Senin, 18 Desember 2017
Holding BUMN Tambang
Mengenal Optimisme Pemerintah Soal Holding BUMN Tambang
Holding BUMN industri pertambangan diharapkan akan menjadikan BUMN Tambang menjadi besar, kuat, dan lincah dalam mengatasi dominasi pangsa pasar.
M Dani Pratama Huzaini
0
Mengenal Optimisme Pemerintah Soal Holding BUMN Tambang
Kementerian BUMN. Foto: YOZ

Pemerintah begitu optimis terhadap rencana holding Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Hal ini terlihat dari janji pemerintah yang memastikan bahwa pembentukan holding BUMN tidak akan merugikan perusahaan negara, justru melalui holding BUMN, pemerintah berharap dapat meraih keuntungan dan mampu bersaing dengan perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.

 

Dalam berbagai kesempatan, pemerintah menjelaskan alasan utama dari holding adalah untuk memperkuat peran BUMN sebagai agen pembangunan nasional. Selain itu untuk menjamin pendanaan mandiri yang berkesinambungan sehingga tidak semata bergantung pada APBN.

 

Melalui holding pula, diharapkan terjadi akselerasi dan penguatan industri sektoral sehingga BUMN mampu menjadi leading di dalam negeri dengan memperkuat kapasitas, menyelaraskan operasi, dan mencapai sinergi. Staf Khusus Menteri BUMN Wianda Pusponegoro, menegaskan pembentukan holding BUMN juga untuk menjadikan BUMN lebih besar, kuat, dan lincah.

 

“Besar, kuat, dan lincah itu hanya kata sifat saja. Tujuan akhirnya adalah agar BUMN lebih mampu melayani masyarakat, karena BUMN pada dasarnya milik rakyat," katanya, Selasa (5/12), di Jakarta.

 

Dalam laporan progress roadmap BUMN yang dikeluarkan oleh Deputi Restrukturisasi dan Pembangunan Usaha BUMN, Kementerian BUMN menyebutkan cita-cita untuk BUMN Indonesia adalah menjadikan BUMN sebagai badan usaha yang profesional, kompetitif, dan memberi kesejahteraan untuk rakyat banyak.

 

Disebutkan dalam framework peta jalan BUMN, sebagai agen pembangunan dan penciptaan nilai, tujuan akhir dari peta jalan BUMN tersebut adalah terwujudnya kemandirian BUMN melalui sinergi antara BUMN; kesejahteraan rakyat banyak dengan upaya hilirisasi dan optimalisasi kandungan lokal sehingga berdampak terhadap ketersediaan lapangan kerja, sustainability yang diupayakan melalui pembangunan ekonomi daerah secara terpadu, serta pemerataan dan kesetaraan.

 

“Untuk mewujudkan hal-hal tersebut, dibutuhkan pembangunan infrastruktur dan konektivitas satu sama lain. Selain itu peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dan produktivitas, tata kelola yang baik dengan menerapkan good governance, dan stabilitas iklim usaha melalui kepastian peraturan dan kebijakan negara,” ujar Wianda.

 

(Baca Juga: Isu Monopoli dan Kepailitan di Tengah Holding BUMN Tambang)

 

Pertama, untuk sinergi antara BUMN, pemerintah berencana menggerakkan sinergi dalam 4 kategori demi meningkatkan efisiensi dan nilai tambah. Upaya untuk meningkatkan sinergi tersebut dilakukan melalui konsolidasi dalam bentuk aset maupun saham. Hal ini sudah terlihat melalui langkah pemerintah mengkonsilidasikan BUMN sektor semen dalam rangka meningkatkan capacity laverage dan operational efficiency melalui pembentukan investment holding.

 

Upaya lainnya adalah melalui sinergi aliansi strategis dan/atau resource sharing. Hal ini dilakukan dengan jalan joint venture investasi smelter. Join venture ini dalam pengembangan smelter grade alumina di daerah Mempawah dengan total kepemilikan sebesar 51%. Sinergi lainnya melalui kolaborasi atau kerjasama dalam bentuk kontrak anata PT Bukit Asam (PTBA) dan PLN, di mana PTBA sebagai supplier batubara untuk PLTU PLN.

 

Sementara, sinergi terakhir dilakukan secara transaksional business to business. Kerja sama dari sisi transaksional terkait kebutuhan jasa keuangan untuk pembayaran, transaksi dan kebutuhan telekomunikasi dan jaringan. Operasi bisnis dan operasional BUMN melalui transaksi pembayaran BUMN Perbankan dan telekomunikasi.

 

Kedua, untuk aktivitas hilirisasi dan kandungan lokal, dilakukan dengan mendorong hilirisasi dan kandungan lokal untuk meningkatkan nilai tambah. Latar belakang munculnya kesadaran hilirisasi adalah karena belum optimalnya nilai tambah atas pengolahan mineral dan komoditas lainnya.

 

“Untuk itu, dengan adanya hilirisasi menjadi suatu cara bagi BUMN untuk memberikan nilai tambah atas produk yang dimiliki dengan tujuan untuk pengurangan harga dan peningkatan volume,” kata Wianda.

