Kamis, 01 Pebruari 2018
Kolom
​​​​​​​Prahara Etik di Mahkamah Konstitusi Oleh: Alfin Sulaiman*)
​​​​​​​Terdapat beberapa hikmah dari peristiwa ini.
RED
0
​​​​​​​Prahara Etik di Mahkamah Konstitusi Oleh: Alfin Sulaiman*)
Alfin Sulaiman. Foto: Koleksi Pribadi

Artikel bertajuk “Ketua Tanpa Marwah” (Kompas, 25/1/2018) sangat layak dibaca dan dicerna secara bijaksana oleh masyarakat, khususnya kalangan hukum, baik akademisi, praktisi, maupun para pemerhati Mahkamah Konstitusi (MK). Pilihan sikap yang dilakukan Sdr. Abdul Ghoffar Husnan sebagai penulis artikel tersebut dalam kapasitas dan identitasnya sebagai pejabat fungsional Peneliti di Mahkamah Konstitusi (MK) terbukti berhasil membuat geger dunia hukum Indonesia.

 

Dengan pilihan sikap menggunakan kapasitas dan identitasnya sebagai Pejabat Fungsional Peneliti pada MK jelas menghasilkan resonansi yang berbeda dibanding jika beliau menyatakan sikap dan pendapatnya dalam kapasitas dan identitas pribadi yang secara konstitusional dijamin haknya atas nama “kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan” (Pasal 28 UUDNRI Tahun 1945) atau setidak-tidaknya menggunakan kapasitas dan identitas lain (seperti mahasiswa misalnya) yang lebih terjamin keleluasaannya atas nama kebebasan akademik.

 

Pikiran yang disampaikan secara tertulis dan terbuka oleh Sdr. Abdul Ghoffar Husnan pada intinya mengetuk “hati sanubari” Hakim Konstitusi Arief Hidayat untuk mundur yang kemudian nampaknya mendapat dukungan dari segelintir masyarakat, baik sendiri-sendiri maupun berkelompok, meskipun belum sepenuhnya konkrit, apakah Hakim Konstitusi Arief Hidayat diminta mundur sebagai Ketua MK atau mundur sebagai Hakim Konstitusi? sebab dalam artikel tersebut hanya dinyatakan “…oleh karena itu, menyikapi putusan Dewan Etik untuk yang kedua kalinya, seharusnya Arief Hidayat mundur…”.

 

Dengan demikian, mundur sebagai Ketua MK atau mundur sebagai Hakim Konstitusi jelas merupakan 2 (dua) persoalan hukum yang berbeda dan akan menghasilkan implikasi hukum yang juga berbeda.

 

Secara normatif dalam Pasal 23 ayat (1) UU No.24/2003 jo. UU No.8/2011 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) memang terdapat pengaturan bahwa salah satu alasan Hakim Konstitusi diberhentikan secara hormat adalah “mengundurkan diri atas permintaan sendiri yang diajukan kepada Ketua MK”.

 

Sehingga jika yang diharapkan dari Arief Hidayat adalah mundur sebagai Hakim Konstitusi maka hal ini sepenuhnya mengandalkan hati nurani dan inisiatif yang bersangkutan. Meskipun jika yang bersangkutan tidak bersedia mengundurkan diri maka hal itupun dijamin berdasarkan konstitusi dan UU MK.

 

Sebab secara normatif, tidak ada satu ketentuan pun yang dapat membuat Hakim Konstitusi berhenti dari jabatannya hanya karena mendapat desakan (meskipun boleh jadi terstruktur, sistematis, dan masif) dari masyarakat, kecuali yang bersangkutan secara sukarela mengundurkan diri.

 

Selain dapat diberhentikan secara hormat, Hakim Konstitusi juga dapat diberhentikan secara tidak hormat berdasarkan 8 alasan yang tercantum dalam Pasal 23 ayat (2) UU MK beserta tahapan mekanismenya yang diatur dalam ayat-ayat berikutnya dalam Pasal tersebut.

