Selasa, 10 Juli 2018
Ini Poin-Poin RUU Kekarantinaan Kesehatan yang Disetujui Jadi UU
Selain perlindungan bagi kesehatan masyarakat, UU ini menjamin kepastian hukum bagi petugas kesehatan dalam pelaksanaan cegah tangkal penyakit yang dan/atau faktor resiko yang masuk di wilayah Indonesia.
Rofiq Hidayat
0
Ini Poin-Poin RUU Kekarantinaan Kesehatan yang Disetujui Jadi UU
Suasana sidang paripurna DPR. Foto: RES

Setelah beberapa kali melakukan dibahas akhirnya DPR menyepakati Rancangan Undang-Undang (RUU) Kekarantinaan Kesehatan menjadi UU. Kesepakatan itu diambil dalam rapat paripurna DPR yang digelar pada Selasa (10/7/2018). Wakil Ketua DPR Agus Hermanto  selaku pimpinan rapat paripurna mengetukan palu sidang, pertanda persetujuan seluruh anggota dewan atas pengesahan RUU tersebut.

 

“Apakah RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan ini dapat disetujui menjadi UU?” tanya Agus Hermanto ke sejumlah anggota dewan yang hadir dalam rapat paripurna di Komplek Gedung DPR. Kemudian dijawab para anggota DPR yang hadir dengan kata setuju.  

 

Wakil Ketua Badan Legislasi II DPR, M Sarmuji dalam laporan akhirnya berpandangan pembahasan RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan sudah berlangsung lama. Penyusunan RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan ini dalam rangka merevisi UU No.1 Tahun 1962 tentang  Karantina Laut dan UU No.2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara. Sebab, kedua UU tersebut dipandang sudah tidak relevan dengan kondisi kekinian.

 

“Melihat UU yang ada saat ini sudah tidak bisa menampung permasalahan kesehatan saat ini,” kata dia. Baca Juga: Ini Daftar 17 RUU yang Pembahasannya Sudah Lebih dari 5 Kali

 

Menurutnya, persoalan kesehatan di Indonesia ke depan bakal semakin kompleks dan beragam. Karena itu, Indonesia berkewajiban melakukan pencegahan terhadap  berkembangnya jenis penyakit yang masuk ke melalui pintu-pintu di wilayah Indonesia. Indonesia sebagai negara besar dengan banyak kepulauan menghormati amanat dan prinsip-prinsir dasar kebebasan seseorang secara universal.

 

Berdasarkan penyusunan dan pembahasan, RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan memuat 14 bab dengan 98 pasal yang memuat beberapa gari besar pengaturan. Pertama, mengatur soal kekarantinaan kesehatan dalam rangka mencegah dan menangkal terhadap penyakit dan faktor resiko kesehatan masyarakat. Kedua, kedaruratan kesehatan masyarakat. Misalnya, kejadian kesehatan masyarakat yang luar biasa dengan ditandai dengan menularnya penyakit dan radiasi nuklir. Kemudian, mewabahnya persoalan pangan yang menimbulkan kesehatan dan berpotensi menyebarnya virus di lintas batas wilayah.

 

Ketiga, dalam hal terjadi kedaruratan kesehatan masyarakat, pemerintah menetapkan dan mencabut kedaruratan kesehatan masyarakat. Kemudian, pemerintah pusat pun menetapkan dan mencabut penetapaan pintu masuk dan/atau wilayah di dalam negeri yang terjangkit kedaruratan kesehatan masyarakat.

 

Keempat, kekarantinaan kesehatan di pintu masuk dan wilayah dilakukan melalui kegiatan pengamatan penyakit dan faktor resiko kesehatan masyarakat. Kelima, penyelenggaraan kekarantinaan di pintu masuk melalui angkutan darat, kapal angkutan laut, dan angkutan udara. Terhadap kapal yang tidak mematuhi kekarantinaan kesehatan, tidak diberikan  persetujuan kekarantinaan kesehatan.

 

Kelima,  pengawasan barang. Yakni terhadap barang yang memiliki faktor resiko kesehatan masyarakat dalam alat angkut yang berada dalam status karantina, maka pejabat terkait mesti melakukan koordinasi dengan pihak terkait lain. Keenam, sanksi adminisitratif diberlakukan terhadap pengemudi angkutan darat, laut dan udara. Yakni berupa,  peringatan, denda administratif, dan/ atau  pencabutan izin.

 

Ketujuh, penyelenggaraan kekaratinaan kesehatan di wilayah. Yakni mulai karantina rumah, wilayah, rumah sakit atau pembatasan sosial berskala besar oleh pejabat karantina kesehatan. Kedelapan, mengatur soal dokumen karantina kesehatan. Menurut Sarmuji, dokumen kesehatan mesti dimiliki oleh setiap alat angkut, orang dan barang yang masuk dan/atau keluar dari dalam atau luar wilayah negara Indonesia.

 

Kesembilan, informasi kekarantinaan kesehatan. Yakni penyelenggaraannya sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan masuk dan/atau keluarnya kejadian faktor resiko yang dapat menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kesepuluh, pembinaan pengawasan. Kesebelas, penyidikan. Kedua belas, mengatur soal sanksi pidana.

 

Sementara Menteri Kesehatan Nila Farid Moeloek mengamini pandangan Sarmuji. Menurut Nila, penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan penting dilakukan. Sebab, langkah tersebut sebagai upaya melindungi masyarakat di suatu negara dari ancaman bahaya kesehatan, khususnya penyakit dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat.

 

“Penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan yang optimal akan berdampak pada meningkatnya ketahanan nasional dan kedaulatan negara Republik Indonesia,” ujarnya.

 

Pemerintah, kata Nila, berharap UU tentang Kekarantinaan yang baru dapat memberi  perlindungan dan kepastian hukum bagi mayarakat. Begitu pula kepastian hukum bagi petugas kesehatan dalam pelaksanaan cegah tangkal penyakit dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang masuk maupun di seluruh wilayah Indonesia.

 

“Dengan disetujuinya RUU tentang Kekarantinaan Kesehatan ini menjadi UU, semoga dapat menjadi amal ibadah dan sekaligus pengabdian kita kepada bangsa dan negara,” harapnya.

Belum ada tanggapan
Captcha belum diisi / expired / tidak valid.

NAMA
EMAIL
JUDUL
TANGGAPAN

Seluruh judul dan isi tanggapan adalah tanggung jawab masing-masing penulis tanggapan. Redaksi hukumonline berhak untuk menayangkan atau tidak menayangkan tanggapan dengan mempertimbangkan kepatutan serta norma-norma yang berlaku.