Kamis, 26 April 2018
Apindo Ingatkan Pemerintah untuk Antisipasi Perkembangan Industri 4.0
Regulasi Ketenagakerjaan saat ini banyak mengacu pada Konvensi ILO dan merujuk pada industri 2.0, padahal di era 4.0 banyak jenis pekerjaan non standar yang perlu diperhatikan.
Ady Thea DA
0
Apindo Ingatkan Pemerintah untuk Antisipasi Perkembangan Industri 4.0
Apindo. Foto: Sgp

Banyak kalangan menyebut perkembangan industri saat ini memasuki tahap keempat (4.0), ditandai makin mutakhirnya teknologi digital dan daring. Sebagaimana perkembangan industri tahap pertama ketika mesin uap mulai digunakan industri untuk menghasilkan barang produksi, perkembangan industri tahap keempat juga membawa dampak sosial. Dampak sosial itu bisa menyasar sektor ketenagakerjaan. Karena itu, kalangan pengusaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi dampak tersebut.

Ketua Umum DPN Apindo, Hariyadi B Sukamdani, mengatakan era 4.0 yang ditandai dengan digitalisasi global memiliki sejumlah resiko di pasar tenaga kerja. Misalnya, jam kerja fleksibel di masa depan yang dapat mendorong penerapan pola manajemen baru berbasis digital untuk mengatur mekanisme kerja para pekerjanya, termasuk monitoring hasil kerja.

Menurut Hariyadi tantangan dalam digitalisasi pekerjaan di Indonesia muncul pada otomatisasi industri dimana perusahaan lebih memilih menggunakan peralatan mesin dan peralatan otomatis. Kondisi ini menjadi tantangan bagi Indonesia sebagai negara yang mengandalkan industri padat karya guna menyerap lebih banyak pekerja.

(Baca juga: Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan 2017 Turun, Begini Respons Pekerja dan Pengusaha).

Secara jangka panjang, tren ini bisa menyebabkan tingkat pengangguran tinggi. "Selain itu, kurang sehatnya iklim kompetisi di antara platform bisnis digital dengan platform bisnis konvensional dan informal akan berpotensi menimbulkan konflik sosial di beberapa wilayah," kata Hariyadi dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (23/4).

Guna menghadapi perkembangan industri 4.0 Hariyadi mengusulkan agar Pemerintah untuk mereformasi SDM tenaga kerja. Itu perlu dilakukan mengingat terjadi jurang atau mismatch antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan industri. Selaras itu kalangan dunia usaha telah menggelar pelatihan untuk antisipasi tantangan industri 4.0, termasuk melalui program pemagangan yang digagas sejumlah kementerian.

Bagi pengusaha, perkembangan industri 4.0 dapat mengakibatkan persaingan global menjadi lebih keras dan sangat bergantung terhadap integrasi dalam mata rantai nilai global, sehingga inovasi menjadi kunci. Tapi inovasi dan riset membutuhkan waktu. Sehingga yang perlu dilakukan saat ini beriringan dengan penguatan SDM nasional adalah mendorong investasi yang dapat memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Dunia usaha membutuhkan komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif.

(Baca juga: Tumbuhkan Perusahaan Teknologi, Presiden Teken Perpres Kawasan Sains dan Teknologi).

Hariyadi menegaskan kalangan dunia usaha mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam menghadapi era 4.0, termasuk memprioritaskan sektor apa yang perlu dikembangkan di era digitalisasi global. Pemerintah juga perlu memikirkan pengembangan keterampilan yang harus dimiliki SDM agar mampu bersaing di era 4.0.

Selaras itu Hariyadi menilai regulasi Ketenagakerjaan saat ini banyak mengacu pada Konvensi ILO dan merujuk pada industri 2.0, sementara di era 4.0 telah banyak jenis pekerjaan non-standard yang perlu menjadi perhatian Pemerintah. Dunia usaha menilai perlu adanya komitmen Pemerintah dalam menjembatani antara dunia usaha dengan pekerja untuk menjawab dan mengatasi sejumlah tantangan yang muncul pada pasar tenaga kerja dalam menghadapi era 4.0.

Terpisah, Sekjen OPSI, Timboel Siregar, berpendapat perkembangan industri 4.0 akan membawa dampak yakni revitalisasi semua sektor industri termasuk manufaktur yang selama ini menjadi andalan karena menyerap banyak tenaga kerja. Perkembangan itu menuntut industri lokal untuk berkompetisi lebih keras lagi, kapabilitas usaha harus ditingkatkan dengan digitalisasi yang harus di dukung peningkatan keterampilan pekerjanya.

Perkembangan inj pasti akan memakan 'korban' baik perusahaan maupun pekerja. Pengusaha yang gagal meningkatkan kapabilitas usahanya dengan otomatisasi dan digitalisasi bakal tergilas. Begitu juga pekerja yang tidak mampu meningkatkan keterampilannya, tidak akan terserap industri karena tingkat keterampilan yang dibutuhkan makin tinggi. "Memang harus diakui yang lebih rentan tergusur di era digitalisasi ini adalah kaum buruh (disruptive technology)," katanya di Jakarta, Rabu (25/4).

(Baca juga: Pemerintah Kaji 5 Isu Ini Sebelum Menerbitkan Tunjangan Pengangguran).

Angkatan kerja di Indonesia masih didominasi lulusan SD dan SMP. Selain itu anggaran pemerintah untuk mendukung pelatihan vokasi tergolong rendah. Infrastruktur balai latihan kerja (BLK) juga belum mampu memenuhi kebutuhan industri. Bagi Timboel kondisi itu menyebabkan makin terpuruknya angkatan kerja sehingga meningkatkan pengangguran. "Pemerintah sepertinya belum mampu untuk mendefinisikan sektor industri unggulan yg akan membuka lapangan kerja lebih besar lagi," tukasnya.

Pemerintah harus memiliki komitmen untuk memperkuat dunia usaha dan meningkatkan keterampilan SDM pekerja. Sejalan itu pemerintah juga perlu mengalokasikan anggaran yang cukup serta ditopang oleh jaminan sosial. Apindo dan serikat buruh harus bersinergi untuk merumuskan kembali hubungan industrial yang mampu mendukung keberlanjutan usaha dan kesejahteraan pekerja.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.