Sulitnya memberantas kasus korupsi ternyata tak hanya terjadi di Indonesia. Negara seperti Denmark yang menempati posisi kedua terbaik dalam Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Indeks/CPI) dan Inggris pun pernah mengalami hal yang sama.
Dalam diskusi "Evaluasi Capaian Indonesia Atas Komitmen Antikorupsi Internasional" kedua negara ini pun berbagi cerita tentang bagaimana memberantas korupsi di negaranya masing-masing. Duta Besar Denmark untuk Indonesia Rasmus Abildgaard Kristensen mengaku tidak mempunyai cara khusus dalam memberantas korupsi di negaranya.
Namun ia menggarisbawahi beberapa hal, pertama mengenai komitmen aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Untuk poin ini, ia menjelaskan aparat penegak hukum di Denmark memiliki pelatihan yang sama dalam pemberantasan korupsi sejak mereka masih di akademi.
"Dalam sistem hukum dan aparat penegak hukumnya harus tidak hanya bersih, tapi lebih dari itu karena jika kau mempercayakan pada orang-orang untuk memberantas korupsi sangat riskan. Untuk itu di akademi (kepolisian) dan sebagainya, mereka menghabiskan banyak waktu di bagian itu (pelatihan memberantas korupsi)," kata Abildgaard di Kedutaan Besar Inggris, Kuningan, Jakarta, Rabu (2/5/2018).
Kemudian parlemen Denmark juga mempunyai komitmen kuat dalam pemberantasan korupsi. Mereka juga memastikan kontrol terhadap pemerintah untuk bersikap transparan terhadap publik. "Saya rasa parlemen memiliki kewenangan untuk benar-benar memastikan pemerintah transparan. Seperti di Inggris ada rapat dengar pendapat dan setiap saat pemerintah dapat berkomunikasi dengan parlemen terkait kasus-kasus tertentu," terangnya.
Dan anggota dewan disana, terang Abildgaard juga tidak mempunyai hak imunitas. Mereka bisa diproses hukum apabila diduga kuat melakukan pelanggaran pidana, termasuk kasus korupsi.
Kemudian Ombudsman Denmark juga bekerja dengan cukup baik. Selain menerima pengaduan masyarakat, mereka juga memastikan adanya transparansi dalam membuat kebijakan. Dan Ombudsman ini juga terintegrasi langsung dengan parlemen.