Senin, 18 Desember 2017
Adu "Strategi" Setya Novanto VS KPK dan "Perdebatan" yang Tersisa
Meski Novanto telah berhasil didakwa penuntut umum ke pengadilan, masih ada dua perdebatan yang belum terselesaikan.
Novrieza Rahmi
0
Adu
Terdakwa kasus dugaan korupsi KTP elektronik Setya Novanto saat mengikuti sidang perdana di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu (13/12). Foto: RES

Setya Novanto nampak tertatih ketika dibawa petugas ke ruang sidang Pengadilan Tipikor Jakarta. Raut wajah mantan Ketua DPR ini terlihat pucat. Padahal, saat pemeriksaan kesehatan pagi hari sebelum menuju ke pengadilan, Novanto dinyatakan sehat oleh dokter Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

 

Ketika duduk di kursi terdakwa, Novanto tertunduk lemas. Bahkan, setelah ketua majelis hakim Yanto mengetuk palu sebagai penanda memulai sidang, posisi wajah Novanto masih tertunduk. Yanto pun melanjutkan agenda sidang pada Rabu, 13 Desember 2017 itu dengan pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum KPK.

 

Sesuai hukum acara, ketua majelis terlebih dahulu menanyakan identitas Novanto. Beberapa kali Yanto mencoba, tetapi mantan Ketua Fraksi Partai Golkar ini bergeming. Sampai akhirnya, Novanto bersuara yang terdengar sedikit bergumam. Novanto mengaku sakit diare dan tidak diberi obat oleh dokter KPK.

 

Adu argumen antara penuntut umum dan pengacara Novanto tak terhindarkan. Penuntut umum membantah pengakuan Novanto dengan menghadirkan dokter KPK. Tak hanya itu, penuntut umum juga telah bersiap dengan dokter dari Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo (RSCM) dan tim Ikatan Dokter Indonesia (IDI).

 

Nampaknya, KPK telah mengantisipasi dan tidak mau "kecolongan" untuk kali kedua. Pasalnya, Novanto kerap menggunakan alasan sakit saat dipanggil KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai tersangka dan saksi. Masih ingat, ketika foto Novanto muncul dengan selang infus dan alat bantu pernapasan yang kemudian dibuat meme?

 

Masih ingat pula, ketika Novanto tidak hadir memenuhi panggilan KPK karena berbagai penyakit, seperti vertigo, gula darah, dan jantung? Belum lagi ketidakhadiran Novanto dalam sejumlah pemeriksaan lainnya yang menjadikan tugas negara, izin Presiden, dan menunggu putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai alasan.   

 

Terakhir, Novanto "menghilang" saat penyidik KPK hendak melakukan penangkapan. Suara Novanto tiba-tiba muncul dalam sambungan telepon wartawan salah satu televisi swasta, lalu Novanto muncul lagi di rumah sakit pasca mobil yang ditumpanginya mengalami kecelakaan. Berbagai intrik terjadi dalam penanganan perkara Novanto.

 

Novanto dan KPK bak "beradu strategi". KPK boleh jadi "kalah" di awal setelah hakim Cepi Iskandar mengabulkan permohonan praperadilan Novanto. Namun, KPK kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka pada 31 Oktober 2017. Tak mau kalah langkah, KPK mempercepat penyidikan perkara Novanto.

 

Apalagi, Novanto juga tengah mengajukan praperadilan kedua ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Akhirnya KPK berhasil melimpahkan perkara Novanto ke Pengadilan Tipikor Jakarta. Sidang pertama Novanto diagendakan digelar pada 13 Desember 2017 atau satu hari sebelum pembacaan putusan praperadilan.

 

Dengan kata lain, sidang pada 13 Desember 2017 itu adalah "penentu". Apabila sidang tidak berhasil digelar, masih ada kemungkinan Novanto kembali menang di sidang praperadilan dan lepas dari status tersangka. Sebaliknya, jika sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta berhasil digelar, praperadilan Novanto otomatis gugur.

