Berlangganan Pro

Terbaru

Marissa Sanjaya: Meningkatkan Keunggulan Konsultan Hukum di Tengah Perkembangan dan Perubahan Regulasi

Marissa Sanjaya: Meningkatkan Keunggulan Konsultan Hukum di Tengah Perkembangan dan Perubahan Regulasi

Ika Ayu Puspitaningrum: Pentingnya Menggali Potensi agar Unggul sebagai Pengacara

Ika Ayu Puspitaningrum: Pentingnya Menggali Potensi agar Unggul sebagai Pengacara

Mendorong Pemerintah Segera Susun Regulasi Tata Kelola AI yang Komprehensif

Mendorong Pemerintah Segera Susun Regulasi Tata Kelola AI yang Komprehensif

Ingat! Mobil Mewah Tunggak Pajak Akan Dipasangi Stiker Segel

Ada prosedur yang harus diikuti sebelum mencabut stiker segel tersebut. Ada sanksi pidana bagi siapa saja yang mencabut stiker segel tanpa prosedur yang sesuai.

MA Bakal Terbitkan Glosarium Peradilan Indonesia

Penggunaan glosarium bidang peradilan ini akan dibuatkan payung hukum agar dapat dijadikan pedoman dalam penerjemahan peraturan dan dokumen-dokumen MA dan pengadilan di bawahnya.

RPJMN 2020-2024 Dinilai Lupakan Sektor Hukum dan HAM

Karena pembangunan hukum dan HAM hanya diarahkan untuk kepentingan ekonomi dan kemudahan investasi. RPJMN juga luput mencermati penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.

Urgensi RUU Perlindungan Data Pribadi Masuk Prolegnas Prioritas 2020

UU PDP diharapkan terdapat payung hukum bagi pelaku usaha dan masyarakat mengenai keamanan data pribadi.

Mochamad Januar Rizki

PPATK Ingatkan Kemudahan Investasi Jangan Menjadi Ruang Kejahatan

Kemenkumham telah mengundangkan dua peraturan turunan dari Perpres Nomor 13 Tahun 2018.

Moch Dani Pratama Huzaini

Pembatasan Masa Jabatan Presiden

Pembatasan dilakukan untuk menghindari masa jabatan presiden yang tidak terbatas sebagaimana terjadi pada Orde Lama dan Orde Baru.

Mempertahankan PERADI Sebagai Wadah Tunggal (Single Bar)

DPN PERADI menyelenggarakan rapat kerja nasional (rakernas) di Hotel Shangrila, Surabaya pada 27-28 November 2019.

Komnas HAM Tawarkan Solusi Ini Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM Berat

Presiden Jokowi bisa menerbitkan Keppres yang memberi pemenuhan hak-hak korban tanpa menunggu putusan pengadilan. Atau Presiden menerbitkan Perppu untuk memperkuat kewenangan Komnas HAM untuk menuntaskan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu dan memberi pemenuhan hak korban tanpa menunggu proses di pengadilan.

Rakornas PBH PERADI untuk Perjuangkan Kewajiban Profesi

Pusat Bantuan Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (PBH PERADI) menggelar rapat koordinasi nasional (rakornas) pada 27-28 November 2019 di Java Paragon Hotel, Surabaya.

Mengintip Usulan RUU Prolegnas DPR

Keputusan penetapan daftar Prolegnas lima tahunan dan prioritas 2020 bakal diputuskan oleh Baleg DPR bersama pemerintah dan DPD.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com