Mengapa Remunerasi Pegawai Mahkamah Agung Harus Ditata Ulang? Oleh: Hermansyah *)
Meninjau Kembali Aturan Peninjauan Kembali Perkara Perdata (Bagian 2) Oleh: Imam Nasima *)
Meninjau Kembali Aturan Peninjauan Kembali Perkara Perdata (Bagian 1)Oleh: Imam Nasima *)
Safe Port and Safe Berth Warranties Dalam Perjanjian Sewa Kapal Oleh: Capt. Samuel Bonaparte Hutapea, S.H., M. Mar *)
Tanggung Jawab Pengurus Korporasi dari Perdata ke Pidana Oleh: Dr. Handoyo Prasetyo, SH. MH*)
PK Lebih dari 1 Kali dan Dampaknya Bagi Arus Perkara di MA Oleh: Arsil *)
Tentang Memilih Wakil Tuhan Oleh: Imam Nasima *)
Hukum Belum Seperti Pantha Rei Oleh:Humphrey Djemat
Bantuan Hukum di Atas Kertas? Oleh: Jecky Tengens *)
Nasionalisasi Inalum dan Hibah Saham Oleh: Miko Kamal, PhD *)
Malpraktik Hukum Ukurannya Standar Profesi, Bukan Kerugian Klien Oleh: Stefanus Haryanto *)
Quo Vadis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Oleh: John Ferry Situmeang, SH *)
Catatan atas Pembatalan Aturan Daluarsa Hak Pekerja Oleh: Juanda Pangaribuan *)
Memperkenalkan Konsep Co-determination Oleh: Miko Kamal, PhD *)
Tips Mengelola Tenaga Kerja Outsourcing Secara Lebih Efektif oleh: Nurul Fauzi *)
Menyoal Legalitas Patungan Usaha Ustaz Yusuf Mansur Oleh: Bimo Prasetio *)
Pokoknya Koruptor Harus Dihukum Berat! Oleh: Aristo M A Pangaribuan *)
Dapatkah Advokat Dituntut Akibat Mengumumkan Gugatan di Media Massa? Oleh: Bimo Prasetio *)
Tiada Kompromi: Ketika Yap Thiam Hien Ditantang Seratus Dewa Oleh: Imam Nasima *)
Anak dalam Pusaran Penegakan Hukum Pidana Oleh: Anggara *)
Pelajaran dari Kasus Kerja Paksa Tangerang Oleh: Sugeng Santoso PN* & Jaka Mulyata**
Inkonsistensi Implementasi Putusan MK tentang Pembubaran BP Migas Oleh: Chandra Kurniawan SH
May Day dan Permasalahan Buruh yang (Sebenarnya) Sederhana Oleh: Sugeng Santoso PN *)
Pentingkah Mengatur Kembali Penghinaan Presiden? Oleh: Anggara *)
Bendera dan Lambang Aceh: Problem Hukum yang Tersisa Oleh: Anggara*)
Cacat Hukum Pembatasan Kegiatan Outsourcing Oleh : Willy Farianto & Umbu Rauta *)