Rabu, 07 Maret 2018
Kolom
Aspek Hukum Proyek Infrastruktur Oleh: Roziqin*)
​​​​​​​Berbagai kejadian robohnya proyek infrastruktur beberapa waktu lalu membuat masyarakat resah. Pemerintah pun belum mengumumkan hasil evaluasi. Hukum harus ditegakkan.
RED
0
Aspek Hukum Proyek Infrastruktur Oleh: Roziqin*)

Gencarnya pembangunan infrastruktur saat ini perlu mendapat apresiasi. Proyek-proyek konstruksi masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) dan tercantum dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 58 tahun 2017. Perpres ini merupakan perubahan dari Perpres Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional yang ditandatangani pada 8 Januari 2016.

 

Namun sayangnya masifnya proyek konstruksi dibarengi dengan terjadinya beberapa kecelakaan kerja. Situasi ini menjadikan masyarakat menjadi was-was setiap melewati proyek konstruksi, khususnya proyek melayang (elevated). Saat ini setidaknya terdapat lima insiden kecelakaan yang terjadi sepanjang 2018 yaitu di proyek Jalan Tol Depok-Antasari; proyek light rapid transit (LRT) di Jalan Kayu Raya, Pulo Gadung, Jakarta Timur; proyek Double-Double Track (DDT) di Jalan Matraman Raya, Jakarta Pusat; jalur kereta api Bandar Udara Soekarno Hatta, dan terakhir di Tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) yang berada di dekat gardu tol Kebon Nanas Jalan DI Panjaitan, Jakarta Timur.

 

Deretan daftar kecelakaan tersebut menambah daftar hitam rentetan kecelakaan sebelumnya yang terjadi pada 2017. Pada 2017, ada tujuh kecelakaan yang terjadi di proyek LRT Palembang, Sukabumi, Tol Bogor-Ciawi, Sukabumi, Jalan Tol Pasuruan Probolinnggo, LRT Jakarta, Crane Tol Jakarta-Cikampek, Jembatan Ciputrapinggan, dan Tol Pemalang-Batang.

 

Berbagai kecelakaan tersebut seharusnya menjadi perhatian serius bagi Pemerintah, terlebih ketika Pemerintah masih terus berambisi menuntaskan proyek infrastruktur saat ini. Pada APBN 2018, infrastruktur masih menjadi fokus prioritas pembangunan. Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2018 adalah Memacu Investasi dan Infrastruktur untuk Pertumbuhan dan Pemerataan. Besarnya kebutuhan infrastruktur juga tercermin dari Rencana Pemerintah Jangka Panjang (RPJMN) tahun 2015-2019, yang mencapai Rp6.541,0 triliun atau setara dengan USD503,2 miliar. Apa yang harus dilakukan dan siapa yang harus tanggung jawab?

 

Perhatikan Faktor Keselamatan

Faktor keselamatan pekerja dan pengguna hasil pekerjaan konstruksi harus menjadi perhatian utama. Dalam UU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi dinyatakan bahwa penyedia jasa dan subpenyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi harus sesuai dengan perjanjian dalam kontrak dan memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan.

 

Ketiadaan sanksi pidana dalam UU Jasa Konstruksi seharusnya tidak menjadi celah para kontraktor dan pejabat untuk bermain dalam proyek konstruksi. Kontrak kerja konstruksi harus ditegakkan.

 

Untuk diketahui, terkait keselamatan, kontrak kerja konstruksi paling sedikit harus mencakup antara lain (1) ketentuan mengenai kegagalan bangunan, memuat ketentuan tentang kewajiban penyedia jasa dan/atau pengguna jasa atas kegagalan bangunan dan jangka waktu pertanggungjawaban kegagalan bangunan; (2) pelindungan pekerja, memuat ketentuan tentang kewajiban para pihak dalam pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja serta jaminan sosial; (3) perlindungan terhadap pihak ketiga selain para pihak dan pekerja, memuat kewajiban para pihak dalam hal terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian atau menyebabkan kecelakaan dan/atau kematian; dan (4) jaminan atas risiko yang timbul dan tanggung jawab hukum kepada pihak lain dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi atau akibat dari kegagalan bangunan.

 

Dalam hal penyelenggaraan jasa konstruksi tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan, pengguna jasa dan/atau penyedia jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap kegagalan bangunan.

 

Tanggung Jawab Pemerintah

Pemerintah tidak dapat melepaskan tanggung jawab keselamatan kepada kontraktor semata, karena Pemerintah memiliki kewajiban menyelenggarakan Jasa Konstruksi yang sesuai dengan standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Upaya yang bisa dilakukan Pemerintah antara lain dengan mengecek kelayakan tenaga konstruksi.

