Utama

Pemerintah dan DPR Didesak Masuk Pembahasan Revisi UU ITE

Walau sudah direvisi tahun 2016 dan pemerintah telah menerbitkan SKB 3 Menteri tentang Pedoman Implementasi Pasal tertentu dalam UU ITE, tetap saja masih banyak masyarakat sipil yang mengalami kriminalisasi menggunakan UU ITE.
Ady Thea DA

Sisi Positif Omnibus Law Sektor Jasa Keuangan

Lahirnya UU PPSK tak cuma memperkuat fungsi OJK dan sektor keuangan lainnya, namun merupakan sebuah kesempatan yang besar bagi pelaku usaha untuk membantu perkembangan perekonomian Indonesia.
Hamalatul Qurani

Siap-siap! Hukumonline Segera Umumkan Capital Market Lawyers Ranking 2022

Survei ini merupakan kelima kalinya yang dilakukan Hukumonline setiap tahun.
Mochamad Januar Rizki

Perlunya Penyempurnaan Regulasi Terkait LHKPN

Persoalannya adalah tingkat kepatuhan LHKPN yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yakni mencapai 95 persen tidak sejalan dengan tingkat kejujuran yang dilaporkan oleh penyelenggara negara dalam LHKPN.
Fitri Novia Heriani

Menakar Kebahagiaan

Kita adalah bangsa yang bahagia, karena selain kita memiliki semua kapasitas untuk menjadi bangsa yang besar, kita masih bisa tertawa dalam keadaan apapun.
Arief T Surowidjojo

MA Dukung Optimalisasi Peran Advokat dalam Dunia Persaingan Usaha

Keseriusan ICLA menjadi organisasi yang menghimpun para advokat di bidang persaingan usaha di Indonesia saat ini terus berkembang dan bertambah jumlah anggotanya.
Willa Wahyuni

Perlu Penguatan Kesepahaman Penegak Hukum dengan Ikatan Notaris dalam Proses Pidana

Meski INI telah mempunyai MoU bersama Polri, disebutkan pihak Kejaksaan masih belum mempunyai MoU dengan INI. Keberadaan MoU diharapkan dapat menjadi pijakan kesamaan pandangan antara APH dengan kalangan notaris yang kerap terlibat dalam perkara pidana/korupsi.
Ferinda K Fachri

FH Universitas Pancasila Terima Plakat Top Law School For Law Firm 2022: Top 10 PTS

Salah satu kampus hukum swasta kenamaan yang menghasilkan banyak Partner di kantor hukum ternama Indonesia.
Normand Edwin Elnizar

Alasan di Balik Penundaan Kongres Ikatan Notaris Indonesia XXIV

Selain masalah alasan tempat pelaksanaan kongres, Pemerintah menekankan pentingnya dapat mengakomodir suara anggota melalui e-voting nasional.
Ferinda K Fachri

Sejarah Hukum Status Profesor Riset di Indonesia

Diatur dengan Peraturan Menteri dan BRIN.
Normand Edwin Elnizar