 

Memang, masih ada perdebatan mengenai kapan sebenarnya praperadilan gugur. Apakah ketika hakim membuka sidang atau ketika surat dakwaan mulai dibacakan? Ada ahli yang berpendapat pemeriksaan pokok perkara baru dimulai ketika pembacaan dakwaan, ada pula ahli yang berpendapat ketika hakim mengetuk palu membuka sidang.

 

Terlepas dari itu, persidangan perdana Novanto di Pengadilan Tipikor Jakarta pun penuh intrik. Akan tetapi, penuntut umum berhasil meyakinkan hakim bahwa Novanto layak untuk disidangkan. Tentu, keyakinan hakim tersebut tak lepas dari keterangan dan hasil pemeriksaan tim dokter yang telah memeriksa kondisi kesehatan Novanto.

 

Lantas, penuntut umum dipersilakan ketua majelis hakim Yanto untuk membacakan surat dakwaan. Sepanjang pembacaan surat dakwaan, Novanto terlihat memegangi kepalanya sambil sedikit tertunduk. Entah apa yang mau ditunjukan Novanto. Yang pasti, surat dakwan sukses dibacakan penuntut umum Irene Putri beserta timnya.

 

Dengan demikian, otomatis keesokan harinya, 14 Desember 2017, hakim tunggal Kusno menyatakan permohonan praperadilan Novanto gugur. Tidak ada upaya hukum apapun yang dapat ditempuh Novanto atas putusan praperadilan. Mau tidak mau, Novanto harus menghadapi sidang lanjutan pemeriksaan pokok perkara.

 

Baca Juga: Praperadilan Novanto Gugur, Tak Ada Upaya Hukum Lanjutan

 

Siapa mengulur waktu?

Sejak pembacaan surat dakwaan dua mantan petinggi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Irman dan Sugiharto di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Maret 2017 lalu, KPK tak pernah sepi dari "hingar bingar" pemberitaan seputar kasus korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP).

 

Mulai dari peristiwa penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK yang juga penyidik e-KTP, Novel Baswedan, "serangan" Panitia Khusus Hak Angket DPR, kematian salah seorang saksi penting e-KTP, pembatalan status tersangka Novanto, penetapan kembali Novanto sebagai tersangka, hingga "drama" penangkapan Novanto.

 

Tindak tanduk Novanto pun kerap menjadi perhatian publik. Ada saja alasan Novanto untuk tidak memenuhi panggilan KPK, baik ketika dipanggil sebagai saksi maupun tersangka. Selain tak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK beberapa kali, Novanto juga melakukan berbagai langkah hukum melalui pengacaranya.

 

Langkah hukum dimaksud adalah menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), uji materi UU KPK ke MK, melaporkan pimpinan KPK ke Polisi, meminta perlindungan ke institusi penegak hukum lain, serta mengajukan praperadilan kedua ke PN Jakarta Selatan, meski kini sebagian upaya itu telah kandas.

 

Novanto menjadikan uji materi ke MK sebagai salah satu alasan untuk tidak memenuhi panggilan pemeriksaan KPK. Novanto juga pernah menjadikan aturan mengenai "izin presiden" untuk pemeriksaan anggota DPR dalam UU MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) dan hak imunitas sebagai alasan tidak hadir memenuhi panggilan KPK.

 

Padahal, menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, Pasal 58 UU MK secara tegas mengatur bahwa UU yang tengah diuji di MK tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan UU tersebut bertentangan dengan UUD 1945. Karena itu, uji materi di MK tidak akan menghambat proses penanganan perkara e-KTP di KPK.

 

Terlebih lagi, sambung Febri, ketentuan mengenai hak imunitas anggota DPR yang diatur dalam Pasal 80 UU MD3 memiiliki batasan-batasan tertentu. Memiliki hak imunitas bukan berarti memiliki kekebalan hukum tanpa batas. Sebab, meski hak imunitas disebut dalam UUD 1945, harus dibaca lebih lanjut aturan Pasal 224 UU MD3.

 

"Jelas sekali, pengaturan hak imunitas terbatas untuk melindungi anggota DPR yang menjalankan tugas. Tentu hal itu tidak berlaku dalam hal ada dugaan tindak pidana korupsi, karena melakukan korupsi pasti bukan bagian dari tugas DPR. Mari kita jaga lembaga terhormat ini," tuturnya kala itu.

