Utama

Terbitnya Perppu Cipta Kerja Dinilai untuk Kepentingan Oligarki

Krisis ekonomi global diklaim menyebabkan terganggunya perekonomian nasional menjadi salah satu pertimbangan pemerintah menerbitkan Perppu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang dinilai tidak tepat. Padahal, faktanya perekonomian Indonesia tergolong baik.
Ady Thea DA

Pengaruh Advokat dalam Peradilan Pidana

Peran advokat sangat penting dalam setiap tahapan dalam proses peradilan pidana karena advokat alat penyimbang dan institusi yang menjamin pemenuhan hak tersangka, terdakwa, dan terpidana sehingga terlaksana fair trial.
Willa Wahyuni

PSHK: Perpanjangan Masa Jabatan Kades Potensi Korupsi Lebih Tinggi

Rencana perpanjangan masa jabatan kepala desa dinilai menabrak semangat pembatasan kekuasaan dalam prinsip negara hukum di Indonesia.
Rofiq Hidayat

Tiga Rekomendasi KY Terkait Persidangan Tragedi Stadion Kanjuruhan

Yakni akses dan partisipasi masyarakat, keselamatan dan keamanan para pihak, serta integritas pembuktian dalam memeriksa dan memutus perkara ini. Koalisi berharap persidangan tragedi stadion Kanjuruhan dapat diakses seluas-luasnya oleh publik.
Ady Thea DA

Kewenangan OJK Penyidik Tunggal Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan Dinilai Tidak Tepat

Berpotensi terjadi penyalahgunaan kewenangan.
M. Agus Yozami

Tuntutan Pembunuhan Brigadir J Dikritik, Jampidum: Tuntutan Kita Bukan Asal-Asalan!

Dalam menentukan tinggi rendah tuntutan pidana telah diatur sejumlah peraturan perundang-undangan yang memiliki parameter tersendiri. Salah satunya melihat peranan terdakwa dalam sebuah tindak pidana.
Ferinda K Fachri

Ramai Isu Jual Beli Restorative Justice, Begini Klarifikasi Kejaksaan Agung

Penerapan keadilan restoratif dalam suatu kasus atau perkara yang sudah Tahap II memiliki 4 batasan limitatif yang harus dipenuhi berdasarkan ketentuan Peraturan Kejaksaan RI No.15 Tahun 2020.
Ferinda K Fachri

Melihat Pengaturan Sertifikasi Halal Pasca-Penerbitan Perppu Cipta Kerja

Terdapat perubahan ketentuan produk halal yang diatur dalam Perppu 2/2022 dibanding dengan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja khususnya mengenai jangka waktu penerbitan sertifikat.
Mochamad Januar Rizki

CEO Hukumonline: Peraturan di Indonesia Berubah Sangat Cepat

Pada periode 2019-2021 berdasarkan data Hukumonline, terdapat penambahan 3.465 peraturan baru per tahunnya. Menjawab dinamika cepatnya perubahan dalam dunia hukum, menurut Arkka penggunaan teknologi bisa menjadi solusi.
Ferinda K Fachri

2 Hal yang Menjadi Pertimbangan JPU Tuntut 8 Tahun Penjara Putri Candrawathi

Penasihat hukum menilai tuntutan jaksa terlihat galau dan tidak konsisten dengan motif terjadinya tindak pidana
Willa Wahyuni