KPK vs Polri: Kegagalan Sistem Peradilan Pidana Oleh: Giri Ahmad Taufik
Quo Vadis Pemberantasan Korupsi Oleh: Gede Aditya Pratama
Reksadana “Bodong” Antaboga; Salah Siapa? Oleh: Santi Nastiti *)
Implikasi Hukum Perjanjian Kerja yang Dilandasi Kesepakatan Kerja Bersama Ilegal Oleh: Riyan Ananta *)
CSR Tidak Lagi Wajib Oleh: Miko Kamal, Phd*)
Membatasi Itu Kata Kerja Oleh: Imam Nasima *)
Relevansi Menghapus Kewenangan Notaris Oleh: Surahmin *)
Penerapan PHK Karena Kesalahan Berat Pasca Putusan MK Oleh: Willy Farianto *)
Beauty Contest sebagai Business Judgement versus Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh: Prof DR Nindyo Pramono SH, MS *)
Justice Collaborator Bukan untuk Kolaborasi Politik Oleh: Dr. Frans H. Winarta *)
Figur di Balik Suksesnya Reformasi Peradilan Agama oleh: Achmad Cholil *)
Optimalisasi Asas Kepentingan Umum, Keterbukaan, dan Akuntabilitas Dalam Upaya Pencegahan Korupsi Oleh: Vera W. Soemarwi, SH, LL.M *)
Legalitas Outsourcing Pasca Putusan MK Oleh: Juanda Pangaribuan*)
Putusan MK dan Ragam Tafsir tentang Upah Proses PHK Oleh: Juanda Pangaribuan *)
Potensi Disfungsi Baznas Pasca UU Pengelolaan Zakat Oleh: Fajri Nursyamsi SH *)
Urgensi Pembentukan Dewan Etika Profesi Advokat Nasional Oleh: Dr. Frans H. Winarta SH, MH*)
Cacat Prosedural Pengesahan UU BPJS Oleh: Juanda Pangaribuan *)
Berharap pada OJK Oleh: Marah Sutan Nasution SH *)
Ujian Advokat Bukan untuk Komersialisasi Oleh: Dr Frans H Winarta *)
Independensi Penyelenggaraan Bantuan Hukum Oleh: Erna Ratnaningsih*)
Problem Hukum Upah Proses Pasca Putusan MK Oleh: Willy Farianto *)
Polemik UI Berakar pada Kebijakan Nasional Oleh: Dinda Nuurannisaa Yura SH*)
Advokat Bukan Penegak Hukum Dalam Perkara Nazaruddin Oleh: Frans H Winarta*)
Pemaafan Nasional Bersyarat untuk Pemberantasan Korupsi di Indonesia Oleh: Ibrahim Qamarius *)
Nasib Pengakuan Hak Nagari dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Oleh: Nurul Firmansyah *)
Belum Ada Solusi Kemelut Wadah Tunggal Oleh: Dr Frans Hendra Winarta *)