 

Kemudian, mengenai syarat izin presiden untuk pemanggilan anggota DPR sebagai tersangka, sudah terpatahkan sendiri dengan UU MD3. Dimana, Pasal 245 ayat (3) mengatur beberapa pengecualian. Sekadar informasi, syarat izin presiden ditetapkan berdasarkan putusan MK terhadap uji materi Nomor 76/PUU-XII/2014.

 

UU MD3

Pasal 224

(1) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.

(2) Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena sikap, tindakan, kegiatan di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang semata-mata karena hak dan kewenangan konstitusional DPR dan/atau anggota DPR.

Pasal 245

(1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPR yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari Mahkamah Kehormatan Dewan. (Keterangan : MKD diganti "izin presiden" berdasarkan putusan MK)

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPR :

a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana;

b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau

c. disangka melakukan tindak pidana khusus.

 

Dengan demikian, tidak ada alasan bagi Novanto untuk tidak memenuhi panggilan pemeriksaan sebagai tersangka oleh KPK. Apalagi, ketika itu, 15 November 2017, Novanto memilih absen dari panggilan KPK dan terlihat hadir memimpin pembukaan sidang paripurna di DPR. Tak pelak, KPK bergegas melakukan penangkapan.

 

Pada malam harinya, KPK menyambangi kediaman Novanto. Namun, Novanto tak berada di rumah. Ada yang menyebut Novanto dijemput seseorang dari rumahnya, entah siapa. Sampai akhirnya Novanto diketahui mengalami kecelakaan dan dibawa ke RS Medika Permata Hijau. Mobil yang ditumpangi Novanto menabrak tiang listrik di kawasan Permata Hijau. Mobil itu dikemudikan oleh wartawan salah satu televisi swasta bernama Hilman Mattauch.

 

Mengetahui keberadaan Novanto, penyidik KPK bergegas ke RS Medika Permata Hijau. Penyidik juga "menempel" ketat Novanto. Sambil mengamati kondisi kesehatan Novanto, KPK melakukan penahanan sekaligus pembantaran. Berdasarkan rujukan dokter, Novanto pun dipindah ke RSCM. Ternyata, hasil pemeriksaan menunjukan Novanto tidak perlu lagi menjalani rawat inap. Novanto dinyatakan pula layak untuk menjalani pemeriksaan atau fit to be questioned.

 

Kuasa hukum Setya Novanto, Ketut Mulya Arsana usai sidang praperadilan Novanto Kamis, 30 November 2017.

 

Di luar itu, kuasa hukum Novanto yang lain tengah "bergumul" dengan praperadilan. Dalam sidang perdana praperadilan yang digelar pada Kamis, 30 November 2017, kuasa hukum KPK selaku termohon tidak memenuhi undangan sidang. Wakil Ketua PN Jakarta Selatan yang juga hakim tunggal praperadilan Novanto, Kusno membacakan surat yang dikirimkan KPK. Dalam suratnya, KPK memohon penundaan sidang.

 

Tak tanggung-tanggung, KPK meminta hakim menunda sidang paling sedikit tiga minggu untuk mempersiapkan praperadilan. Sontak, kuasa pemohon keberatan dengan permintaan KPK. Novanto yang diwakili kuasa hukumnya, Ketut Mulya Arsana mengaku sudah memperkirakan jika KPK akan meminta penundaan.

 

Ketut pun telah menyiapkan surat tanggapan. Intinya, kuasa hukum menangkap kesan adanya unsur kesengajaan KPK menunda sidang untuk menghambat proses pemeriksaan praperadilan Novanto. Sebab, sebelumnya, pimpinan KPK di berbagai media sudah menyatakan berniat mempercepat pelimpahan pokok perkara Novanto ke Pengadilan Tipikor.

 

"Hal tersebut jelas bahwa termohon KPK telah melakukan dan menunjukan itikad tidak baik dan telah melakukan unfairness procedure terhadap pemohon," katanya saat membacakan surat tanggapan atas permohonan penundaan KPK di PN Jakarta Selatan, Kamis (30/11).

