Setelah rampung membentuk holding BUMN tambang, Kementerian Negara BUMN menargetkan pembentukan holding migas dapat terealisasi sebelum akhir 2017. Hal ini dikatakan Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis dan Media, Fajar Harry Sampurno, seperti dikutip Antara, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (4/12).
"Setelah Holding BUMN Tambang terbentuk pada 29 November 2017, secepatnya menyusul pembentukan holding BUMN migas," ujar Harry.
Menurut Harry, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina sudah disampaikan ke Presiden Joko Widodo. "Sesuai dengan prosesnya, pembentukan holding harus melalui RPP," kata Harry.
PT Pertamina (Persero) akan menjadi perusahaan induk (holding) BUMN Migas yang membawahi PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Persero Tbk dan PT Pertagas, anak usaha Pertamina. (Baca Juga: Antam, Bukit Asam, dan Timah Resmi ‘Lepas’ Status Persero)
Harry yang juga Komisaris Utama PGN ini menambahkan, PGN sebagai perusahaan terbuka harus segera menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.
Ia menjelaskan, permintaan RUPSLB mengenai rencana bisnis BUMN ke depan oleh pemegang saham mayoritas adalah satu hal yang wajar. "Sebagai perusahaan publik itu hal yang biasa. Sangat normal dan boleh setiap pemegang saham lebih dari 10 persen minta RUPSLB," ujarnya.
Dari permintaan RUPSLB tersebut, Harry mengaku akan berkoordinasi dengan direksi untuk mengadakan RUPSLB secepatnya. "Kita akan agendakan secepatnya, memang setelah lahir holding BUMN Tambang," ujarnya.