 

Sementara terkait kandungan lokal, evaluasinya adalah masih tingginya impor bahan baku dari luar, lemahnya industry dasar nasional, dan tidak meratanya supply chain. Dalam kasus industri farmasi, diketahui bahwa mayoritas bahan baku obat diperoleh dengan cara impor. Hal ini menjadi salah satu penyebab tingginya harga obat di Indonesia.

 

Untuk itu, dalam sebagai upaya untuk peningkatan kandungan lokal industri farmasi, mulailah diinisiasi untuk produksi bahan baku obat; pendirian pusat riset dan produksi; technology transfer; dan komersialisasi bahan baku. Secara umum, tujuan peningkatan kandungan lokal adalah pengurangan biaya bahan baku, peningkatan profitabilas, peningkatan kualitas, dan pengurangan penggunaan devisa.

 

(Baca Juga: Jalan Berliku Terbentuknya Holding BUMN Tambang)

 

Ketiga, dalam upaya pembangunan ekonomi daerah secara terpadu, BUMN dirancang untuk bersinergi dalam merevitalisasi, menggerakkan, dan menghubungkan kawasan ekonomi baru di daerah. Misalnya di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei dengan kawasan industri baru di Kuala Tanjung. Kendala selama ini adalah ketiadaan akses di 3 sektor vital yang kini mulai dibuka yakni energi, telekomunikasi, transportasi.

 

Sumber: Kementerian BUMN

 

Keempat, kemandirian keuangan dan pencipataan nilai. BUMN perlu menjadi mandiri dan berkelanjutan secara finansial seta mampu mencipakan finansial, diluar mandatnya sebagai agen pembangunan untuk negeri. Selama ini, sumber pendanaan internal BUMN berasal dari konsolidasi yang dilakukan antara BUMN dengan BUMN lainnya.

 

Konsolidasi ini untuk memperkuat capacity laverage dan intercompany loan sebagai bagian dari akselerasi pertumbuhan. Sementara sumber pendanan eksternal berasal dari struktur pendanaan yang optimal dengan perpaduan institusi perbankan, alternatif pendanaan, dan investasi dari partner.

 

Transparansi tetap penting

Dengan adanya holding BUMN, Mantan Direktur Utama PT Timah Tbk Erry Riyana Hardjapamekas mengakui ada manfaat yang besar bagi induk perusahaan, anggota holding, dan masyarakat Indonesia. Namun, ia tetap menggarisbawahi perlunya transparansi dan azas ketaatan hukum.

 

“Secara prinsip saya sepakat dengan konsep holdingisasi asalkan ada transparansi, tidak melanggar hukum, dan tidak melepaskan kontrol dari negara. Secara konsep, holding ini bagus dan positif terutama kalau kita mau menuju pada hilirisasi perusahaan tambang,” ujarnya.

 

Erry menambahkan, keuntungan dari kehadiran holding tambang ini antara lain optimasi sinergi logistik, pemasaran, dan operasional. Holding juga bisa dipakai untuk melaksanakan mekanisme saling silang. Saat harga timah turun, yang memproduksi nikel bisa membantu. Saat batubara turun, yang produksi timah bisa bantu.

 

Mantan Wakil Ketua KPK periode 2003-2007 ini mencontohkan, keuntungan secara korporasi dari kehadiran holding ini seperti PT Timah Tbk yang memiliki kantor perwakilan di London untuk mengurusi bisnis di kawasan Eropa dan Amerika Utara atau PT Aneka Tambang Tbk yang memiliki kantor perwakilan di Jepang. Perusahaan-perusahaan anggota lainnya bisa mengoptimasi hal tersebut untuk bisnis mereka.

 

“Selain itu, leverage tiga perusahaan apabila disatukan dalam satu holding, pasti membuat perusahaan cukup kuat untuk menarik modal dan ekspansi bagi anak-anak usahanya,” kata Erry.

 

Meski begitu, Erry menekankan agar di masa mendatang holding ini lebih menjunjung transparansi, tidak melanggar hukum, dan mengikuti semua aturan yang berlaku. Terutama merujuk pada UU Pasar Modal dan BUMN, karena ketiga perusahaan yang menjadi anggota holding adalah perusahaan terbuka.

 

Terkait isu tentang bakal berkurangnya peran parlemen dalam mengawasi tiga perusahaan BUMN yang menjadi anggota holding, Erry menyatakan hal itu sebenarnya bukan suatu hal yang patut dicemaskan. “Itu teknis dan tidak usah khawatir. Saya malah lebih mengkhawatirkan Freeport karena melibatkan Pemda. Lebih enak kalau Freeport itu perusahaan terbuka, lebih enak dan lebih transparan,” kata dia.

 

Peneliti ekonomi dari Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK) Indonesia, M Faiz Aziz, mengatakan sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung No 21 P/HUM/2017, PP Nomor 72 Tahun 2016 tidak bertentangan dengan UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN, UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. “Menurut MA kan tidak ada masalah di sana. Jadi lebih baik kita kawal dan monitor saja bagaimana holding ini nanti,” kata Faiz.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.