 

Adapun jika yang diharapkan dari seorang Arief Hidayat adalah mundur sebagai Ketua MK maka pihak yang memiliki legal standing untuk hal itu hanyalah para hakim konstitusi. Namun secara normatif sulit menemukan celah hukum, baik dalam UU MK maupun dalam “Sapta Karsa Hutama” (PMK Kode Etik), yang memungkinkan impeachment Ketua MK atau setidaknya mekanisme “mosi tidak percaya” mayoritas para hakim konstitusi kepada Ketua MK di tengah masa jabatannya.

 

Dalam konteks ini, Pembentuk UU MK dan penyusun PMK Kode Etik nampak berprasangka baik bahwa potensi persoalan semacam ini dapat diselesaikan dengan bijaksana mengingat pola relasi sesama Hakim Konstitusi bersifat kolektif kolegial.

 

Satu hal menarik dalam Pembukaan “Sapta Karsa Hutama” sebagai Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi yang diatur dalam Peraturan MK No. 09/PMK/2006/ tentang Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi (PMK Kode Etik) ini disebutkan bahwa “Sapta Karsa Hutama” dibuat untuk membantu masyarakat pada umumnya termasuk lembaga-lembaga negara, dan badan-badan lain, agar lebih memiliki pengertian terhadap fungsi MK.

 

Frasa “agar lebih memiliki pengertian terhadap fungsi MK” dapat dimaknai bahwa Sapta Karsa Hutama sejatinya merupakan instrumen proteksi diri (self-protection) bagi MK agar tidak mudah diserang (khususnya serangan terhadap independensi Hakim Konstitusi) oleh kepentingan pihak eksternal (baik masyarakat pada umumnya, termasuk lembaga-lembaga negara, dan badan-badan lain).

 

Sebab diakui pula dalam Sapta Karsa Hutama tersebut bahwa tantangan dan ‘potensi serangan’ terhadap independensi hakim Konstitusi dapat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain “…bujuk rayu, tekanan, paksaan, ancaman, atau tindakan balasan karena kepentingan politik, atau ekonomi tertentu dari pemerintah atau kekuatan politik yang berkuasa, kelompok atau golongan tertentu, dengan imbalan atau janji imbalan berupa keuntungan jabatan, keuntungan ekonomi, atau bentuk lainnya” (garis bawah dari Penulis).

 

Dengan masih tetap berprasangka baik atas ketulusan Sdr. Abdul Ghoffar Husnan dalam mencintai MK dan bangsa Indonesia, Penulis berpendapat bahwa pernyataan sikap pribadi sahabat Abdul Ghoffar Husnan secara tertulis dan terbuka sangat rentan dan sensitif ditunggangi oleh kepentingan “kelompok atau golongan tertentu” di luar kendali Sdr. Abdul Ghoffar Husnan.

 

Dengan semakin disadari besarnya kewenangan dan luasnya dampak dari suatu Putusan MK maka seiring waktu berjalan semakin banyak “kelompok atau golongan tertentu” yang sangat berkepentingan atas komposisi dan konfigurasi hakim konstitusi. Beberapa isu-isu krusial (hard cases) dalam perkara constitutional review suatu UU/Perppu di MK, terlebih lagi soal sengketa hasil Pilkada atau menjelang Pilpres 2019, komposisi dan konfigurasi hakim konstitusi jelas sangat diperhitungkan oleh para calon pemohon yang akan berperkara di MK.

 

Dalam konteks sistem ketatanegaraan Amerika Serikat misalnya, sangatlah berisiko bagi seorang Presiden Amerika Serikat untuk memilih Hakim Agung yang memiliki filosofi dan paradigma hukum berbeda dengan kepentingan pribadi atau partai politiknya. Bahkan dalam film The Pelican Brief secara fiksi digambarkan bahwa suatu korporasi perminyakan harus mengambil kebijakan untuk membunuh 2 (dua) orang Hakim Agung hanya karena keduanya dianggap memiliki filosofi dan paradigma hukum yang lebih condong pada konservasi lingkungan ketimbang berpihak pada investasi dan iklim usaha perminyakan agar Presiden dalam film tersebut dapat segera melantik Hakim Agung dari suatu proses nominasi yang “disponsori” oleh korporasi tersebut.

