Utama

Instruksi Jaksa Agung Soroti KUHP Baru Hingga Perppu Cipta Kerja

Instruksi Jaksa Agung RI No. 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 dimaksudkan untuk menjalankan rekomendasi dari Rakernas Kejaksaan 2023.
Ferinda K Fachri

Menyoal Penyidikan Tunggal oleh OJK dalam UU PPSK

Rawan terjadi praktik suap menyuap, pemerasan hingga gratifikasi.
M. Agus Yozami

Melihat Upaya PPATK Berantas Green Finance Crime

GFC terbukti telah merugikan dunia termasuk Indonesia. Untuk itu, PPATK sejak berdiri dua dekade lalu memfokuskan program GFC ini ke depannya.
Willa Wahyuni

Perlu Ubah Strategi Pengamanan untuk Penyelesaian Konflik di Papua

Penyelesaian berbagai kasus kekerasan di Papua harus dibarengi dengan koreksi, evaluasi, dan penataan ulang kebijakan serta pendekatan yang digunakan untuk Papua. Pendekatan keamanan yang militeristik harus diubah dengan mengutamakan peran dan fungsi kepolisian untuk melakukan penegakan hukum.
Ady Thea DA

Lukas Enembe Resmi Ditahan KPK, Rekening Senilai Rp76,2 Miliar Diblokir

Dalam jumpa pers, KPK turut menghadirkan Lukas Enembe yang telah menggunakan rompi tahanan. Selain itu, yang bersangkutan menggunakan kursi roda dikawal dengan petugas KPK.
M. Agus Yozami

Pertama di Dunia, "Robot Lawyer" Penasihat Hukum Terdakwa di Persidangan AS

Bekerja melalui smartphone Terdakwa pada aplikasi DoNotPay, robot lawyer akan mendengarkan argumentasi di persidangan secara real time. Dari situ, AI akan memberitahukan terdakwa apa yang perlu disampaikan melalui earphone.
Ferinda K Fachri

DPR Kedepankan Obyektivitas dalam Menilai Penerbitan Perppu Cipta Kerja

Dimulai dengan menilai pemenuhan parameter sebagai kegentingan memaksa yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Perppu hingga subtansi.
Rofiq Hidayat

Liona Nanang Supriatna Beberkan 3 Keunggulan FH Unpar

Menekankan kedisiplinan, kehadiran dosen 100 persen, dan mahasiswa dibekali berbagai kemahiran mulai dari filsafat sampai logika hukum.
Ady Thea DA

Imbas Putusan MA, Kejaksaan Diminta Notifikasi Jamaah First Travel

Namun yang menjadi persoalan adalah bagaimana mekanisme pembagian aset, mengingat jumlah jamaah First Travel yang mencapai puluhan ribu.
Fitri Novia Heriani

Tidak Ada Alasan Pembenar, DPR Diminta Tolak Perppu Cipta Kerja

Pemerintah diminta untuk mencabut Perppu No.2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. DPR juga didesak untuk menolak Perppu tersebut.
Ady Thea DA