Berlangganan Pro

Terbaru

Dari 4 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Hingga Hak Istri Setelah Cerai

Dari 4 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Hingga Hak Istri Setelah Cerai

Perubahan Jumlah Kementerian Diminta Objektif dan Bebas Kepentingan

Perubahan Jumlah Kementerian Diminta Objektif dan Bebas Kepentingan

KPPU Mulai Sidangkan Perkara Persekongkolan di BRIN

KPPU Mulai Sidangkan Perkara Persekongkolan di BRIN

Presiden Jokowi Buka Kongres Internasional Notaris 2019

Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah membuka Kongres Internasional Notaris 2019. Kongres yang diselenggarakan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) dan UINL ini diadakan di JCC Senayan, Jakarta pada Kamis (28/11).

Bayu Seto H, Ketua Asosiasi Pengajar HPI: RUU HPI Mengatur Boleh Tidaknya Memilih Hukum Asing

Ikatan Alumni FH UI dan Kementerian Hukum dan HAM menggagas pentingnya RUU Hukum Perdata Internasional. Hubungan lintas negara berpotensi menimbulkan sengketa hukum keperdataan.

Aturan DP Properti dan Kendaraan Motor Ramah Lingkungan Diperlonggar

Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan penggunaan hunian dan kendaraan motor ramah lingkungan.

Mochamad Januar Rizki

Pemberian Grasi untuk Annas Maamun Menuai Kritik

Bagi ICW, alasan Presiden memberikan grasi lantaran rasa kemanusiaan pun tak dapat dibenarkan. Sebab, indikator rasa kemanusiaan tidak dapat diukur secara jelas. Karena itu, ICW mendesak Presiden agar mencabut grasi yang telah diberikan kepada terpidana Annas Maamun.

Ajukan Kasasi Vonis Sofyan Basir, KPK Tambahkan Dua Bukti Penting

Pengacara Sofyan: “Kami pun sudah punya jawabannya”.

Salah Objek, Uji Perubahan UU KPK Kandas

Karena para pemohon memasukan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU Perkawinan sebagai Perubahan UU KPK. Seharusnya memasukan pengujian UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK.

Aida Mardatillah

Penerapan Asas Dominis Litis dalam UU KPK

Pelaksanaan koordinasi jaksa KPK kepada Jaksa Agung tidak bertentangan dengan fungsi supervisi. Koordinasi meliputi, pembuatan surat dakwaan, pelimpahan perkara ke pengadilan negeri tipikor, rencana tuntutan pidana dan upaya hukum.

Reda Manthovani

10 Calon Hakim MA Ini Bakal ‘Diuji’ DPR

KY senantiasa menjaga kualitas dan integritas para calon yang diusulkan agar tidak terjadi penolakan DPR seperti pada seleksi sebelumnya.

Aida Mardatillah

Faktor Kemanusiaan Jadi Alasan Grasi, Seperti Apa Indikatornya?

Masih ada perlakuan diskrimintif penegak hukum terhadap pemberian grasi.

BKN Temukan Beragam Jenis Pelanggaran Rekrutmen CPNS 2019

LBH Jakarta meminta Presiden menghapus persyaratan CPNS yang bersifat diskriminatif di sejumlah instansi.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com