Berlangganan Pro

Terbaru

Pedoman Pemidanaan dalam KUHP Nasional Dinilai Positif Bagi Hakim

Pedoman Pemidanaan dalam KUHP Nasional Dinilai Positif Bagi Hakim

Yuk Pahami Tantangan Merger dan Akuisisi dalam Optimalisasi Bisnis Perusahaan

Yuk Pahami Tantangan Merger dan Akuisisi dalam Optimalisasi Bisnis Perusahaan

Mempererat Silaturahmi, ICCA Gelar Halal bi Halal

Mempererat Silaturahmi, ICCA Gelar Halal bi Halal

Korupsi Marak di BUMN, Pemilihan Dewan Direksi Perlu Diperjelas

Selama ini tak ada standar yang jelas tentang pemilihan dewan direksi dan komisaris di BUMN.

Fitri Novia Heriani

Strategi Proteksi Investor dalam Pendanaan Start-Up

Untuk menyepakati akan berinvestasi di start-up investor tak hanya sekadar menggelontorkan modal tanpa adanya pertimbangan untuk memperoleh untung dan menyerahkan begitu saja pengendalian perusahaan kepada pendiri.

Hamalatul Qur'ani

Mendorong Perempuan Mengisi Sejumlah Posisi Strategis di Parlemen

Terdapat sebuah tafsir konstitusional dari Mahkamah Kostitusi untuk memperjuangkan kepemimpinan perempuan di alat kelengkapan dewan.

Moch Dani Pratama Huzaini

Didi Dermawan dan Profesi Hukum Indonesia Masa Depan

Saya diberitahu bahwa beberapa jam sebelum DD dipanggil Penciptanya, DD sempat bercerita dengan istrinya, mengenai diskusi yang dilakukan bersama rekan-rekan kerjanya mengenai transformasi profesi hukum yang tengah terjadi.

Temui Dirjen WIPO, Indonesia Usulkan Ada Perwakilannya Duduk di Kepengurusan WIPO

Freddy berharap ada perwakilan Indonesia yang menduduki posisi senior high level management di WIPO. Hal tersebut guna membantu perkembangan sistem KI di negara berkembang khususnya, Indonesia.

Eksepsi Terdakwa Korupsi Bawa Ayat Kitab Suci, Penuntut Umum: Astaghfirullah!

Tidak ada satupun agama yang mengajarkan umatnya untuk melakukan korupsi.

Hindari ‘Jebakan’ Lex Imperfecta dalam Penguatan Komisi Yudisial

Jika ingin bertaji, Komisi Yudisial membutuhkan kewenangan yang bersifat desisif.

Sejumlah Usulan untuk Reformasi TNI

Pemerintah dan DPR harus melakukan evaluasi regulasi dan kebijakan keamanan yang bermasalah antara lain UU PSDN, UU Peradilan Militer, dan MoU TNI dengan kementerian dan instansi lain.

Ingat! Ada Ancaman Pidana Jika Mangkir Mobilisasi Bela Negara

Namun, rumusan pasal kewajiban bela negara dinilai tidak mengadopsi prinsip HAM secara utuh. Sebab, UU PSDN memungkinkan militer menguasai sumber daya selain manusia, padahal sumber daya buatan bukan milik negara.

Pemprov dan Pemkab/Pemkot Diminta Bentuk Unit Pengendalian Gratifikasi

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com