 

Selain masih bersifat sumir (apakah Arief Hidayat diminta mundur sebagai Ketua MK atau diminta mundur sebagai Hakim Konstitusi?), desakan dan harapan segelintir masyarakat, baik individual maupun berkelompok, tersebut juga sarat dengan nuansa conflict of interest. Sebab banyak di antara mereka, baik secara individu maupun elit kelompok, secara normatif telah memenuhi syarat sebagai calon Hakim Konstitusi dan tidak jarang pula individu dan kelompok tersebut merupakan pihak-pihak yang acapkali berperkara di MK, baik dalam kapasitas pemohon, kuasa hukum, ahli, ataupun pihak terkait.

 

Singkat kata, desakan dan harapan agar Arief Hidayat mundur yang dilakukan oleh Sdr. Abdul Ghoffar Husnan yang kemudian mendapat dukungan dari segelintir masyarakat, baik sendiri-sendiri maupun berkelompok, nampak sumir dan patut diduga “salah alamat”. Sebab jika hal itu yang diinginkan maka desakan dan harapan itu seharusnya dialamatkan kepada DPR sebagai lembaga pengusul Arief Hidayat untuk tidak lagi memilih yang bersangkutan sebagai Hakim Konstitusi.

 

Namun ternyata DPR sebagai lembaga pengusul Arief Hidayat sebagai Hakim Konstitusi justru memilih kembali yang bersangkutan untuk periode kedua. Jika hal ini telah tejadi maka menurut pendapat Penulis, Presiden pun secara administratif tidak kuasa untuk (misalnya) tidak menandatangani Keputusan Presiden atas nama seseorang untuk mengemban amanah sebagai Hakim Konstitusi manakala lembaga pengusul (in casu: DPR) telah menyetujui yang bersangkutan sebagai Hakim Konstitusi.

 

Soal pelanggaran etik kedua yang telah diputus oleh Dewan Etik terhadap Hakim Konstitusi Arief Hidayat merupakan pelanggaran etik yang dilatarbelakangi suatu peristiwa politik yang tentunya kental dengan nuansa politis sehingga jelas menjadi tidak fair jika dikomparasikan dengan mundurnya beberapa Hakim Konstitusi (misalnya Arsyad Sanusi atau Jimly Asshiddiqie) yang jelas berbeda latar belakang ceritanya.

 

Secara reflektif, pertemuan antara Hakim Konstitusi Arief Hidayat dan beberapa anggota Komisi III DPR di suatu hotel di Jakarta jelas merupakan peristiwa politik yang hanya mungkin terjadi sebagai ekses negatif dari lalainya kita sebagai suatu negara hukum dalam menjaga intitusi MK dengan tetap mempertahankan aturan mengenai periodisasi jabatan Hakim Konstitusi.

 

Dalam konteks ini, DPR/Pemerintah seharusnya peka untuk segera menghapus norma pengaturan mengenai periodisasi jabatan hakim konstitusi, sebab pernah MK ‘diberi kesempatan’ untuk menyatakan norma a quo inkonstitusional (vide Putusan MK No. 73/PUU-XIV/2016), namun MK secara bulat memilih untuk menerapkan prinsip “membatasi diri” (judicial restraint) dengan memutus bahwa pemohon tidak memiliki legal standing sehingga dalam amar putusan tersebut dinyatakan permohonan a quo tidak dapat diterima.

 

Terdapat beberapa hikmah dari peristiwa ini, antara lain: 1). Penulis sepakat dengan pendapat Sdr. Abdul Ghoffar Husnan bahwa Dewan Etik seharusnya diperkuat; 2). Secara normatif, jabatan Hakim Konstitusi sebaiknya tidak lagi diatur dalam sistem periodisasi (period), melainkan diatur masa jabatan yang relatif panjang dan tidak dapat dipilih kembali, dengan syarat: usia minimal saat pengangkatan ditingkatkan; 3). Substansi dan strategi dalam menyampaikan suatu gagasan adalah sama pentingnya. Substansi yang baik, namun disampaikan dengan strategi yang berisiko tinggiditunggangi kepentingan pihak lainhanya akan menimbulkan persoalan baru yang lebih besar.

 

*)Alfin Sulaiman (pendapat pribadi). Alumni Bimtek Mahkamah Konstitusi tentang Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Bagi Pengacara/Advokat, Cisarua, Bogor, Tahun 2017.

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.