 

Atas dasar itu, kuasa hukum Novanto meminta hakim tetap menggelar sidang praperadilan sesuai waktu yang ditentukan KUHAP. Kalau pun harus menunda sidang, mereka meminta hakim menunda paling lama tiga hari. Alhasil, hakim sependapat. Sidang praperadilan Novanto digelar kembali pada Kamis, 7 Desember 2017.

 

Sidang praperadilan pun dilanjutkan pada 7 Desember 2017. Kuasa hukum Novanto meminta hakim memadatkan agenda sidang. Masing-masing pihak menghadirkan ahli dan bukti-bukti. Pihak Novanto menghadirkan tiga ahli hukum, Margarito Kamis, Nur Basuki Winarno, dan Mudzakkir. Sementara, KPK menghadirkan Prof Komariah Emong Sapardjaja, Mahmud Mulyadi, dan Zainal Arifin Mochtar. Setelah pemeriksaan ahli dan bukti-bukti dirasa cukup, Kusno mengagendakan pembacaan putusan pada 14 Desember 2017.

 

Seolah berpacu dengan waktu, KPK bergegas merampungkan berkas penyidikan Novanto. KPK juga dengan cepat mengakomodasi permintaan Novanto untuk memeriksa beberapa saksi dan ahli meringankan. Memang, tidak semua ahli dan saksi meringankan diperiksa KPK karena tidak semuanya dapat hadir memenuhi panggilan KPK.

 

Alhasil, penyidik segera merampungkan berkas penyidikan Novanto dan melimpahkan ke penuntut umum. Saat itu pula penuntut umum mulai menyusun dakwaan Novanto. Pasca berkas penyidikan dinyatakan lengkap (P21), selanjutnya penyidik melakukan pelimpahan tersangka dan barang bukti ke penuntut umum.

 

Namun, pelimpahan tahap dua ini yang sedianya dilakukan pada 5 Desember 2017 terkendala karena tidak ada pengacara yang mendampingi Novanto. Pelimpahan tahap dua baru dilakukan keesokan harinya, 6 Desember 2017. Lagi-lagi, KPK bergerak cepat. Penuntut umum langsung melimpahkan berkas perkara Novanto ke Pengadilan Tipikor Jakarta.

 

Tak disangka, sehari kemudian, 7 Desember 2017, humas PN Tipikor Jakarta, Ibnu Basuki Widodo mengatakan, Ketua PN Jakarta Pusat telah menunjuk susunan majelis hakim yang akan menyidangkan perkara Novanto. Bahkan, ketua majelis hakim yang juga Ketua PN Jakarta Pusat, Yanto sudah mengagendakan sidang pertama Novanto pada 13 Desember 2017.

 

Bila mencermati alur perkara di pengadilan untuk acara pidana biasa, butuh waktu paling lama sekitar 14 hari sejak pelimpahan perkara dari penuntut umum sampai penetapan hari sidang. Tapi ingat, itu waktu paling lama! Bermula, pelimpahan perkara dari penuntut umum ke pengadilan, pemberian nomor register perkara, penyerahan berkas dari Panitera Muda ke Ketua PN, penunjukan susunan majelis, hingga penetapan hari sidang oleh ketua majelis.

 

Perdebatan (belum) selesai

Gugurnya praperadilan Novanto menyisakan sejumlah perdebatan yang belum selesai. Setidaknya ada dua hal. Pertama, mengenai kapan sebenarnya praperadilan dinyatakan gugur. Apakah ketika sidang pertama pokok perkara dibuka atau ketika pembacaan surat dakwaan dimulai? Kedua, kapan waktu penetapan seseorang menjadi tersangka. Apakah di awal penyidikan atau di akhir penyidikan seperti putusan praperadilan hakim Cepi Iskandar?

 

Menjawab pertanyaan pertama, mari memulai dengan putusan praperadilan hakim tunggal praperadilan Novanto yang kedua, Kusno. Dalam pertimbangannya, Kusno menyitir bunyi Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP dan putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015.

 

Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP

Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur.

Putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015

Menyatakan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP bertentangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa ‘suatu perkara sudah mulai diperiksa’ tidak dimaknai ‘permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama terdakwa/pemohon praperadilan’,

 

Menurut Kusno, sesuai bukti-bukti yang diajukan termohon KPK, terbukti benar perkara Novanto telah dilimpahkan dan ditetapkan hari sidang pada 13 Desember 2017. Hal ini dikuatkan dengan bukti rekaman elektronik berupa jalannya persidangan perkara atas nama Setya Novanto yang telah diputar dalam sidang praperadilan. Dari rekaman terlihat jelas hakim ketua majelis perkara pokok telah membuka persidangan dan menyatakan sidang terbuka untuk umum.

 

Walau begitu, kapan gugurnya praperadilan? Terkait hal ini, Kusno menjabarkan bahwa aturan gugurnya praperadilan dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP telah diperjelas melalui putusan MK Nomor 102/PUU-XIII/2015. Demi kepastian hukum dan keadilan, MK berpendapat perkara praperadilan gugur pada saat setelah digelar sidang pertama pokok perkara terdakwa atau pemohon praperadilan.

 

"Apabila dikaitkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, berarti permintaan praperadilan yang diajukan pemohon belum selesai, padahal pemeriksaan pokok perkara sudah mulai diperiksa oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor pada PN Jakarta Pusat. Dengan demikian, maka permohonan praperadilan yang diajukan oleh pemohon Setya Novanto haruslah dinyatakan gugur," ujar Kusno membacakan penetapannya.

 

Namun, Kusno tidak menjelaskan secara rinci, apakah "sidang pertama pokok perkara" itu dimulai ketika hakim membuka sidang atau saat dakwaan dibacakan. Sementara, ada ahli hukum yang berpendapat, gugurnya praperadilan bukan sekadar ketika hakim membuka sidang pertama pokok perkara, melainkan ketika surat dakwaan dibacakan.

 

Ahli dimaksud tak lain Prof Komariah Emong Sapardjaja, ahli yang dihadirkan oleh KPK sendiri. Mantan hakim agung ini berpendapat, sesuai Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP, pemeriksaan pokok perkara adalah ketika pembacaan surat dakwaan. Jadi, jika hakim baru membuka sidang, ia menilai, sesungguhnya pemeriksaan perkara belum dimulai.

 

Berbeda dengan Komariah. Mahmud Mulyadi, ahli hukum yang juga dihadirkan KPK, berpendapat praperadilan gugur ketika hakim membuka sidang pertama pokok perkara. Andaikata pembacaan dakwaan ditunda dan baru dibacakan pada sidang berikutnya, tentu namanya bukan lagi "sidang pertama" sebagaimana bunyi putusan MK.

 

Hukumonline mencoba meminta tanggapan ahli hukum pidana lain, Agustinus Pohan. Pengajar Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan ini mengatakan, praperadilan gugur ketika sidang pertama pemeriksaan pokok perkara dimulai, terlepas apakah pada hari itu dakwaan jadi dibacakan atau tidak.

 

"Sangat janggal bila suatu perkara pidana yang telah bersidangan, kemudian dihentikan karena ada putusan praperadilan yang dimenangkan tersangka," katanya.

 

"Perlu diketahui segala persoalan yang diajukan dalam praperadilan dapat dipersoalkan juga dalam peradilan perkara terkait. Bila SN (Setya Novanto) tetap ingin mempersoalkan kecukupan alat bukti, tentunya tetap dapat diajukan. Bila majelis berpendapat alat bukti kurang, sudah barang tentu majelis akan membebaskan," imbuhnya.

 

Dengan berbagai pendapat ini, di kemudian hari, masih terbuka peluang perdebatan mengenai kapan sebenarnya praperadilan gugur. Mungkin bukan Novanto, tetapi tersangka lain. Mungkin bukan KPK, tetapi penegak hukum lain. We'll see. Perdebatan kedua yang masih tersisa adalah mengenai kapan seharusnya penetapan seseorang menjadi tersangka. Apakah di awal atau di akhir penyidikan?

 

Hingga kini, KPK masih "bertahan" dengan pola-pola penetapan tersangka sebelumnya, yaitu menerbitkan Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang langsung disertai penetapan tersangka. Hal ini dapat dilihat ketika KPK kembali menetapkan Novanto sebagai tersangka untuk kedua kalinya. KPK tetap menetapkan Novanto sebagai tersangka bersamaan dengan Sprindik. Pola tersebut nampaknya tidak sama dengan pola Kepolisian dan Kejaksaan yang kerap menerbitkan Sprindik tanpa nama tersangka. 

