa; Peraturan Menteri Keuangan No. lit/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak; PMK No. 61/PMK.01/2012 tentang Persyaratan untuk menjadi Kuasa Hukum Pengadilan Pajak.

 

Sementara Menteri Keuangan memiliki kewenangan absolut terhadap pencabutan izin praktik advokat di Pengadilan Pajak. Hal ini diatur Pasal 26 PMK No. 11/1PMK.03/2014 tentang Teguran, Pembekuan, dan Pencabutan izin Praktik. Bunyinya, “Direktorat Jenderal Pajak atau pejabat yang ditunjuk berwenang memberikan teguran tertulis, menetapkan pembekuan izin praktik, dan menetapkan pencabutan izin praktik.”
 

Aturan ini, menurut Petrus menjadi sebab timbulnya potensi kesewenang-wenangan untuk mengubah, mengganti dan menghapus ketentuan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa untuk tujuan mengintervensi kuasa hukum (advokat) yang ditunjuk secara sah oleh wajib pajak.

 

Persidangan permohonan ini sudah memasuki pemeriksaan saksi atau ahli. Dalam sidang yang digelar, Selasa (14/11) di ruang sidang Mahkamah Konstitusi (MK), didengar beberapa ahli dari pemerintah diantaranya Guru Besar Perpajakan FISIP UI Prof Gunadi dan Pakar Perpajakan Yustinus Prastowo.

 

Dalam keterangannya, Gunadi menilai advokat boleh menangani perkara sengketa pajak dengan syarat harus memiliki keahlian tertentu di bidang perpajakan yang dibuktikan dengan lulus ujian sertifikasi pajak. Misalnya, proses sertifikasi brevet perpajakan.

 

“Setelah lulus sertifikasi, barulah dianggap kompeten memberi jasa profesional bidang perpajakan. Setelah mendapat izin konsultan pajak, baru dapat dengan sah dan resmi menjadi kuasa hukum wajib pajak dengan surat kuasa khusus,” ujar Gunadi di Gedung MK Jakarta, Selasa (14/11/2017). Baca Juga: Ketika Aturan Sertifikasi Advokat Pengadilan Pajak Dipersoalkan

 

Menurutnya, adanya aturan jasa penunjukan kuasa hukum perpajakan semata untuk melindungi kepentingan konsumen pajak dari para profesional yang tidak kompeten dan beritikad kurang baik. Dia menjelaskan Pasal 32 ayat (3a) UU KUP hanya memuat norma pendelegasian pengaturan secara teknis mengenai syarat penerima kuasa khusus serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa hukum wajib pajak.  

 

“UU KUP memilih regulasi minimal, sehingga dilakukan pendelegasian regulasi kepada Menteri Keuangan agar lebih fleksibel sesuai situasi dan kondisi saat ini,” kata dia.

 

Dijelaskan Gunadi, kuasa adalah pihak yang memahami masalah perpajakan, sehingga untuk dan atas namanya dapat membantu pelaksanaan hak dan kewajiban formal dan materil wajib pajak. “Kuasa wajib pajak dapat disamakan dengan profesional penunjang berfungsinya sistem perpajakan berdasar self assessment yang efektif dan efisien.”

 

Gunadi menerangkan pemilihan Indonesia menganut regulasi minimalis dalam sistem perpajakan lantaran belum majunya sistem administrasi perpajakan, seperti online system, sistem konsultan pajak, penerapan pembatasan administrasi wajib pajak. “Ini menjadikan belum waktunya mengatur profesi penunjang sistem perpajakan secara detil diatur dalam UU. Maka dari itu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri keuangan,” katanya.

 

Menurutnya, ada tiga pendekatan pengaturan operasional pajak. Pertama, full regulation, seperti di Austria, China, Jerman, Jepang. Artnya, ada pemberlakuan monopoli praktik jasa perpajakan, seperti halnya lawyer dan akuntan yang memonopoli jasa hukum dan audit. Kedua, partial regulation, seperti di Amerika dan Australia, tidak memberikan monopoli pelaku jasa perpajakan, tetapi membatasinya dengan sistem listing dan anggota perkumpulan profesi dalam kerangka pengaturan yang lebih maju.

 

“Ketiga, no regulation, ini terjadi di banyak negara tanpa pengaturan khusus memberi kesempatan pemberi jasa perpajakan.”

 

Sementara Yustinus Prastowo menilai pemerintah berwenang mengatur bagaimana cara melindungi hak wajib pajak berdasarkan UU KUP. Seperti, Pasal 32 ayat (3a) UU KUP sudah memberi kelonggaran bagi wajib pajak untuk meminta bantuan pihak lain (advokat) sepanjang kuasanya memenuhi kriteria atau syarat.

 

“Pembatasan ini penting, tidak saja melindungi kepentingan wajib pajak, tapi juga memastikan bahwa mereka adalah orang yang paham (perpajakan) dan justru tidak mengajari wajib pajak melakukan aggressive tax planning yang merugikan negara,” katanya.

 

Menurut Yustinus, pengacara, kuasa hukum pajak, ataupun kuasa wajib pajak pada Pengadilan Pajak merupakan profesi dengan lisensi yang berbeda-beda sebagaimana diatur masing-masing negara. Tentunya, masing-masing lisensi diperoleh dengan syarat dan prosedur yang berbeda.

 

“Dengan demikian, seorang pengacara/advokat tidak serta-merta secara otomatis bisa menjadi kuasa hukum wajib pajak. Sebaliknya, tidak serta-merta pula seorang konsultan pajak bisa menjadi kuasa hukum wajib pajak tergantung bagaimana pemerintah mengaturnya,” kata dia.

 

Di luar persidangan, ahli pemerintah lainnya, Krismantoro yang juga anggota Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, menegaskan siapapun boleh menangani sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, seperti advokat, asalkan ia lulus ujian sertifikasi perpajakan terlebih dahulu dan berpredikat sebagai konsultan pajak, dan memenuhi syarat ketentuan lain.  

 

Sebelumnya, terdapat pula pengujian UU KUP yang dimohonkan oleh seorang Advokat bernama Cuaca. Dia menguji dua pasal sekaligus yakni Pasal 32 ayat (3a) UU KUP dan Pasal 34 ayat (2c) UU Pengadilan Pajak. Cuaca menilai aturan ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Sebab, dalam sengketa pajak di Pengadilan Pajak, pihak wajib pajak akan berhadap-hadapan atau melawan Menteri Keuangan (Dirjen Pajak).

Kuasa hukum pajak
 - jomblo
15.11.17 04:02
Aturan wajib brevet bagi advokat untuk menjadi kuasa hukum wajib pajak sebenarnya dibuat agar advokat atau siapapun yang menjadi kuasa hukum pajak menjadi tidak independen tapi lebih condong takut kepada ditjen pajak krn izin praktek mereka diterbitkan yang bersangkutan, karenanya dalam praktek wajib pajak tidak pernah ada yang menang
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.