Jumat, 12 January 2018
Foto Essay
Bongkar Pasang Rambu Larangan Motor
Masyarakat tetap menunggu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi kesemrawutan lalu lintas.
Resa Esnir
0
Bongkar Pasang Rambu Larangan Motor
Petugas saat membongkar rambu larangan motor melintasi di Jl. MH Thamrin Jakarta Pusat. Foto: RES

Sekitar tiga tahun sudah larangan sepeda motor lewat di Jalan MH Thamrin Jakarta Pusat berjalan. Larangan itu berlaku melalui Peraturan Gubernur (Pergub) DKI Jakarta No. 141 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Pergub DKI Jakarta No. 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Bermotor.

 

 

Saat awal pemberlakuan, sejumlah rambu atau marka jalan larangan motor melintas pun dipasang. Tujuannya agar masyarakat tahu mengenai pelarangan ini. Meski begitu, masyarakat sempat bingung mengenai pelarangan ini.

 

 

Dalam aturan disebutkan, pelarangan tersebut berlaku setiap hari kecuali pukul 23.00 WIB hingga 05.00 WIB. Namun masih ada masyarakat yang tak tahu mengenai aturan tersebut. Akhirnya, saat itu tak sedikit masyarakat yang ditilang aparat kepolisian lantaran lewat di kawasan tersebut.

 

 

Pergub yang terbit di era Gubernur Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok itu tentu saja memicu pro dan kontra. Bahkan banyak pihak yang mengajukan uji materi Pergub tersebut ke Mahkamah Agung (MA).

 

 

Gayung pun bersambut. Pada akhirnya, MA membatalkan Pergub yang melarang sepeda motor melintasi Jl. MH Thamrin Jakarta Pusat. Intinya, pasca putusan MA bernomor 57 P/HUM/2017 itu, masyarakat bisa melintasi Jl. MH Thamrin hingga Jl. Merdeka Barat dengan sepeda motor.

 

 

Putusan MA ini sejalan dengan rencana Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan mengkaji efektivitas pelarangan. November 2017 lalu, Anies dan Wagub Sandiaga uno sempat mengatakan akan menghapus Pergub larangan motor. Menurut Anies saat itu, pelarangan motor lewat di JL. MH Thamrin merupakan suatu bentuk diskriminasi.

 

 

Putusan pun telah dijatuhkan. Kemudian, rambu larangan motor kembali dibongkar oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Tentu saja, putusan MA ini menimbulkan suasana baru bagi masyarakat yang kerap melintas di kawasan tersebut.

 

 

Mamat misalnya. Pria berusia 38 tahun yang sehari-hari berprofesi sebagai pengemudi ojek online tersebut menyambut positif putusan MA. Menurutnya, dicabutnya pelarangan motor tersebut menguntungkan para pengemudi ojek online.

 

Masyarakat lain juga sama. Maria (24 tahun) yang bekerja di kawasan Jl. MH Thamrin dengan mengendarai sepeda motor setiap harinya merasa senang dengan adanya pembatalan ini. "Saya setuju dengan pembatalannya, karena Jalan Thamrin itu emang seharusnya bisa dilewati oleh mobil atau pun motor. Untuk mengurai kemacetan di jalan protokol bukan dengan pelarangan motor, jika motor enggak boleh lewat jalan protokol otomatis harus memutar jalan, dan malah bikin macet juga," ujar Maria.

 

 

Rommy (30 tahun) setuju dengan pembatalan ini. Namun ia berharap, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuat peraturan lain agar bisa mengurangi kemacetan di jalan protokol. “Menurut saya setuju adanya pembatalan, asal peraturannya dibatasi lagi, seperti contoh pembagian jalur motor mobil di Jalan Thamrin supaya tidak semrawut," katanya.

 

 

Putusan pun telah dijatuhkan. Kini, tinggal bagaimana Pemprov DKI Jakarta menyikapi hal ini. Di satu sisi, mengurangi kemacetan menjadi salah satu hal yang diinginkan warga DKI. Tapi di sisi lain, dalam mengatasi kesemrawutan lalu lintas tersebut, jangan sampai ada masyarakat yang dirugikan atau terdiskriminasi.

 

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.