 

Akan tetapi, apa yang dilakukan KPK bukan tanpa dasar. Terlebih lagi, pola seperti itu telah dilakukan KPK sejak lama, bukan hanya pada Novanto. Sayang, pola penetapan tersangka di KPK mulai rentan dipermasalahkan sejak putusan praperadilan hakim Cepi yang membatalkan penetapan tersangka Novanto.

 

Sebagaimana diketahui, hakim Cepi membatalkan status tersangka Novanto dengan beberapa alasan. Antara lain, hakim menganggap alat bukti yang dijadikan dasar bagi KPK untuk menetapkan Novanto sebagai tersangka tidak dapat dibenarkan karena diperoleh dari penyidikan tersangka lain.

 

Selain itu, Cepi berpendapat, UU KPK tidak mengatur jelas mengenai prosedur penetapan tersangka, sehingga KPK harus mengacu pada KUHAP. Sesuai KUHAP, penetapan tersangka tidak dapat dilakukan di awal, melainkan di ujung penyidikan. Hal ini mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 2 KUHAP.

 

Pasal 1 angka 2 KUHAP berbunyi, "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya" .

 

Jadi, menurut Cepi, bukti permulaan cukup untuk menetapkan tersangka tersebut diperoleh dari proses penyidikan, bukan dari proses penyelidikan seperti yang dilakukan KPK. Dalam pertimbangannya, Cepi juga menyitir putusan MK yang mensyaratkan pemeriksaan calon tersangka sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka.

 

Nampaknya, ketiga poin itu dapat menjadi "celah" bagi tersangka lain yang ingin mengikuti "jejak" Novanto lepas dari status tersangka di KPK. Berkaitan dengan ini, KPK tidak khawatir jika ada hakim praperadilan lain yang memiliki persepsi sama seperti Cepi.

 

Febri mengatakan, KPK telah membaca dan menganalisis putusan praperadilan Novanto yang diputus hakim Cepi. Pada dasarnya, KPK menghormati pertimbangan hakim Cepi yang menyatakan seharusnya penetapan tersangka di akhir penyidikan. Namun, Pasal 44 UU KPK membuka peluang bagi KPK untuk menemukan "bukti permulaan yang cukup" saat tingkat penyelidikan.

 

"Setelah kami pelajari aspek hukumnya, ketentuan khusus di Pasal 44 UU KPK masih tetap berlaku, bahwa sejak penyelidikan KPK sudah dapat mencari alat bukti. Dan, jika ditemukan bukti permulaan yang cukup, maka dibahas lebih lanjut dan dapat ditingkatkan ke penyidikan," terangnya kepada hukumonline.

 

Baca Juga: Cerita di Balik Mundurnya Fredrich dan Otto dari Tim Pengacara Setya Novanto

 

Menurut Febri, frasa "bukti permulaan yang cukup" yang dalam UU KPK diartikan sebagai minimal dua alat bukti, sama dengan arti dari bukti permulaan di Pasal 1 angka 14 KUHAP yang mengatur definisi tersangka. "Jadi secara sederhana, ketika KPK sudah punya bukti permulaan yang cukup maka di sana sudah jelas dugaan tindak pidana korupsi dan dugaan pelakunya siapa. Penjelasan yang sama tentang makna bukti permulaan dan bukti permulaan yang cukup itu ditegaskan juga di putusan MK," tuturnya.

 

Pasal 44 UU KPK

Pasal 1 angka 2 KUHAP

Pasal 1 angka 14 KUHAP

(1) Jika penyelidik dalam melakukan penyelidikan menemukan bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi, dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal ditemukan bukti permulaan yang cukup tersebut, penyelidik melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

(4) Dalam hal Komisi Pemberantasan Korupsi berpendapat bahwa perkara tersebut diteruskan, Komisi Pemberantasan Korupsi melaksanakan penyidikan sendiri atau dapat melimpahkan perkara tersebut kepada penyidik kepolisian atau kejaksaan.

