Senin, 04 Desember 2017
Holding Migas Ditargetkan Tuntas Sebelum Akhir 2017
RPP tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina sudah disampaikan ke Presiden Joko Widodo.
M. Agus Yozami
Dibaca: 1262 Tanggapan: 0
Holding Migas Ditargetkan Tuntas Sebelum Akhir 2017
spgas.blogspot.com

Setelah rampung membentuk holding BUMN tambang, Kementerian Negara BUMN menargetkan pembentukan holding migas dapat terealisasi sebelum akhir 2017. Hal ini dikatakan Deputi Bidang Pertambangan, Industri Strategis dan Media, Fajar Harry Sampurno, seperti dikutip Antara, di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Senin (4/12).

 

"Setelah Holding BUMN Tambang terbentuk pada 29 November 2017, secepatnya menyusul pembentukan holding BUMN migas," ujar Harry.

 

Menurut Harry, Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara RI ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pertamina sudah disampaikan ke Presiden Joko Widodo. "Sesuai dengan prosesnya, pembentukan holding harus melalui RPP," kata Harry.

 

PT Pertamina (Persero) akan menjadi perusahaan induk (holding) BUMN Migas yang membawahi PT Perusahaan Gas Negara (PGN) Persero Tbk dan PT Pertagas, anak usaha Pertamina. (Baca Juga: Antam, Bukit Asam, dan Timah Resmi ‘Lepas’ Status Persero)

 

Harry yang juga Komisaris Utama PGN ini menambahkan, PGN sebagai perusahaan terbuka harus segera menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan.

 

Ia menjelaskan, permintaan RUPSLB mengenai rencana bisnis BUMN ke depan oleh pemegang saham mayoritas adalah satu hal yang wajar. "Sebagai perusahaan publik itu hal yang biasa. Sangat normal dan boleh setiap pemegang saham lebih dari 10 persen minta RUPSLB," ujarnya.



Dari permintaan RUPSLB tersebut, Harry mengaku akan berkoordinasi dengan direksi untuk mengadakan RUPSLB secepatnya. "Kita akan agendakan secepatnya, memang setelah lahir holding BUMN Tambang," ujarnya.

 

Sementara itu, anggota Komisi VI DPR RI Gde Sumarjaya Linggih berpendapat, realisasi holding BUMN seperti sektor pertambangan harus bisa meningkatkan persaingan perusahaan gabungan tersebut dalam rangka meningkatkan daya saing global. "Tujuan penggabungan BUMN sejenis agar bisa menjadi besar dan bersaing di tingkat internasional." kata Linggih.

 

Untuk itu, ujar dia, setelah dilakukan holding maka sudah saatnya persaingan ditujukan kepada perusahaan-perusahaan di tingkat global, karena selama ini lebih kerap bersaing dengan perusahaan-perusahaan dalam negeri.

 

Politisi Partai Golkar itu berpendapat persaingan dengan BUMN juga berdampak kepada adanya pengusaha dalam negeri yang sulut berkembang. Padahal, katanya, pertumbuhan yang berkualitas adalah dengan terjadinya pemerataan sehingga tidak terjadinya pemusatan konglomerasi dalam swasta dan BUMN.

 

(Baca Juga: Alasan Serikat Pekerja PGN Tolak Holding Migas)

 

Sekadar ingatan, sebelumnya Serikat Pekerja (SP) PGN menolak pebentukan Holding BUMN Migas. Penolakan ini disampaikan Ketua Umum SP PGN M Rasyid Ridha. "Pembentukan Holding Migas adalah sesuatu yang kurang tepat karena hanya melibatkan Pertamina dan PGN," kata Rasyid.

 

Produk minyak dan gas saling substitusi sehingga akan terjadi konflik kepentingan bila keduanya digabungkan. Menurut dia, holding yang tepat adalah Holding Energi untuk menyediakan penyediaan energi yang murah.

 

Holding Energi, kata Rasyid, bisa terdiri dari 3 pilar utama yaitu PGN (Gas), Pertamina (Minyak), dan PLN (Listrik). "Hal ini akan meningkatkan kedaulatan energi nasional melalui sinergi nyata dan menghilangkan friksi yang kerap terjadi di ketiga BUMN tersebut dan tentu akan memperlancar program andalan pemerintah yaitu 35.000 MW," kata dia.

 

SP PGN juga mengusulkan Holding Energi berupa perusahaan baru seperti Pupuk Indonesia dan Semen Indonesia. Tidak hanya alih status dari salah satu BUMN saja. Itu juga untuk menghindari konflik kepentingan yang pada akhirnya justru menghambat, bahkan bertolak belakang dengan tujuan awalnya. Ia juga berharap agar status PGN tetap sebagai BUMN.  (Baca Juga: Tiga Persoalan Hukum di Balik Wacana Holding BUMN)

 

"Hal ini penting untuk menjamin kendali Negara di dalam tata laksana organisasi agar tetap setia pada tujuan Negara yaitu mensejahterakan rakyat seluruh Indonesia," kata dia.

 

Rasyid menambahkan, SP PGN juga menolak semua usaha untuk mengkerdilkan dan menghilangkan peran PGN sebagai BUMN yang menyalurkan dan menyediakan gas bumi yang ramah lingkungan buat seluruh pelosok negeri baik setelah holding energi terbentuk maupun tidak.



SP PGN juga menyayangkan pernyataan pihak-pihak tertentu yang seolah-olah ingin menjadikan PGN sebagai jaminan untuk memperkuat permodalan Pertamina dalam skema holding Migas dimana Pertamina sebagai holding jadi dijalankan.

 

“Pernyataan itu sulit diterima, karena akan mempengaruhi struktur pendanaan PGN untuk terus berkembang dan hanya memperlihatkan kesan bahwa Pertamina butuh pendanaan,” kata Rasyid.

 

Sementara itu, terkait harga gas yang tinggi, ia menyatakan semestinya itu bukan semata-mata menjadi alasan pembentukan holding karena hal tersebut seharusnya tidak terjadi apabila kementrian BUMN punya sikap tegas dalam mengatur BUMN dan anak usahanya.

 

"Kiranya kementerian BUMN dapat berperan lebih besar untuk bertindak sebagai 'Super Holding' yang membawahi ratusan BUMN dan berperan sebagai dirigen dalam mensinergikan seluruh BUMN di bawahnya, tidak sekedar urusan administrasi dan birokrasi semata," katanya.

 

Ia menegaskan, SP PGN selalu mendukung langkah pemerintah untuk terus memaksimalkan kinerja BUMN sehingga bermanfaat bagi kemakmuran rakyat melalui cara-cara yang baik dan tepat guna. (ANT)

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.