Berlangganan Pro

Terbaru

Dari 4 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Hingga Hak Istri Setelah Cerai

Dari 4 Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan Hingga Hak Istri Setelah Cerai

Perubahan Jumlah Kementerian Diminta Objektif dan Bebas Kepentingan

Perubahan Jumlah Kementerian Diminta Objektif dan Bebas Kepentingan

KPPU Mulai Sidangkan Perkara Persekongkolan di BRIN

KPPU Mulai Sidangkan Perkara Persekongkolan di BRIN

Hukum Mengapung di Samudera Etika

Sudah banyak karya yang mengulas tentang etika profesi hukum. Sekadar kata-kata manis di atas kertas jika tak dijalankan dengan baik.

Masalah Perizinan Masih Jadi Hambatan Sektor Investasi

Pemerintah perlu segera melakukan perbaikan aspek jaminan kepastian hukum serta harmonisasi dan sinkronisasi regulasi.

Fitri Novia Heriani

KLHK Usulkan Dua RUU Ini Masuk Prolegnas

Yaitu revisi UU Kehutanan dan UU Pencegahan dan Pemberantasan Pembalakan Liar. Sedangkan Komisi IV DPR mengusulkan RUU Pencegahan dan Pengendalian Karhutla.

Amandemen Konstitusi Potensial Jadi ‘Bola Liar’

Karena bisa melebar ke hal-hal lain selain isu amandemen pokok-pokok haluan negara.

Ahli: Pemilu Serentak Perlu Optimalkan Penggunaan Teknologi

Menurut Topo, seharusnya pemilu itu untuk manusia dan bukan manusia untuk pemilu. Seberapapun pentingnya pemilu bagi negara demokrasi seperti Indonesia, tidak semestinya memakan korban jiwa yang cukup banyak. Jiwa manusia merupakan kepentingan pertama yang harus dilindungi oleh hukum di atas kepentingan lainnya.

Aida Mardatillah

Kemenkumham dan Kejaksaan Agung Paling Diminati Pelamar CPNS

Pelamar diimbau tidak “main-main” dalam pengunggahan dokumen. Pelamar juga diminta berhati-hati menyebarluaskan NIK dan KK di internet.

Penanganan Karhutla Dinilai Abaikan Hak Korban

Masyarakat yang menjadi korban kebakaran hutan dan lahan disarankan mengajukan gugatan citizen law suit atau class action ke pengadilan.

Hak Veto Menko

Jangan sampai hak ini malah menimbulkan kebingungan dan tumpang tindih pengambilan keputusan/kebijakan.

Korneles Materay

DPR Sebut Pemilu Serentak Amanat Putusan MK

DPR menganggap keinginan Pemohon yang meminta pemilihan anggota DPRD (pemilu serentak nasional) digabung dengan pilkada (serentak daerah) tidak sejalan dengan UUD 1945.

Aida Mardatillah

Alumni AKPOL Angkatan ’87 Mengikuti PKPA yang Diselenggarakan KAI

Berlokasi di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian, Kebayoran Baru, PKPA berlangsung selama lima hari, yaitu sejak tanggal 15-19 November 2019.

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com