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana

 

Mengenai perdebatan ini, pengajar hukum acara pidana Fakultas Hukum Universitas Indonesia Flora Dianti ternyata memiliki pendapat yang berbeda dengan KPK. Ia justru sepakat dengan pendapat hakim Cepi bahwa seharusnya penetapan tersangka dilakukan di ujung penyidikan dan bukan di awal penyidikan.

 

Flora menerangkan, harus dibedakan antara penyelidikan dan penyidikan. Sesuai ketentuan KUHAP, penyelidikan itu bertujuan untuk mencari tahu apakah ada unsur pidana dalam suatu peristiwa hukum. Sementara, penyidikan bertujuan membuat terang suatu tindak pidana dengan mengumpulkan bukti-bukti untuk kemudian menetapkan siapa tersangkanya.

 

"Memang tahapannya begitu. Pertama Sprindik dulu. Jadi, di Sprindik seharusnya belum ada nama tersangkanya. Dugaan (calon) tersangka, saksinya, boleh. Sprindik, lalu SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan) diserahkan tujuh hari kepada semua pihak. Untuk apa? Supaya calon tersangka bisa tahu ini bukti yang dikumpulkan dan nanti akan dijadikan dasar untuk penetapan tersangka. Memang, penetapan tersangka harusnya terakhir," paparnya.

 

Kendati demikian, Flora tidak menampik jika ada aturan khusus dalam UU KPK yang memberi peluang KPK menemukan bukti permulaan yang cukup di tahap penyelidikan. Tapi, ia menggarisbawahi bahwa frasa yang terdapat dalam Pasal 44 ayat (1) UU KPK itu menyebutkan "bukti permulaan yang cukup adanya dugaan tindak pidana korupsi", bukan "bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan tersangka".

 

"(Jadi) Bukti permulaan itu untuk apa? Bukan untuk menentukan tersangka, (tapi) untuk menentukan ada tidaknya suatu tindak pidana (korupsi), karena definisi penyelidikan itu mencari tahu tindak pidananya ada atau tidak. Kalau ada, baru masuk ke penyidikan dan di penyidikan tujuan terakhirnya apa? Menentukan tersangka. Makanya benar, penentuan tersangkanya harus terakhir," ucapnya.

 

Flora berpendapat, telah terjadi kesalahan dalam praktik penanganan perkara selama ini. Para penegak hukum semestinya tertib administrasi. Meski administrasi hanya permasalahan formalitas, ia menganggap harus tetap diperbaiki agar tercipta due process of law, serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersangka.

 

Ia memberikan berharap, agar ke depan ada perubahan dalam proses administrasi penyidikan. Sprindik tidak lagi mencantumkan nama tersangka. Cukup mencantumkan nama saksi atau calon tersangka. Penetapan tersangka, nanti, di ujung penyidikan. Selain itu, sesuai putusan MK, penyidik harus memeriksa calon tersangka sebelum penetapan tersangka.

 

Baca Juga: Dakwaan Setnov Ungkap Beberapa Pertemuan Bahas Proyek e-KTP

 

"Kapan pemeriksaan calon tersangka? Namanya kan ada calon tersangka, berarti sudah harus ada dulu tindak pidananya. Tindak pidananya itu ada dimana? Setelah Sprindik keluar. Setelah Sprindik keluar, namanya bukan tersangka, tapi calon tersangka. Jadi, tulisannya di Sprindik harusnya calon tersangka atau saksi. Selama ini kan tidak ada istilah calon tersangka, adanya saksi, tulis saja saksi (di Sprindik). Nah, sebelum dia ditetapkan jadi tersangka, dia harus diperiksa dulu. Diperiksanya bukan di tahap penyelidikan lho, tapi di tahap penyidikan," tandasnya.

 

Dengan demikian, perdebatan mengenai apakah seharusnya penetapan tersangka di awal atau di ujung penyidikan, masih belum terselesaikan. Terlebih lagi, hakim tunggal praperadilan kedua Novanto, Kusno tidak mempertimbangkan kembali soal materi permohonan praperadilan Novanto karena permohonan praperadilan Novanto telah gugur.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.