Katalog Produk
Berlangganan Pro
Daftar
Masuk
Icon DokumenHukumonline StreamNew
Ulasan berbagai isu hukum secara informatif dengan format video streaming
Icon AskAda Pertanyaan? Hubungi Kami
Icon online publicationDatapribadi.id
Pembahasan khusus tentang UU Pelindungan Data Pribadi, untuk membantu Anda memantau kepatuhan hukum
Icon AskAda Pertanyaan? Hubungi Kami
Icon intelligenceLegal Intelligence UpdatesNew
Konten eksklusif dari sumber A1 tentang rancangan peraturan dan kebijakan pemerintah terkini
Icon Premium StoriesPremium Stories
Artikel premium komprehensif untuk referensi praktis para profesional hukum
Icon University SolutionUniversity Solution
Platform pengetahuan hukum terintegrasi untuk jaringan akademisi hukum terdepan di Indonesia
Icon RCSRegulatory Compliance System
Platform pemantauan kepatuhan hukum terintegrasi dan berbasis teknologi Artificial Intelligence
Icon dmsDocument Management System
Solusi pengelolaan dokumen perusahaan dalam satu platform terintegrasi
Icon AskAda Pertanyaan? Hubungi Kami
Icon izin usahaIzin Usaha
Solusi lengkap pendirian dan perizinan badan usaha yang praktis dan terjangkau
Icon JustikaKonsultasi Hukum
Solusi hukum dari para Advokat berpengalaman
Icon DokumenPembuatan Dokumen
Pembuatan dokumen hukum hukum dengan cepat dan mudah
Icon DokumenHukumonline 360New
Semua akses layanan Hukumonline secara lengkap untuk mendukung semua kebutuhan hukum
Icon RankingAwards
Pemeringkatan dan penghargaan berbasis survei dan data bagi komunitas hukum di Indonesia
Icon AskAda Pertanyaan? Hubungi Kami
Icon online publicationPublikasi Online
Layanan publikasi bagi komunitas hukum melalui konten atau akvitasi sesuai dengan kebutuhan Anda
Icon analysisOnline Course
Platform belajar hukum terbaik secara online dengan materi dan pengajar yang berkualitas
Icon PKPAPKPA
PKPA Hukumonline bersama PERADI dan FH Yarsi dengan kurikulum komprehensif dan pengajar terbaik
Katalog Produk
Berlangganan Pro
Info Hukum
ProSolusiInfo HukumEvents & Awards
KlinikBeritaNewHukumonline StreamData PribadiJurnal
HomeUtamaTerbaruKolomFotoJedaTajukProfilIsu HangatPojok AKPIPojok INIPojok KUHPKabar KampusSurat Pembaca
Icon AskAda Pertanyaan? Hubungi Kami
  1. Beranda
  2. Berita
  3. Utama

Utama

Tingkat Stres Hakim Perempuan Lebih Tinggi, MA Rumuskan Kebijakan Afirmatif

Tingkat Stres Hakim Perempuan Lebih Tinggi, MA Rumuskan Kebijakan Afirmatif

Mewaspadai Potensi Ketidaknetralan Penjabat Kepala Daerah di Pilkada Serentak 2024

Mewaspadai Potensi Ketidaknetralan Penjabat Kepala Daerah di Pilkada Serentak 2024

Tujuh Rekomendasi APHTN-HAN untuk Kabinet Prabowo-Gibran

Tujuh Rekomendasi APHTN-HAN untuk Kabinet Prabowo-Gibran

Mengenali Konsep Baru Jenis Pemidanaan dalam KUHP Nasional

Mengenali Konsep Baru Jenis Pemidanaan dalam KUHP Nasional

Cerita Dua Saksi A De Charge Penerima Bansos Covid-19

Keduanya lebih memilih bansos sembako daripada uang tunai.
•
Aji Prasetyo

Polri Larang Media Siarkan Arogansi-Kekerasan Aparat

Terbitnya Surat Telegram itu dalam rangka memperbaiki kinerja kepolisian di daerah. Tapi, poin pertama Surat Telegram ini berpotensi melanggar UU Pers.
•
Rofiq Hidayat

Ini 3 Pokok Perluasan Insentif PPnBM

Kebijakan diskon pajak atas kendaraan bermotor yang telah diterbitkan melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-20/PMK.010/2021 disambut positif oleh masyarakat.
•
Fitri Novia Heriani

Begini Alur Proses PHK Sesuai UU Cipta Kerja

PHK tidak harus didahului penetapan PHI, pengusaha cukup memberitahukan maksud dan alasan PHK kepada buruh. Bila buruh menolak PHK perundingan bipartit bisa dilakukan, mediasi, hingga penyelesaian di PHI.
•
Ady Thea DA

Prediksi Profesi Lawyer 10 Tahun ke Depan di Mata Idwan Ganie

Lawyer yang bisa bertahan di masa depan adalah lawyer yang mampu bertahan di tengah ketatnya persaingan antara manusia dengan teknologi.
•
Hamalatul Qurani

Pengorbanan Tuti Hadiputranto Jadi Top Lawyer: Dikritik Anak Hingga Dicibir Rekan Advokat

Menjadi lawyer hebat harus punya komitmen tinggi.
•
Aji Prasetyo

Jangan Sembarang Todongkan Pistol, Ini Aturan Penggunaan Senjata Api di Indonesia

Indonesia tidak memperbolehkan warga sipil memiliki senjata api. Kepolisian dan TNI adalah dua lembaga yang boleh memiliki senjata api. Namun, senjata api boleh dimiliki sipil jika diizinkan dengan alasan hukum seperti melindungi diri.
•
M. Agus Yozami

Program Antirasuah Bagi Napi Korupsi

Agar usai bebas, para napi tersebut tidak lagi melakukan tindak pidana korupsi.
•
Resa Esnir

Ini Bedanya Outsourcing di UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja

UU Cipta Kerja mengubah istilah outsourcing dari penyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain menjadi alih daya. Dalam UU Cipta Kerja, tidak ada lagi batasan terhadap jenis pekerjaan yang bisa di-outsourcing.
•
Ady Thea DA

Cara Baru Pencegahan Korupsi di Era Firli Bahuri

Para warga binaan yang mendapat asimilasi dan kembali ke masyarakat diharapkan bisa menjadi agen pencegahan korupsi.
•
Aji Prasetyo
2024 Hak Cipta Milik Hukumonline.com