 

Pembentukan Komite Keselamatan Konstruksi akhir Januari lalu oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dirasa belum cukup, karena hanya terdiri dari personel Kementerian PUPR yang bersifat sektoral dari sisi keteknikan. Sementara UU Nomor 2 Tahun 2017 mengatur bahwa standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan untuk setiap produk jasa konstruksi diatur oleh menteri teknis terkait sesuai dengan kewenangannya, yang artinya dilakukan secara komprehensif, bukan sektoral.

 

Banyaknya kontraktor yang terlibat mengerjakan proyek konstruksi Pemerintah, jangan sampai menjadikan Pemerintah lalai dengan kelayakan mereka dalam mengerjakan proyek. UU Nomor 2 Tahun 2017 mewajibkan setiap badan usaha yang mengerjakan jasa konstruksi untuk memiliki sertifikat badan usaha dan mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang memiliki sertifikat kompetensi kerja.

 

Setiap pengguna jasa dan/atau penyedia jasa yang mempekerjakan tenaga kerja konstruksi yang tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja dapat dikenai sanksi administratif berupa denda administratif dan/atau penghentian sementara kegiatan layanan jasa konstruksi. Bahkan bila badan usaha yang bersangkutan yang tidak memiliki sertifikat, maka dapat dikenakan sanksi pencantuman dalam daftar hitam.

 

Tindakan pemerintah menyetop dan melakukan evaluasi proyek perlu diapresiasi. Pemerintah perlu segera mengumukan hasil evaluasi tersebut kepada publik, karena masyarakat berhak tahu kelayakan proyek dan penyebab terjadinya berbagai kecelakaan. Yang terjadi saat ini, Pemerintah mengumumkan proyek tertetu layak untuk dilanjut, namun belum mengumumkan penyebab kecelakaan sebenarnya.

 

Hasil evaluasi bukanlah rahasia negara yang perlu disembunyikan, dan diharapkan hasil evaluasi diumumkan tidak terlalu lama. Evaluasi dalam waktu singkat yang dilakukan Pemerintah dan ahli pada kasus robohnya lantai Bursa Efek Indonesia beberapa waktu lalu, perlu ditiru.

 

Awasi Anggaran

Maraknya kecelakan juga menimbulkan kecurigaan adanya penyelewengan anggaran. Penegak hukum harus proaktif mengawasi penggunaan anggaran infrastruktur agar tidak dikorupsi. Jangan sampai anggaran yang sudah dikumpulkan susah payah, termasuk dari berbagai pajak, pemotongan berbagai subsidi dan pengetatan anggaran, menguap begitu saja.

 

Meskipun proyek tersebut sebagian dilaksanakan oleh swasta dengan skema non-anggaran Pemerintah, namun karena inisiator dan tanggung jawab ada pada Pemerintah, maka menjadi lingkup keuangan negara. Untuk itu, penegak hukum tidak perlu ragu menindak setiap pelanggaran hukum yang ada.

 

Pengawasan dari DPR/DPRD pun harus dilakukan dengan seksama atas proyek infrastruktur yang menggunakan non-anggaran Pemerintah. Sayangnya, proyek yang berasal dari non-anggaran Pemerintah tidak masuk APBN/APBD, padahal suka atau tidak suka, DPR/DPRD lah sekarang pemilik fungsi budgeting.

 

Tanpa masuk APBN/APBD, maka proyek non anggaran Pemerintah menjadi kegiatan nonbudgeter, yang sebenarnya sudah dilarang sejak era reformasi. Kegiatan nonbudgeter mencerminkan Pemerintah tidak tertib administrasi dan menyalahi Undang-Undang Keuangan Negara.

 

Pemerintah seolah lupa bahwa APBN/APBD bukan sekadar tentang pembagian uang Pemerintah atau bukan, tapi APBN/APBD memiliki fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Berdasarkan Undang-Undang Keuangan Negara, semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara/daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN/D.

 

Kasus penyalahgunaan Dana Abadi Umat (DAU) yang tidak masuk dalam APBN, dan kasus penggunaan dana pelampauan Koefisien Luas Bangunan pada Pemda DKI Jakarta seharusnya menjadi pelajaran bersama untuk menghindari kegiatan off budget. Semoga kecelakan di tol Becakayu menjadi yang terakhir dan tidak terulang lagi.

 

*)Roziqin, S.H, M.Si., C.L.A. adalah Dosen Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) dan Pengurus Pusat LBH Ansor.

 

Catatan Redaksi:

Artikel Kolom ini adalah tulisan pribadi Penulis, isinya tidak mewakili pandangan Redaksi Hukumonline

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.