Berlangganan Pro

Utama

Sejumlah Kasus Korupsi Menjerat BPK: Butuh Perbaikan Serius!

Sejumlah Kasus Korupsi Menjerat BPK: Butuh Perbaikan Serius!

Mantan Ketua MK: RUU Perubahan Keempat UU MK Mengancam Negara Hukum

Mantan Ketua MK: RUU Perubahan Keempat UU MK Mengancam Negara Hukum

Dua Lawyer Ini Ungkap Strategi Debitor Saat Menjalani PKPU

Dua Lawyer Ini Ungkap Strategi Debitor Saat Menjalani PKPU

KUHP Nasional Akomodir Teknologi Digital Sebagai Asas Hukum

Seperti mendefinisikan barang hingga ke software komputer. Kemudian definisi ‘masuk’ hingga ke sistem komputer.

Perppu Cipta Kerja Dinilai Tidak Otomatis Selesaikan Karut Marut Investasi

Alasan kedaruratan yang disampaikan pemerintah perlu dijustifikasi dengan baik. Jika tidak maka Perppu ini bisa menimbulkan banyak pertanyaan, terutama alasan kenapa pemerintah merasa tergesa-gesa.

Mochamad Januar Rizki

Hidup Hijau Masih Jauh di Mata Dekat di Hati

Kesadaran untuk merawat bumi dan keberhasilannya juga sangat tergantung dari komitmen, keterlibatan dan sikap hidup dan organisasi masyarakat sipil dan warga masyarakat, jadi bukan hanya urusan negara dan perusahaan.

Arief T Surowidjojo

Kilas Balik Regenerasi Kepengurusan Organisasi Advokat Sepanjang 2022

Mulai dari IKADIN, AAI, PPKHI, sampai dengan sejumlah organisasi profesi hukum lainnya. Seperti ASAHI, AKPI, IKAPI, dan ICLA.

Ferinda K Fachri

Ombudsman Temukan Ratusan Konsumen Belum Terima Sertifikat KPR Setelah Pelunasan

BTN telah membentuk Tim Task Force Penyelesaian Sertifikat. Tim khusus yang berada di bawah Credit Operation Division tersebut bertugas melakukan profiling sebagai upaya percepatan penyelesaian sertifikat, serta melakukan freeze kepada Notaris/PPAT yang kinerjanya tidak baik.

Fitri Novia Heriani

Ini 7 Parameter 'Kegentingan Memaksa' Terbitnya Perppu Cipta Kerja

Salah satunya, untuk melaksanakan Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2O2O, perlu dilakukan perbaikan melalui penggantian terhadap UU No.11 Tahun 2O2O tentang Cipta Kerja. Kalangan masyarakat sipil dan akademisi menilai terbitnya Perppu Cipta Kerja ini tidak memiliki alasan konstitusional.

Perppu Cipta Kerja Dinilai Bentuk Pembangkangan Konstitusi

YLBHI menuntut Presiden melaksanakan Putusan MK No.91/PUU-XVIII/2020, menarik kembali Perppu No.2 Tahun 2022, hingga mengembalikan semua pembentukan peraturan sesuai prinsip konstitusi, negara hukum yang demokratis, dan HAM. Menkopolhukam Mahfud MD menilai keberadaan Perppu No.2 Tahun 2022 secara otomatis menggantikan UU No.11 Tahun 2020.

Top Law Schools 2022, Kampusnya Para Partner Law Firm Ternama Indonesia

Menyajikan informasi tentang kampus para Partner Law Firm kenamaan Indonesia menempuh pendidikan tinggi hukum.

Normand Edwin Elnizar

Tapak Tilas Sang Reformis Hukum Indonesia, Gregory Churchill

Gregory John Churcill menghabiskan sebagian besar hidupnya berkarier sebagai peneliti, pengajar, dan konsultan hukum di Indonesia. Greg telah ikut terlibat dalam sejumlah proyek pembaruan hukum di Indonesia.

Mochamad Januar Rizki

Erman Rajagukguk; Jejak dan Dedikasi Sang Pelopor Hukum Ekonomi di Indonesia

Pemikiran-pemikirannya yang futuristik terutama di bidang hukum ekonomi memberikan kontribusi dan perubahan terhadap pemahaman dan konsep hukum bisnis di Indonesia.

Fitri Novia Heriani

2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com